A N T I D O K S A

Masyarakat Agraris, Ponsel dan Kultur Keberaksaraan

2011-12-31T08:57:00.000-08:00

“Mbak Tin, besok Jum’at bisa tandur di Pekuwon tidak? Kula butuh 12 orang,” kata Ibu saya di ponselnya. Ibu saya menghungi Ibu Tini (41) untuk meminta tenaga buruh tanam padi (tandur) di sawah. Ibu saya tinggal di desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sementara Ibu Tini tinggal di desa Bulu, Kecamatan Balenrejo. Kedua desa ini terpaut jarak 7 kilometer. Dulu sebelum akrab dengan ponsel, Ibu saya dan tetangga yang sama-sama petani harus mengunjungi rumah tenaga buruh tani ketika membutuhkan. Seiring perkembangan teknologi seluler yang sudah menjangkau semua kalangan di seluruh pelosok tanah air, kini Ibu saya cukup menghubungi Ibu Tini melalui ponsel, baik dengan layanan SMS atau panggilan.

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa teknologi seluler—dimana peran operator yang sudah memberikan layanan di setiap daerah sangat signifikan—sangat membantu masyarakat agraris dalam melangsungkan pertaniannya sebagai moda mata pencaharian ekonomi maupun sosial. Murahnya tarif yang diberikan operator seluler nyatanya tak hanya memberikan manfaat masyarakat agraris untuk melangsungkan aktivitas ekonominya—dalam hal ini pertanian—tapi juga telah menggiring mereka akrab dengan budaya literasi atau kultur keberaksaraan. Tulisan ini ingin menggambarkan peran teknologi seluler dalam memajukan budaya masyarakat agraris dalam rentang ekonomi serta pendidikan.

***

Kira-kira lima tahun silam, sebelum Ibu saya mengenal ponsel, tidak menjadi masalah baginya ketika harus mencari buruh tani ke desa maupun kecamatan sekitar. Sebagai kebudayaan, pertanian memang mempunyai dimensi sosial dimana kohesi sosial terbangun kental. Pertemuan fisik untuk urusan ketenagakerjaan pertanian pun bukan sekadar transaksi ekonomis, tapi juga pemeliharaan kepercayaan (trust). Di sisi lain, meskipun harus melintasi jalanan yang berbatu dan becek, berkunjungnya Ibu saya mencari tenaga buruh tani ini nyaris tak pernah mengecewakan karena melimpahnya tenaga buruh.

Kondisi itu sudah tidak bisa lagi dirasakan sekarang. Ketika membutuhkan tenaga buruh tanam padi, Ibu saya harus antri. Ini lantaran sudah jarang sekali generasi muda yang mau bertani. Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Pangan (SOUTTP) yang dilaksanakan BPS pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 32,66 persen petani dengan nilai produksi terbesar tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 42,32 persen hanya tamat SD, dan 14,55 persen hanya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Selain itu, dari segi umur, petani kita dodominasi oleh mereka yang berumur tua. Hasil SOUTTP juga menunjukkan sekitar 47,57 persen petani yang memiliki produksi terbesar berumur lebih dari 50 tahun.

Data senada dihimpun oleh Perhimpunan Sarjana Petani Indonesia, menunjukkan ketersediaan petani di lumbung-lumbung pertanian di dominasi petani yang usianya di atas 45 tahun. Henry Sarigi, Ketua Serikat Petani Indonesia pun menegaskan bahwa Indonesia tengah mengalami krisis petani muda, terutama di Cianjur, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Sulawesi (http://www.tribunnews.com/2011/12/29/indonesia-mengalami-krisis-jumlah-petani).

Temuan tersebut kian memperkuat proposisi yang telah terbangun selama ini, bahwa menjadi petani adalah sesuatu yang tidak dinginkan dalam rencana hidup sebagian besar generasi muda bangsa ini. Sesuatu yang tentu saja sangat mengkhawatirkan dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan pangan yang mencukupi bagi lebih dari 200 juta penduduk negeri ini, tanpa harus mengorbankan cadangan devisa dengan mengimpor dari luar tentunya.

Salah satu sebabnya boleh jadi lantaran kegiatan bertani dan bercocok tanam di Indonesia masih lekat dengan kerja kasar. Sementara bangsa ini sedang bergerak dan mencoba mendefinisikan dirinya menjadi bangsa yang ‘modern’ dan ‘canggih’. Dan modernitas yang dikonstruksikan oleh negara selama ini adalah kehidupan menak dan priyayi yang lantas menjadi pikiran bawah sadar masyarakat. Maka memang akan terasa susah meningkatkan minat ke sektor pertanian.

Padahal, pertanian di Indonesia masih padat karya, dimana tenaga manusia masih sangat dibutuhkan. Mulai dari tanam (tandur), mencangkul untuk merapikan pematang (nggarap galeng), menyiangi tanah (kecrek), mencabuti gulma di sela-sela tanaman (matun), sampai panen.

Menyimak sekilas, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, dimana pertanian menjadi aktivitas mayoritasnya. Kalau Bung Hatta pernah menggagas bahwa soko guru perekonomian Indonesia adalah koperasi, itu benar di tataran ide, konsep dan wadahnya. Menurut saya, dalam praktiknya, soko guru perekonomian Indonesia adalah pertanian dengan masyarakat agrarisnya. Ini menjadi bukti meskipun 2008 lalu dan akhir-akhir ini dunia dilanda krisis ekonomi global, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh pada kisaran angka 5-6.

Sayangnya, ranah pertanian kerap luput dari perhatian utama kebijakan-kebijakan negara, baik di level pusat maupun daerah. Pupuk tetap mahal, sudah begitu kerap langka di pasaran. Giliran panen datang, harga produk pertanian—terutama gabah—menjadi permainan tengkulak. Di Jakarta sana, birokrat pertanian sibuk dengan hitung-hitungan impor beras yang harganya memang lebih murah dibanding harga gabah dalam negeri. Dengan mantra swasembada pangan tentunya.

Pembangunan pertanian di negara ini jarang menyentuh persolaan riil petani di desa. Sangat reaksioner dan instan. Ketika bencana gagal panen pertengahan tahun lalu misalnya, pemerintah sontak mengucurkan dana subsidi ganti rugi. Kebijakan ini menurut saya memang berguna, tapi pemerintah seolah menutup mata untuk memerhatikan musabab gagal panen, yakni hama. Di daerah saya, dana gagal panen ini banyak yang tidak tersalurkan kepada yang berhak. Tidak tahu, adapakah mandeg di dinas pertanian, pengurus kelompok tani, atau pamong desa? Yang jelas, penyalurannya lewat mereka. Sejauh pengamatan saya, banyak petani tetangga-tetangga saya—termasuk orang tua saya sendiri—yang tidak mengetahui adanya ganti rugi gagal panen ini.

Sengkarut problematika pertanian di bangsa agraris ini menjadikan masa depan pertanian suram. Semakin banyak petani ataupun buruh tani yang beralih ke profesi lain. Merantau ke kota jadi buruh pabrik. Ke luar negeri jadi TKI. Begitu pula generasi muda, selain minat jurusan pertanian di perguruan tinggi menurun, nyaris tak ada yang bercita-cita jadi petani.

Kini, Ibu saya kesulitan mencari tenaga untuk tandur. Ibu-ibu langganannya sudah banyak yang berhenti seiring rentanya usia. Semakin banyak pula penggarap sawah yang mencari tenaga buruh—semakin tinggi persaingan.

Beruntunglah kini teknologi seluler sudah menjangkau seluruh pelosok negeri. Nyaris semua warga negera dari berbagai kalangan ekonomi dan sosial sudah menggunakan ponsel. Tak terkecuali para petani maupun buruh tani di pedesaan, baik kaum pria maupun wanita. Di tengah persaingan mencari tenaga buruh tani itu, Ibu saya lantas membeli ponsel. Kini Ibu tak perlu repot-repot tandang ke rumah para buruh tani untuk meminta bantuan tenaga. Tak ada lagi rasa kecewa seperti saat tandang dan mereka tidak bisa. Di sini, peran teknologi seluler menemukan kontek dan relevansinya dalam kontribusinya terhadap keberlangsungan pertanian.

Ponsel dan Kultur Keberaksaraan

Data yang dirilis lembaga riset industri seluler Wireless Intelligence menunjukkan, pasar industri seluler di Indonesia pada akhir 2010 sudah mencapai 200 juta. Sementara pengguna ponsel di Indonesia mencapai 197 juta pada akhir kuartal III 2010 (http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-internasional/39-internasional-news/6957-industri-seluler-indonesia-jadi-bahasan.html).
Massifnya penggunaan ponsel di Indonesia dimana penduduk mayoritasnya adalah petani, turut berkontribusi pada menguatnya kultur keberaksaraan. Sebagaimana yang saya rasakan, kehidupan agraris jauh dari tradisi keberaksaraan. Saya sendiri besar di keluarga agraris. Kesadaran keberaksaraan—atau lebih umum lagi pendidikan—yang bergairah di keluarga saya banyak dipengaruhi oleh tetangga yang—merujuk pada kategorisasi Clifford Geertz tentang masyarakat Jawa: santri, abangan, priyayi—bisa dibilang termasuk priyayi.

Sebagai masyarakat agraris, keluarga saya menekankan pada anak-anaknya untuk mengerti soal sawah (pertanian). Sejak kecil sebelum sekolah sampai kuliah ini saya masih diminta untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di sawah. Namun di sisi lain, mereka tidak mengharapkan anak-anaknya kelak menjadi petani. Harapan ini juga berlaku bagi semua tetangga saya yang berprofesi sebagai petani dan menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang pendidikan tinggi. “Kelak kalau sudah sarjana, jadilah orang yang sukses di kota, tidak usah kerja di sawah. Petani itu sengsara,” begitu Ibu dengan repetitif mewanti-wanti saya.

Harapan itu semakin kuat ketika kandungan minyak dan gas (migas) Blok Cepu dan Blok Tuban di wilayah Bojonegoro mulai dieskploitasi oleh perusahaan asing. Banyak yang bilang Bojonegoro sedang mengalami masa transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri seiring dibukanya tambang migas Blok Cepu dan Blok Tuban. Sekilas memang tampak seperti itu. Siapa saja yang datang ke Bojonegoro—sebuah kabupaten di bilangan barat Jawa Timur—dari arah barat, timur, selatan, dan utara, akan disambut dengan gemerlap lampu perusahaan tambang dan kobaran api semburan sumur dan kilang migas.

Kini, nyaris semua tetangga-tetangga saya, terutama kaum muda, berharap bisa dipekerjakan pada sektor tambang migas. Harapan kian membuncah ketika pertanian memang dirasa sudah tidak bisa memberi harapan kesejahteraan. Sementara peluang pekerjaan di kota—entah buruh apapun—semakin ketat. Sudah begitu, bagi tetangga-tetangga saya yang tinggal di sekitar sumur migas, lahan pertanian mereka sudah “dibeli” untuk keperluan eksploitasi.

Harapan ini saya nilai naif karena tambang migas adalah industri padat modal dan teknologi yang tidak membutuhkan tenaga kerja dari berbagai level pendidikan. Tanpa tertanam-kokohnya kesadaran pendidikan, harapan itu laiknya mimpi di siang bolong. Saya tidak hendak menyalahkan mereka lantaran latar belakang pendidikan masyarakat agraris masih rendah. Angka partisipasi pendidikan warga Bojonegoro di level menengah masih sangat rendah (50,25 persen pada tahun 2007). Pemeretaan pendidikan masih saja menjadi komoditas isu politik yang tak pernah ada rampung. Tak berlebihan kiranya jika saya mengklaim masyarakat Bojonegoro tidak punya pilihan di tengah kian gemerlapnya industri tambang.

Massifnya penggunaan ponsel ternyata punya peran signifikan dalam memupus harapan naif itu. Penggunaan ponsel turut menyadarkan masyarakat agraris di Bojonegoro akan pentingnya keberaksaraan, khususnya minat baca dan kesadaran berliterasi. Peran ini tidak datang tiba-tiba. Melainkan dibarengi oleh aksi sosial aktivis-aktivis lokal dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat. Tercacat dua lembaga sosial masyarakat, yakni Society Education Centre (SEC) dan Lembaga Informasi Masyarakat Banyuurip Bangkit (Lima 2B), merespon keprihatinan yang terjadi di masyarakat Bojonegoro tersebut.

Sejak 2009 lalu, SEC menggalakkan program kampanye baca. Para pemuda lokal yang tergabung di dalamnya memfasilitasi pembentukan dan pengembangan perpustakaan-perpustakaan komunitas yang terlembagakan dalam Taman Bacaan Masyarakat. Merespon kehadiran perusahaan migas, mereka lantas memanfaatkan cipratan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan migas asing untuk mengembangkan kampanye baca. Dua mobil perpustakaan keliling mereka dapatkan. Mobil yang dilabeli dengan nama Mobil Layanan Informasi (MoLI) itu dipenuhi ratusan koleksi buku dari ragam bidang pengetahuan. Setiap hari dua mobil bercat doniman merah itu berkeliling di kampung-kampung sekitar sumur migas Blok Cepu, berhenti di sekolah-sekolah SD dan madrasah untuk melayani para siswa dan di balai-balai desa untuk melayani ibu-ibu PKK membaca.

Awalnya, mereka merasa kesulitan menggerakkan masyarakat di sekitar sumur migas untuk membaca, baik siswa sekolah maupun orang biasa. Maklum, sumur migas Blok Cepu di Bojonegoro berada di sekitar masyarakat agraris, sudah begitu tergolong kawasan pinggiran. Macam-macam usaha yang dilakukan. Salah satunya dengan memberikan informasi yang berisi ajakan untuk membaca melalui layanan pesan pendek atau SMS. Setiap hendak datang, para pegiat SEC memberi informasi kepada para guru di SD dan madrasah untuk menyiapkan para siswa-siswi memanfaatkan koleksi MoLI.

Dari sekian juta pengguna ponsel, anak-anak adalah kalangan yang tidak sedikit. Di desa-desa, anak-anak menjadi pengguna ponsel yang bahkan mengajari para orang tua mereka. Meskipun tingkat buta aksara di Bojonegoro tidak terbilang rendah, tapi kepekaan teknologi—penggunaan ponsel—masih menjadi hal sulit bagi para kaum tua. Dalam kasus kampanye baca oleh SEC itu, ponsel dirasa sangat membantu karena tidak hanya efektif untuk anak-anak, tapi juga orang tua yang sudah mulai melek teknologi ponsel berkat diajari anak-anak mereka.

***

Cerita senada dirangkai oleh sekelompok pemuda sekitar sumur migas yang menerbitkan media tabloid Suarabanyuurip. Media yang mulai meruang publik pada 2006 ini mengukuhkan dirinya sebagai pengawal eksploitasi Blok Cepu. Awalnya, Suarabanyuurip dicetak 1000 eksemplar dan dijual Rp3.500. Alih-alih membeli tabloid, untuk membeli buku pelajaran sekolah anak-anaknya saja masyarakat sekitar Blok Cepu merasa keberatan. Apalagi kesadaran literasi masih terbatas tertanam pada kalangan priyayi—guru, PNS, dan beberapa pamong desa.

Keberadaan ponsel pun belum bisa membantu banyak promosi Suarabanyuurip. Murahnya tarif dari operator seluler sebatas membantu kinerja para pegiatnya. Ponsel menjadi alat komunikasi utama para aktivis Lima 2B untuk mencari informasi, berkoordinasi, lantas menerbitkan berita.

Belum ada riset dan data kuantitatif yang mengungkapkan efektivitas atau tingkat terpaan Suarabanyuurip. Apakah Suarabanyuurip dibaca oleh warga sekitar sumur migas? Yang jelas, dalam perkembangannya, Suarabanyuurip mendapat sponsor dari perusahaan migas Blok Cepu Mobil Cepu Ltd, anak perusahaan Exxon Mobil dari negeri Paman Sam, sehingga bisa tetap menerbitkan 1000 eksemplar tabloidnya saban bulan. Suarabanyuurip lantas dibagi-bagikan ke kantor-kantor pemerintah, dari desa hingga kabupaten, sekolah, madarasah, lembaga-lembaga sosial masyarakat hingga warung-warung kopi tempat nongkrong warga di desa-desa seluruh kawasan terdampak eksploitasi Blok Cepu. Kini, ketika Suarabanyuurip telat terbit atau tak diantar, mereka kerap menanyakan.

Dengan ponsel, para pegiatnya juga mengabarkan kepada para rekan mereka ketika tabloid ini terbit. Lantas, bagaimana jika ada orang yang hendak baca Suarabanyuurip tapi lokasinya jauh dari kantor Lima 2B di Gayam, Bojonegoro?

Di tahun ketiga usianya, tahun lalu, Lima 2B pimpinan Mugito Citropati ini mengembangkan konsep medianya dengan menayangkan media daring (online), Suarabanyuurip.com. Pengembangan ini didasari pada kepekaan Mugito dkk akan kian massifnya penggunaan internet sampai ke desa mereka, terutama melalui smartphone (ponsel cerdas). Suarabanyuurip.com menjadi jawaban pertanyaan di atas. Selain melaporkan berita-berita singkat setiap perkembangan eksploitasi Blok Cepu, Suarabanyuurip.com juga mengunggah tabloidnya versi pdf untuk bisa diunduh para pembaca.

Semenjak itu, Mugito beserta rekan-rekannya lantas banyak yang menggunakan smartphone untuk memantau media Suarabanyuurip.com. Smartphone memberikan fasilitas jaringan akes internet yang mudah dengan tarif dari operator yang terjangkau.

Semakin murah harga smartphone dipasaran, menjadikan para pegiat Lima 2B membagi informasi-informasi seputar perkembangan industri migas Blok Cepu melalui ruang mayantara facebook dan twitter. Kian massifnya media sosial facebook dan twitter ini menjadikan warga Bojonegoro dan siapapun yang peduli terhadap dinamika industri migas Blok Cepu di seluruh dunia lebih aksesible untuk mengetahui, berpartisipasi informasi, atau sekadar mengintip informasi seputar industri migas Blok Cepu dari perspektif lokal.

Media sosial, terutama facebook, sudah digunakan oleh nyaris semua kalangan kaum muda di pedesaan. Para pegiat Suarabanyuurip yang merupakan penduduk lokal sekitar sumur akan lebih mudah membagi tautan informasi di media daringnya kepada teman-teman di facebook yang kebanyakan adalah tetangga-tetangga mereka. Sedikit demi sedikit, tetatangga-tetangga mereka kian terterpa informasi seputar Blok Cepu melalui facebook. Membanjirnya produk smartphone dari China yang harganya murah menjadikan warga di pedesaan juga banyak yang mengganti ponsel mereka.

Smartphone, facebook serta terpaan dan kesadaran informasi seputar sumur migas di samping rumah warga. Baru-baru ini, Mugito sangat meresahkan kondisi kaum muda tetangganya yang nyaris semuanya ingin jadi tenaga keamanan di perusahaan migas. Dia dkk pun semakin rajin mengunggah berita seputar industrialisasi migas Blok Cepu, terutama seiring dibukanya pengembangan eksploitasi untuk mengejar target produksi puncak 165 ribu barel per hari. Laiknya hujan yang mengguyur bumi, begitulah informasi Suarabanyuurip.com yang dibagikan via facebook dan twitter, seperti ribuan tetes air hujan yang akhirnya membuat bumi basah.

Hanya saja, jaringan akses data melalui teknologi seluler yang setingkat 3G belum menjangkau seluruh pedesaan, termasuk di Bojonegoro. Akses 3G baru bisa dinikmati di kawasan kota. Penggunaan smartphone oleh warga pedesaan untuk mengakses data pun belum bisa maksimal. Masih sering tersendat dengan jaringan EDGE atau bahkan GPRS. Akibatnya, para pengakses data internet di pedesaan pun mesti menunggu lama untuk loading.

Ini adalah tantangan bagi industri seluler agar kian rajin memancangkan tower-towernya yang menghubungkan jaringan 3G dan lebih jauh lagi HSDPA. Apalagi sekarang teknologi informasi akses data sudah berkembang ke HSUPA. Saya membayangkan, ketika teknologi seluler di pedesaan sudah sampai pada 3G, HSDPA atau HSUPA, akses informasi untuk proyek literasi warga di sekitar sumur migas Blok Cepu akan kian massif. Memang terlampau jauh untuk merealisasikan bayangan tersebut guna menderdaskan warga di pedesaan, tapi teknologi informasi internet telah terbukti mampu menjadi saluran alternatif pencerdasan warga negara-bangsa menjadi masyarakat madani, dalam menyampaikan pendapat serta menggalang gerakan sosial.

Yang jelas, Lima 2B dengan Suarabanyuurip-nya dan SEC dengan MoLI-nya berharap, meskipun susah, perjuangan mereka memproduksi dan membagikan informasi serta pengetahuan setetes demi setetes bisa membuat warganya sedikit lebih basah (mengerti), tak hanya seputar industri migas, tapi soal identitas diri sebagai masyarakat agraris. Kalau sudah “basah”, warga Bojonegoro akan lebih bisa membuat pilihan-pilihan hidup di tengah panasnya kobaran api sumur migas di sebelah rumah.

Jangan terlampau Berkekspektasi terhadap Pers

2011-03-23T08:30:00.000-07:00

Sekitar duapuluhan aktivis persma, 16 Maret 2011, duduk lesehan di halaman Auditorium Fakultas Psikologi UGM. Mereka berasal dari lembaga persma kluster sosio humaniora UGM. Anggotanya antara lain Psikomedia Fak. Psikologi, Equilibrium Fak.Eekonomika dan Bisnis (FEB), Mahkamah Fak.Hukum, dan Sintesa Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Di atas halaman rumput yang hijau subur itu, saya diundang untuk memantik diskusi yang pada sore cerah itu bertemakan “Tajamnya Kritik Mempertanyakan Kebebasan Berkarya” (judul Term of Reference yang disampaikan panitia).

Membaca judul TOR yang disampaikan dua hari sebelum diskusi itu saya sempat bingung menyiapkan bahan obrolan. Inti isinya berkaitan dengan sengketa antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan tiga media massa, yang tengah hangat diberitakan media. Saya tidak sempat membicarakan tema obrolan lebih lanjut dengan panitia. Saya baru bisa menerka dan menyimpulkan maksud TOR tersebut saat diskusi dimulai.

Sebelum bicara banyak, saya katakan, “Kalau boleh saya simpulkan, maksud diskusi sore ini adalah ketidakterimaan Dipo Alam sebagai representasi pemerintah terhadap pemberitaan Metro TV, Media Indonesia, dan TV One yang berarti membatasi kebebasan pers,” dengan nada bertanya. Moderator diskusi, Sandi, pegiat Psikomedia sekaligus BPPM Balairung, mengiyakan dengan menganggukkan kepalanya.

Dari latar belakang masalah tersebut, TOR mengajukan dua pertanyaan inti: apakah media sekarang sudah memenuhi fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial? Dan apakah kebebasan pers sudah benar-benar terwujud di Indonesia? Dua pertanyaan ini saya komentari susah untuk saya jawab. Sebabnya, dua pertanyaan itu membutuhkan jawaban berupa klaim generalisasi yang mesti hati-hati dipaparkan, terutama oleh seorang pembelajar studi media di jurusan Ilmu Komunikasi seperti saya. Dan tentu saja, dimintanya saya untuk memantik diskusi rutin dua bulanan Persma Soshum itu berkaitan dengan posisi saya tersebut (kalau pertimbangan pegiat persma, secara de jure saya sudah tidak aktif sebagai pengurus inti BPPM Balairung UGM J).

Mungkin anda akan berkomentar, “Gimana sih, mahasiswa komunikasi kok kesusahan menjawab pertanyaan gitu aja? Bukannya oleh mahasiswa komunikasilah pertanyaan itu bisa terjawab?” Well, inti susahnya menjawab pertanyaan itu berada pada poin generalisasi. Saya bukan orang yang anti generalisasi. Justru sebagai pembelajar (media) lah, saya tidak boleh menuduhkan klaim generalisasi kecenderungan media secara serampangan. Setiap klaim yang saya ajukan mesti didasari argumen yang diperkuat dengan data-data empiris dan relevan.

Karena acaranya diskusi, bukan seminar, dan TOR baru saya terima dua hari sebelum acara, saya tidak sempat membangun klaim, argumen beserta data tentang terpenuhi atawa tidaknya fungsi-fungsi media dan ada atawa tidakkah kebebasan media di Indonesia, sebagai bahan obrolan. Untuk menempatkan diri pada posisi aman, saya (terpaksa) hanya memaparkan konteks kondisi kekinian dunia pers, khususnya dengan perspektif ekonomi-politik. Paparan itu saya beri judul Dominasi Orientasi Ekonomi Pers. Saya tidak menyakan apakah peserta diskusi mafhum atau bingung dengan judul tersebut. Intinya sederhana, kecenderungan pers sekarang ini mengalami konglomerasi, di mana persebaran media, baik cetak maupun elektronik dari Sabang sampai Merauke, yang beroplah banyak dan berdaya pancara luas didominasi oleh beberapa perusahaan pers yang bisa dihitung dengan jari tangan. Sudah begitu, pemilik beberapa perusahaan pers itu berkedudukan penting dalam peta politik negara.

“Sebut saja Jawa Pos Group dengan Dahlah Iskan sebagai Dirut PLN, Media Group dengan Surya Paloh-nya, TV One-AN TV-Vivanews dengan keluarga Bakrie-nya, serta Group Tempo yang menurut banyak orang paling independen dengan Goenawan Mohammad sebagai tim sukses wapres Budiono. Begitu juga di tingkatan lokal seperti harian Kedaulatan Rakyat di mana Idham Sawami, mantan Bupati Bantul, suami Bupati Bantul Idha Samawi sekaligus petinggi PDI-P DIY sebagai penasihat sekaligus, kabarnya, pemilik saham terbanyak perusahaan PT BP Kedaulatan Rakyat.”

Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilik dan petinggi organisasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap isi pemberitaan medianya. Sebagaimana diungkapkan Altschul (1995), bahwa isi media senantiasa merefleksikan kepentingan pemiliknya. Beberapa teori yang mengabstraksikannya secara sistematis dan mendetail antara lain teori Gate Keeper (David Manning White, 1950), The Organisasional of Story Selection (Michel Schudson, 2003), Independensi Redaksi (Walter Grieber, 1956), untuk menyebut beberapa. Kalau kepemilikan media sudah terpusat seperti itu, jelas-jelas mengingkari prinsip pers bebas yang harus menjamin keragamaan pemilik (diversity of ownership) dan variasi isi (diverstiy of content).

Apabila teori-teori tersebut terbukti terjadi pada beberapa perusahaan pers besar di Indonesia tersebut, maka beberapa prinsip jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) dalam The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect, yakni loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga, jurnalis harus menjaga beritanya komprehensif dan proporsional, dan independen terhadap narasumber sekaligus independen menjadi pemantau kekuasaan, berpotensi tinggi juga diingkari. Dalam ‘A9ama’ Saya adalah Jurnalisme (2011), Andreas Harsono, jurnalis yang pernah belajar jurnalisme di Harvard dengan pembimbing Bill Kovach, mengungkapkan, bahwa isi koran-koran lokal yang berinduk di Jawa dan Jakarta seperti Radar milik Group Jawa Pos dan koran-koran lokal milik Group Kompas Gramedia sebagian besar mengambil dari pusat. Sistem manajemen seperti perekrutan wartawan sampai gaji, juga ditentukan pusat.

Dengan pemaparan konteks kondisi kekinian industri pers di atas, saya berharap peserta diskusi bisa terpantik untuk ramai-ramai menilai secara memadai pemenuhan fungsi-fungsi pers. Saya nggak tahu, apakah saya berhasil atau gagal memantik diskusi. Satu per satu peserta berargumen.

Diawali oleh Rijan dari Mahkamah. Mahasiswa Hukum angkatan 2008 ini mengamini kecenderungan konglomerasi pers yang saya paparkan. Katanya, “Kondisi tersebut semakin membenarkan bahwa tidak ada yang obyektif dalam pemberitaan pers.” Poppy, pegiat Equilibrium memaparkan bahwa politik di Indonesia masih menjadi “panglima” di mana pers dijadikan alat politik para aktor politik. “Fenomena penyensoran terhadap pers juga sudah terjadi sejak zaman kolonial,” katanya sambil memegang buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia (Abdurrachman Surjomihardjo, red., 1980). Artinya, Poppy memperkuat paparan Rijan bahwa pemberitaan pers itu subjektif.

Subyektivitas dan kontrol oleh negara sebenarnya sudah menjadi “permasalahan” umum pers. Saya menambahkan, “Sekarang ini yang semakin menggejala adalah self sencorship oleh pers itu sendiri lantaran kepentingan-kepentingan ekonomi-politik pemiliknya.” Eka dari Equilibrium yang duduk di sebelah Poppy menyinggung soal profesionalisme pers dalam memandang permasalahan tersebut. Saya tertarik. Profesinonalisme menjadi kunci dalam kondisi pers bebas sebagaimana diungkapkan oleh Ashadi Siregar dalam kuliah-kuliahnya di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM yang saya ikuti. Fungsi pers akan tetap terjaga ketika jurnalis memegang teguh etika jurnalistik sebagai standard profesinal profesinya dalam kondisi apapun.

Pertanyaannya sekarang, apakah jurnalis sudah benar-benar profesional? Kenyatannya, pelanggaran kode etik masih sering terjadi.

Ade, satu lagi pegiat Equilibrium yang hadir menyahut, institusi pengawas Dewan Pers bertanggung jawab dalam hal ini. Beberapa bulan lalu beberapa wartawan di Jakarta terbukti melanggar kode etik dengan terlibat dalam pembelian saham Krakatau Steel melalui laku ancaman. Ini satu kasus yang terkuak ke publik lantaran dilaporkan kepada Dewan Pers. Lantas, bagaimana kasus-kasus penerimaan amplop yang masih banyak terjadi (terutama di daerah) dan tidak dilaporkan kepada Dewan Pers?

Tampaknya Dewan Pers cenderung pasif dalam melakukan fungsi pengawasannya. Kalaupun aktif, tidak seaktif fungsi perlindungannya terhadap pers. Coba kita lacak, Dewan Pers lebih sering mengumumkan pelanggaran terhadap pers dan jurnalis ketimbang pelanggaran oleh pers atau jurnalis sendiri. Siapa yang menajamin bahwa kenyataannya memang lebih banyak pelanggaran terhadap pers dan jurnalis ketimbang pelanggaran kode etik jurnalistik oleh pers dan jurnalis sendiri? “Dan apakah akan efektif menciptakan institusi pengawas Dewan Pers yang juga institusi pengawas?” tanya Ade. Saya katakan, “Jangan terlalu berharap banyak pada Dewan Pers dalam hal pengawasan. Publik lah yang mesti cerdas menilai dan memilah informasi yang disampaikan pers. Publik lah yang mesti mengawasi kinerja Dewan Pers.”

Akhirnya, jangan terlampau berharap pers menjadi sang pencerah seterang-terangnya sebagaimana digantha-gantha oleh banyak orang bahwa tugas jurnalis adalah tugas kenabian. Poppy Laksita menanggapi, "Lantas, kepada siapa lagi kita harus berharap?" Di sini fungsi pers mahasiswa menumui relevansinya. Tentu saja prestasi pers mahasiswa yang pernah menjadi pers alternatif perlu terus dikawal. Dan tidak cukup menjadi pers alternatif yang mempublikasikan informasi-informasi yang tidak diusung pers umum saja, tapi jurnalis alternatif juga. []

Berbagi Rasa Berbagi Buku

2010-11-12T04:59:00.000-08:00

Sebagai mahasiswa, mau tidak mau aku harus menjalin kemesraan dengan buku. Beberapa mahasiswa boleh lebih melilih mesra dengan pacar dan cenderung menghindari buku sebagai teman kencan sehari-hari. Kalau aku sih akan lebih menyeimbangkan keduanya—meskipun hubungan di antara keduanya berada dalam konteks berbeda. Tapi soal waktu tetap menjadi basis asumsi yang sama. Selanjutnya, aksesibilitas terhadap keduanya menjadi persoalan serius.

Di sini aku tidak akan membicarakan akses terhadap pacar—meskipun kebutuhan itu tak kalah penting ketimbang buku. Namun akses terhadap buku lebih penting untuk dibicarakan di sini karena merupakan persoalan publik. Sedangkan akses terhadap pacar berada di ranah privat, bukan?

Aksesibilitas terhadap buku sampai sekarang bagi masyarakat Indonesia mayoritas, khususnya di kalangan akademisi terutama mahasiswa, masih menjadi persoalan serius dalam proses pengembangan budaya akademik-ilmiah. Dalam ruang yang lebih luas, aksibilitas terhadap buku kerap di-klaim sebagai penghambat pemajuan budaya dan minat baca. Argumen yang sering diajukan sebagai penyebabnya adalah mahalnya harga buku dan terbatasnya fasilitas pelayanan baca gratis (perpustakaan). Sebagai penjamin hak asasi warga negara, pemerintah pun menggelontarkan miliyaran rupiah untuk menyediakan dan mengembangkan perpustakaan di lingkungan akademik maupun lingkungan sosial. Begitu juga dengan perusahaan melalui program corporate social responsibility (CSR)-nya. Dalam perspektif struktural, aku tertarik pada gerakan-gerakan sosial yang dilancarkan kalangan masyarakat sipil dalam penyediaan akses terhadap buku.

Belum lama dimulai, sekelompok mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM melancarkan gerakan itu. Melalui integrasi ruang maya dan ruang nyata, mahasiswa komunikasi UGM Damar Wijayanti dan Lolitya Anindita memotori gerakan penyediaan media aksesibilitas terhadap buku melalui program Hand a Book. Selain tertarik untuk menyoroti aktornya—masyarakat sipil, bukan pemerintah dan pasar—program ini mengusung nilai sosial tinggi, yakni kedekatan emosional dalam konteks interaksi sosial sebagai dasar logikanya.

Melalui Hand a Book, Damar dan Loli mengkampanyekan sedekah buku di lingkungan kecil akademis: mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM. Menggunakan laman www.handabook.co.cc sebagai ruang utamanya, terlihat bagaimana kepekaan mereka terhadap revolusi komunikasi paling mutakhir di abad ini, tinggi. Revolusi komunikasi dengan internet yang meretas sekat ruang dan waktu realitas nyata terbukti ampuh merekatkan interaksi sosial, baik dalam konteks interpersonal, kelompok, hingga gerakan civil society.

Melalui Hand a Book, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM bisa saling mendermakan buku (komunikasi) secara online. Sejatinya, tanpa Hand a Book pun kita tetap bisa menyedekahkan buku secara leluasa. Namun, hasil riset Damar dan Loli menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung tidak punya kesempatan untuk menjalin komunikasi guna menyedekahan buku mereka, padahal keinginan itu tinggi. Selain waktu, aku ingin menambahi faktor lain, yakni sungkan. Ini pengalaman pribadiku sih. Aku cenderung sungkan untuk langsung menawarkan buku-buku kepada sesama mahasiswa. Di sisi lain, aku yakin sebagian mahasiswa juga sungkan untuk mengungkapkan bahwa dia butuh buku (secara gratis). Terlebih dari itu, kita kerap kesulitan untuk mendapatkan jenis buku yang relevan sebagai rujukan kuliah. Selain harga, tentu saja tidak tersedianya buku-buku itu secara melimpah di perpustakaan dan toko buku, menjadi sebab utamanya. Nah, Hand a Book menjadi ruang alternatif yang bisa menghindar dari sebab-sebab itu.

Ketika buku-buku yang disedekahkan terunggah di laman www.handabook.co.cc, kita bisa melihatnya dengan leluasa, tanpa harus datang ke kamar kos, kontrakan, atau rumah yang kadang membuat kita sungkan. Yang jelas, kita juga bisa mendapatkan buku-buku yang tentunya relevan dengan studi komunikasi.

Ada lagi—sudah dijelaskan di laman sih, tapi aku ingin menegaskannya—dituliskannya catatan kecil di buku yang ditujukan kepada pewaris buku, selain dapat (dan memang diniatkan) menjalin kedekatan personal antara penyedekah dan pewaris, catatan itu bisa membangun kedekatan akademik seutuhnya: kehadiran penyedekah di catatan itu, selain sebagai personal, sekaligus (bisa) mewakili dirinya sebagai insan akademik komunikasi. Sisi ini mendobrak kecenderungan terkungkungnya dialektika akademis di ruang kuliah saja, lantaran di titik ekstrim, berdasarkan yang aku rasakan, beberapa teman melakukan escapism dari dirinya sebagai akademisi komunikasi, ketika keluar dari ruang kuliah. Selain catatan kecil itu, komunikasi melalui twitter dan face book untuk keperluan Hand a Book ini juga memupuk kemesraan akademik sekaligus personal.

Karena, catatan kecil dan komunikasi online itu rasa-rasanya bisa disetarakan dengan pengantar buku oleh penulis yang ditulis selain dengan berfikir tapi juga (bahkan lebih dominan) dengan rasa. Tidak berlebihan kiranya jika aku memaknai Hand a Book sebagai media berbagi buku sekaligus berbagi rasa. Tidak berlebihan juga jika penganalogian cinta dalam karya sastra dengan buku yang tidak pernah tamat untuk dibaca oleh almarhum Rendra, di tangan Hand a Book menjadi bukan analogi lagi, tapi perpaduan yang harmonis dan manis. Lebay mode on, hehe. Kesanku, Hand a Book itu cerdas dan solutif.

Kuasa Media Kuasa Modal

2010-07-10T18:01:00.000-07:00

Semacam Pengantar

Globalisasi dengan segala liberalisasinya telah membawa dampak yang luar biasa dahsyatnya terhadap kecenderungan orientasi media massa atau pers. Di Indonesia sendiri, tingginya arus globalisasi sejalan dengan pergantian zaman dalam sekup nasional. Segala keterbatasan dan represi Orde Baru telah dihentikan oleh reformasi yang diiringi globalisasi.

Sekadar berefleksi, korporatisme negara Orde Baru telah begitu memasung kebebasan media. Fungsi pers sebagai “anjing penajaga” pun sama sekali tak terasa. Media massa bahkan dijadikan alat hegemoni kekuasaan negara. Sederhananya, sebelum reformasi, pemerintah mendominasi faktor eksternal dari performa dan sikap media.

Setelah Orba tumbang, era reformasi yang diiringi dengan globalisasi telah memberikan banyak pelajaran tentang makna kebebasan media. Dengan berhembusnya angin reformasi, menggelora pula gelombang kebebasan pers. Namun, kata bebas itu dalam perkembangannya bisa bermakna lain.

Terbebasnya pers dari kungkungan rezim otoritarian Orba tidak lantas menjamin lepasnya pengaruh dominan faktor eksternal eksistensi media massa. Meski rezim sudah berganti dan iklim politik sudah sedemekian terbuka, tetap diperlukan skeptisme dan kritisisme terhadap pengaruh faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghegemoni perilaku media. Sebab, bagaimanapun juga sulit untuk mempercayai bahwa media adalah entitas yang benar-benar otonom dan mandiri.

Dengan fokus pendekatan ekonomi politik, tulisan ini mengajukan klaim bahwa pudarnya hegemoni negara pada tubuh media di era Orba ternyata tergantinkan oleh faktor eksternal dominan lain yang selanjutnya menghegemoni media. Secara lebih rinci, dengan menggunakan pisau analisis konsep dasar media (pers), tulisan ini mencoba mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan orientasi dominan media dalam pelbagai posisi dan muatan yang diusungnya. Orientasi dominan itu berkorelasi dengan pengaruh faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghegemoni media sebagai ruang publik (public sphere) yang tidak sepenuhnya merdeka (“dependent”).

Konsep Dasar Posisi Media

Sudah menjadi fitrahnya bahwa media massa mempunyai posisi ganda: lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi. Meski berlaku beriringan, dua posisi itu kadang memang kontradiktif.

Sebagai lembaga sosial, media berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memposisikan dirinya sebagai ruang publik. Ana Nadhya Abrar (2008) memaparkan, sebagai lembaga sosial, pers bertujuan untuk mencerdaskan khalayak, membela yang tertindas, menjadi alat kontrol terhadap penguasa, dan mempimpin opini publik. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, media dituntut untuk mengutamakan perhitungan untung-rugi demi kepentingan idunstri.

Keduanya tak dapat dipisahkan. Hanya saja, media kerap menempatkan dirinya secara tidak seimbang pada dua posisi tersebut. Media cenderung condong pada salah satu posisi saja. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh belbagai faktor, baik internal maupun eksternal dalam kerangka struktur sosial dan politik.

Media massa bukanlah institusi yang mandiri dan otonom. Secara umum, posisi media terikat dalam struktur sosial dan politik.[i] Bagaimana media seharusnya bersikap dan dimana posisinya tak bisa lepas dari struktur sosial dan politik yang mengerangkainya. Dalam perkembangannya, eksistensi media berkaitan erat dengan konsep demokratisasi negara. Di dalam demokrasi, media tak bisa dipisahkan dari tiga elemen penting: negara, pasar, dan masyarakat. Dengan istilah lain, institusi media berada di tengah-tengah institusi politik, institusi ekonomi, dan institusi kultural.[ii] Mereka pun saling terkait satu sama lain.

Tiga elemen di luar institusi media tersebut mempunyai potensi untuk mempengaruhi isi maupun sikap media dalam menyampaikan isinya. Takaran kekuatan potensi itu pun sama. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik lah yang akhirnya menentukan dominasi salah satu elemen tersebut dalam mempengaruhi kecenderungan posisi media.

Dalam studi media sendiri, salah satu pendekatan untuk menjelaskan performa dan sikap media dalam menyampaikan isinya adalah dengan perspektif ekonomi-politik.[iii] Pendekatan ekonomi-politik menekankan bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media menjadi faktor dominan yang mempengaruhi performa dan sikap media. Faktor seperti pemilik, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan orientasi posisi media.

Fundamentalisme Pasar Media

Globalisasi telah mengusung ideologi baru, yakni neoliberalisme. Ideologi baru itu kerap diidentikkan dengan perkara ekonomi semata—seperti dipopulerkan pada kampanye pemilu presiden dan wakilnya beberapa bulan lampau itu. Namun, menurut B. Herry Priyono (2009), neoliberalisme bukan semata perkara ekonomi. Lebih dari itu, neoliberalisme telah mengatur hubungan manusia dan masyarakat dalam segala bidang dengan dalil harga. Gejala ini yang disebut dengan fundamentalisme pasar, yang menakar segala sesuatu dengan satuan harga.

Fundamentalisme pasar pun kini menghegemoni tak hanya ranah ekonomi, namun segala bidang interaksi manusia. Bahkan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam struktur sosial dan politik tak luput dari hegemoni takaran ekonomistik. Tak terkecuali interaksi dalam bidang komunikasi massa.

Dalam posisinya sebagai institusi sosial, media berkewajiban melayani fungsi informasi publik. Publik berhak atas informasi yang perlu diketahuinya dari media. Logika itu kini nampaknya telah terkalahkan oleh determinasi ekonomistik. Artinya, media cenderung menakar informasi yang menjadi hak publik dengan satuan harga ketimbang logika hak dan kewajiban.

Konglomerasi

Puncak perkembangan media saat ini menunjukkan perannya sangat vital dalam masyarakat modern. Selain merepresentasikan dirinya sebagai ruang publik, media juga menjadi medium promosi yang mampu meningkatkan penjualan komiditas barang dan jasa secar signifikan. Media massa pun mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran “makelar” antara produsen dan konsumen.

Dalam struktur masyarakat kapitalis global, media massa harus diberi fokus perhatian intensif melebihi institusi-institusi produksi dan distribusi yang lain. Fenomena-fenomena yang ditemukan pada level kepemilikan media, dinamika industri perfilman dan periklanan, hingga praktik-praktik pemberitaan, berhubungan secara kausalitas dengan kondisi-kondisi ekonomi-politik yang berkembang di suatu negara. Pada gilirannya, fenomena-fenomena itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi-politik global.[iv]

Fenomena utama yang menjadi fokus klaim tulisan ini dalam membaca diskursus media modern di Indonesia belakangan ini adalah pola kepemilikan, praktik produksi hingga distribusi produk media. Di era globalisasi yang menekankan perdagangan bebas (internasional) ini, kepemilikan, praktik produksi hinnga distribusi cenderung terkonstrasi pada kelompok-kelompok bisnis besar.

Perkembangan teknologi menjadikan proses produksi yang awalnya dilakukan dalam skala kecil, menjadi kian terkomersialisasi. Proses itu pun memungkinkan aktivitas konsumsi dalam skala massal dan bersifat impersonal. Selanjutnya, ketika pertumbuhan industri mulai mencapai titik kejenuhan dan tertekan oleh meningkatnya ongkos produksi dan distribusi, penurunan surplus, dan purubahan-perubahan karakter pasar, proses diferensiasi pun terjadi. Diferensiasi lantas memungkinkan proses konsentrasi kepemilikan media massa.

Konsestrasi dapat didefinisikan sebagai proses konsilidasi pengendalian unit produksi sekaligus distribusi dalam satu level atau berbeda level oleh perusahaan besar tertentu. Sejumlah perusahaan menyatukan diri dan bersinergi sebagai strategi menghadapai ketatnya kompetisi sekaligus guna meningkatkan efisiensi.[v]

Konsentrasi merupakan hasil dari tiga proses yang terpisah namun saling mendukung: integrasi, diversifikasi, dan internasionalisasi.[vi] Proses integrasi bisa terjadi dalam dua arah: vertikal dan atau horizontal. Integrasi horizontal tarjadi ketika satu kelompok bisnis memperoleh unit tambahan dalam tingkatan produksi yang sama. Sementara integrasi vertikal terjadi ketika kelompok bisnis melakukan ekspansi terhadap tahapan produksi yang berbeda. Kedua jenis integrasi lazim terjadi melalui mekanisme merger dan take over.

Proses ini terjadi misalnya dalam peningkatan jumlah oplah suatu surat kabar, pembukaan biro-biro lokal surat kabar nasional, serta pembukaan stasiun-stasiun lokal media penyiaran nasional. Dengan begitu, proses ini memungkinkan peruasahaan melakukan konsolidasi dan memperluas kontrol terhadap lini produksi yang sama. Sementara intregasi vertikal memungkinkan satu perusahaan memperluas kontrol terhadap tahapan-tahapan produksi yang berbeda. Penguasaan proses produksi dari hulu ke hilir pun tak dapat terhindarkan.

Fenomena itu yang kini sangat kentara dalam wajah media massa Indonesia. Sebut saja harian umum Jawa Pos. Selain menerbitkan surat kabar nasional, melalui Jawa Pos Group, perusahaan media cetak yang berpusat di Surabaya ini telah memiliki puluhan cabang produksi daerah yang dinamai Radar. Sebagai cabang lokal, Radar milik Jawa Pos menerbitkan koran-koran lokal kedaearahaan yang jumlahnya mencapai 145.[vii] Begitu juga dengan harian umum KOMPAS. Bironya tersebar di beberapa daerah, diantaranya biro Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Bagian Utara, Sumatra Bagian Selatan, dan Yogyakarta. Tak mau kalah, selain menerbitkan harian umum Media Indonesia, Media Group juga menerbitkan koran lokal LAMPUNG POST dan BORNEO NEWS.[viii]

Di sisi lain, diversifikasi terjadi ketika satu perusahaan melakukan ekspansi ke bidang usaha lain. Dalam konteks ini, media memperluas usahanya merambah ke bisnis perfilman, industri musik rekaman, periklanan dan lain-lain. Atau sebaliknya, pelaku bisnis di bidang selain media merambah ke bisnis media sebagai strategi efektivitas proses distribusi produk, untuk memperluas leverage perusahaan, serta untuk meningkatkan kapasitas perusahaan menghadapi risiko-risiko krisis di bidang usaha spesifik tertentu.

Di Indonesia sendiri, diversifikasi produk media juga tengah menggejala. Selain menerbitkan koran nasional dan berbagai Radarnya, Jawa Pos Group juga membuka stasiun-stasiun televisi lokal yang tersebar di beberapa daerah. Jogja TV daearah Yogyakarta, J-TV Surabaya, Bali TV adalah beberapa perluasan industrialisasi Jawa Pos Group. Tak mau kalah dengan Jawa Pos Group, Media Group pun berekspansi. Selain menerbitkan harian umum Media Indonesia, perusahaan yang dikomandani oleh politikus Surya Palloh ini memiliki stasiun televisi nasional yang cukup prominent, yakni Metro TV. Setasiun televisi PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) juga menerbitkan koran Seputar Indonesia.

Tak hanya koran harian, KOMPAS memperluas usaha penerbitannya pada buku, majalah, dan tabloid. Seakan tak puas mengusai dunia media cetak, KOMPAS lantas merger dengan perusahaan penerbitan sekaligus distributor buku Gramedia. Dengan berintegrasi menjadi Kelompok Kompas Gramedia (KKG), perusahaan media raksasa Indonesia ini pun mengudarakan muatan-muatan media melalui radio, salah satunya Eltira.

Diversifikasi perusahaan non media pada produk media juga terjadi di Indonesia. Sebut saja Bakrie Group. Kelompok perusahaan yang dimiliki oleh politikus Aburizal Bakrie tersebut juga menguasai dua media penyiaran, TV One dan ANTV. Sebaliknya, KKG sebagai perusahaan media pun memperluas industrusinya merambah ke ranah penyediaan jasa pendidikan, salah satunya lembaga pendidikan bahasa ELTI.

Meski pada level pengelolaan terpisah, kontrol dan kendali pusat menentukan sistem manajerial integrasi maupun diversifikasi tersebut. Proses itu pun dinilai mematikan potensi sumber daya manusia maupun ekonomi lokal dalam bidang media. Fenomena itu pun sempat memicu salah satu perusahaan penerbitan lokal Surabaya membentuk koalisi penerbitan koran lokal untuk menolak konglomerasi media cetak.[ix]

Selanjutnya, tekanan-tekanan kapitalisme global yang bersumbu pada kaidah neoliberalisme memaksa negara membuka lebar-lebar pintu arus modal internasional. Proses itulah yang disebut internasionalisasi. Aspek ketiga konsentrasi tersebut terjadi ketika perusahaan-perusahaan domestik membuka diri terhadap investasi modal asing. Kini, tak hanya modal yang mengintervensi perusahaan media domestik. Ketatnya persaingan antarmedia yang beriringan dengan keterbatasan kapasitas industri media juga menyebabkan derasnya arus intervensi muatan-muatan impor. Pada titik ini, distributor asing mengambil keuntungan. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) misalnya. Perusahaan media multinasional tersebut telah melakukan take over terhadap perusahaan-peruhaan media penyiaran domestik, yakni RCTI, TPI, dan Global TV.

Hegemoni Modal

Gejala konsentrasi perusahaan media tersebut mengindikasikan kuatnya pengaruh modal terhadap eksistensi media massa. Berdasarkan posisinya dalam struktur negara, media massa bukan sekadar media lalu-lintas informasi. Ia juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang dominan secara ekonomi dan politik.

Melalui pola kepemilikan tunggal dan diferensiasi produk-produk yang disajikan, media massa merupakan pusaka ampuh yang dijadikan para penguasa sumber daya ekonomi untuk melanggenggan hegemoni modalnya terhadap publik. Dalam fenomena konglomerasi media, publik semata-mata diperlakukan sebagai konsumen. Posisi dominan media massa pun bukan lagi sebagai lembaga sosial yang memfungsikan dirinya sebagai ruang publik, namun sebagai lembaga ekonomi yang semata-mata mencari keuntungan kapital dengan mengeksploitasi publik sebagai pasar.

Satu hal lagi yang menarik tentang konglomerasi media dalam konteks Indonesia adalah tumpang tindihnya kepentingan ekonomi-politik. Para pemilik modal yang menguasai perusahaan-perusahaan media sekaligus memegang posisi politik negara. Akhirnya, dengan menguasai media, kelas pemodal tak hanya melanggengkan hegemoni modalnya terhadap publik yang diposisikan sebagai konsumen, namun sekaligus terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar. [*]

[i] Lihat Fred S. Siebert, Theodore Peteson dan Wilbur Schram, Four Theories of The Press, Urbana: University of Iluniois Press, 1963, Hlm. 1. Buku itu mendeskripsikan berbagai posisi media (khususnya media cetak) dalam konsep teoritis pandangan politik negara, autoritarianisme, libertarianisme, social responsibility dan komunisme. Konsep-konsep itu berhubungan dengan bagaimana media menempatkan diri dan sikapnya (concepts of what the press should be dan do).

[ii] Ashadi Siregar, Pegangan Kuliah Etika Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 2003. Tidak dipublikasikan.

[iii] Lihat Brian McNair, News and Journalism in the UK: A Textbook, London and New York: Routledge, 1994, terutama Hlm. 39-58.

[iv] Peter Golding dan Graham Murdock eds., The Political Economy of The Media, Volume 1, Edward Edgar Publishing Limited, 1997, Hlm. 4

[v] Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, Jakarta: ISAI, 2004, Hlm. 2-3.

[vi] Ibid.

[vii] http://www.jawapos.co.id./group/, diupdate pada 17 Oktober 2009.

[viii] http://www.mediaindonesia.com/, diupdate pada 17 Oktober 2009.

[ix] Salah satu pemilik perusahaan penerbitan koran lokal Surabaya tersebut mengirim surat kepada penerbitan-penerbitan koran lokal. Keterangan diperoleh dari Redaktur Senior harian umum Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, Drs. Suhadi Soekarno ketika menyampaikan materi kuliah pers di jurusan Ilmu Komunikasi UGM. November 2008.

Kesesatan Cendekiawan

2009-08-10T12:01:00.000-07:00

Melihat kecenderungan para cendekiawan bangsa yang sudah terjun ke ranah politik sejak muda, saya langsung teringat Julian Benda. Cendekiawan asal Perancis itu dengan tegasnya telas menulis La Trahison des Clercs (1927), yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Pengkhiantan Kaum Cendekiawan (1997). Benda menuduh para cendekiawan yang terjun ke ranah politik sebagai pengkhianat.

Perdebatan keterlibatan kaum cendekiawan ke arena politik sudah terjadi sejak lama. Sebagaimana yang diungkapkan Benda, cendekiawan sejati ‘haram’ untuk bermain di arena politik. ini lantaran arena politik sarat akan pertarungan dan perebutan kekuasaan. Siapa saja yang bermain di dalamnya bakal menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.

Sedangkan cendekiawan, menurut Benda, adalah orang-orang yang tugasnya membela nilai-nilai abadi dan tanpa pamrih. Dick Hartoko (1980) dalam pengantarnya pada “Golongan Cendekiawan, Mereka yang Berumah di atas Angin”, menyebut cendekiawan sebagai musafir yang mencari dan memberi arti kepada segala sesuatu yang dijumpainya. Mereka tidak silau oleh apa yang nampak, tapi menerangkan apa yang tersembunyi di belakang gejala-gejala yang dicerapnya dengan pancaindera.

Letak kontroversialnya adalah pada kekuasaan dan sesuatu yang nampak. Kekuasaan adalah sesuatu yang nampak, sifatnya duniawi dan praktis. Tanggung jawab moral cendekiawan adalah membumikan ilmu pengetahuan dengan segala nilai-nilainya yang abadi dan abstrak, serta berlaku bagi tiap zaman dan keadaan. Nilai-nilai itu merujuk pada Kebenaran (La Justice), Keadilan (La Verité) dan Rasio (La Raison).

Ketika cendekiawan melibatkan diri pada medan politik dan membela satu golongan, partai politik, atau salah satu calon presiden saja, berarti mereka menyerah pada kekuasaan dan tentu saja memperjuangkan kepentingan golongan yang dibelanya itu. Ketika mereka menyerahkan diri untuk menjadi prajurit pemburu kekuasaan, bukan nila-nilai abadi lagi yang diperjuangkan, tapi nilai-nilai praktis dan hanya berlaku dalam konteks kekuasaan yang dibelanya. Ini bertentangan dengan tugas utama cendekiawan, yakni memelihara persaudaraan, membina kebudayaan bersama, dan mengawal peradaban, tanpa pamrih.

Ironisnya, akhir-akhir ini, banyak cendekiawan yang memilih untuk menghamba pada kekuasaan. Independensi cendekiawan pun dipertanyakan. Meski bukan hal baru, namun perdebatan ini senantiasa seksi.

Ada beberapa musabab yang dapat diraba. Pertama, beberapa cendekiawan kurang memahami posisi sejati mereka sebagai cendekiawan. Mereka marasa, untuk mengabdikan ilmunya kepada masyarakat, harus melalui posisi strategis dalam kekuasaan. Padahal, Antonio Gramsci telah menegaskan posisi kaum cendekiawan sebagai kelas menengah yang harus menjembatani masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas, termasuk di dalamnya penguasa.

Kedua, kekuasaan dekat dengan hal yang sifatnya duniawi, yakni harta dan tahta. Dua hal ini sangat menyilaukan. Siapapun akan mudah tergoda, tak terkecuali kaum cendekiawan. Hanya mereka yang mempunyai dasar moral kuat akan kesederhanaan dan mahfum posisinya sebagai cendekiawan, yang bisa menghindari ‘nikmat sementara’ harta dan tahta, serta tetap membumikan ilmunya, sehingga menjadi Cendekiawan Sejati atau Intelektual Progresif kata Gramsci.

Mudahnya kaum terpelajar terjerembab ke dalam lembah kekuasaan lantaran sifat dasar manusiawinya yaitu survival for the fittest masih mengalahkan moral humanitarian, egalitarian, dan altruismenya. Sifat-sifat ini tak bisa ditumbuhkan dengan instan. Pemupukannya membutuhkan proses lama, yang dimulai dari institusi pendidikan dasar dan lingkungan terdekat keluarga.

Ketiga, pencitraan ranah politik yang gegap-gembita melalui media akhir-akhir ini semakin menyilaukan mata para cendekiawan. Ini didukung oleh redupnya citra cendekiawan yang jarang diexpose oleh media massa dan jauh dari populatiras. Cendekiawan seakan tak mendapatkan porsi yang memadai dalam pencitraan di media dibandingkan politikus. Cendekiawan pun memilih menjadi politisi agar terkenal bak selebritis.

Memang, menurut Edward Shills (1980) dalam tulisannya “Kaum Cendekiawan”, salah satu tugas cendekiawan adalah memainkan peranan politik. Namun yang dimaksud Shills bukanlah terjun langsung dalam perang posisi politis, melainkan memberikan pengaruh perubahan sosial melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang disampaikan kepada para eksekutif, untuk selanjutnya diterapkan dalam kebijakan publik. [*]

Penulis adalah Ilmuwan

2009-06-01T11:00:00.000-07:00

Aktivitas menulis tak jauh beda dengan kerja ilmiah. Keduanya memerlukan daya kepekaan terhadap fenomena di sekitar. Kepekaan itulah yang kemudian menjalar ke naluri pengamatan. Tentunya, pengamatan itu tak sekadar melihat realitas lalu melupakan begitu saja tanpa membekas di dalam memori pikir. Pengamatan itu meliputi kekritisan dalam melihat, merasa, dan merefleksikan fenomena terhadap segala sesuatu yang melingkupinya.
Beberapa produk tulisan, baik artikel esai, ilmiah, maupun berita, dihasilkan dari proses pengamatan. Perbedaan hanya terletak pada metode pengamatannya. Artikel esai ditulis melalui penataan argumen dengan berbagai bukti secara mengalir. Tujuan utamanya, agar ide penulis dapat diterima pembaca dengan nyaman.
Sementara, tulisan ilmiah disusun berdasarkan pengamatan yang tersistem sesuai tahapan yang telah diatur dalam metode penelitian. Kerja penelitian merupakan proses verifikasi terhadap sebuah asumsi yang dilandasi teori. Setelah kita berasumsi terhadap fenomena dengan landasan teori dan hendak membuktikannya, kerja ilmiah menjadi senjata utama. Kerja ilmiah itu biasanya dilakukan dengan pengamatan lansung ke lapangan, dengan bantuan pelbagai sumber lain seperti dokumen tertulis dan hasil wawancara.
Pengamatan langsung di lapangan akan menghasilkan data primer. Sementara, penelusuran dokumen tertulis dan wawancara para aktor akan menghasikan data skunder. Artikel ilmiah merupakan hasil pendokumentasian data-data tersebut. Peneliti yang menghasilkan data-data ilmiah ini disebut sebagai ilmuwan. Kebaruan dan inovasi biasanya menjadi nilai yang diutamakan oleh ilmuwan.
Tak jauh beda dengan artikel ilmiah, berita juga ditulis berdasarkan proses verifikasi fakta. Perbedaanya hanya pada kemapanan metodologis yang menyertainya. Produk jurnalistik disusun dengan proses observasi dan wawancara. Hanya saja, prosesnya tidak terpaku pada metodologi ilmiah. Itu sesuai dengan nilai utama berita itu sendiri, yakni faktualitas dan informatif.
Persamaan paling mendasar dari produk-produk scripta tersebut terletak pada prinsip kebenaran yang diusung. Baik artikel ilmiah maupun berita, keduanya sama-sama menyampaikan kebeneran kepada khalayak. Kebenaran yang harus disampaikan oleh penulis, baik jurnalis maupun peneliti adalah kebenaran yang diperoleh dari proses verifikasi fakta untuk pembuktian yang terpercaya, bukan kebenaran absolut atau filosofis. Oleh karenaya, tidak berlebihan kiranya jika penulis disebut sebagai ilmuwan. [*]

Berfikir Logis dan Kritis dalam Menulis

2009-04-15T01:26:00.000-07:00

Berifikir logis dan Kritis melalui Menulis

Tulisan ini dimuat harian Suara Merdeka (11/04/2009)

Tulisan Hadziq Jauhariy di rubrik FHK (4/4) merupakan sanggahan atas tulisan Yodie Hardian di rubrik FHK sebelumnya yang menyamakan penulisan di media mainstream dengan penulisan naskah akademik (makalah). Benar yang diungkapkan oleh Hadziq, “menulis di media massa tidak bisa disamakan dengan menulis makalah.”

Namun, pemikiran Yodie tidak sepenuhnya salah. Meski berbeda, tetap terdapat persamaan antara menulis makalah dan menulis artikel untuk media massa. Bahkan, persamaannya terletak pada hal paling mendasar yang menjadi pondasi bangunan keduanya, yaitu metode bernalar. Baik menulis makalah ataupun artikel di media massa, keduanya menuntut penalaran logis dan kritis.

Tulisan adalah produk pemikiran. Sebuah tulisan harus dibangun atas konstruksi pemikiran yang terdiri dari tiga komponen penting, yakni klaim, argumen, dan data. Inti dari setiap tulisan adalah klaim akan suatu hal. Sebuah klaim harus didasari dengan argumen. Klaim tanpa argumen bisa disebut ngawur. Selanjutnya, argumen yang kuat tentu membutuhkan bukti berupa data. Tanpa data, argumen tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Tulisan yang baik bisa dinilai dari logis atau tidaknya ketiga komponen yang berkaitan tersebut. Argumen akan suatu klaim haruslah logis. Jangan sampai memberikan argumen yang tidak ada hubungannya dengan sebuah klaim itu sendiri. Pun dengan bukti, data yang disajikan untuk memeperkuat argumen juga harus logis.

Proses penalaran seperti itu tidak hanya berlaku dalam penulisan. Lebih dari itu, proses penalaran yang memperhatikan ketiga komponen itu lah yang disebut bernalar secara logis dan kritis. Tentu, kemampuan itu harus dimiliki oleh semua mahasiswa.

Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mendeskripsikan suatu hal atau sebuah fenomena (kemampuan deskriptif). Level pembelajaran atau berfikir mahasiswa harus melebihi itu, yakni analitis, kritis, bahkan hingga solutif. Level berfikir ini harus diwujudkan dalam setiap aktivitas pembelajaran, baik dalam diskusi maupun dalam penulisan naskah ilmiah.

Menulis adalah aktivitas yang dapat melatih kamampuan berfikir logis dan kritis. Apalagi menulis untuk media massa, selain harus dibangun dengan klaim, argumen dan data yang logis, tulisan dibatasi, harus singkat dan padat. Ini tentu dapat mempertajam daya kritis dalam melihat realitas di sekitar kita. Oleh karenanya, saya mengamini rekomendasi Hadziq agar terus berlatih menulis untuk media massa. [*]

Oleh

Achmad Choirudin

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

Staf Redaksi Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) Balairung UGM

Memburu Fakta Hingga ke Lubang Tikus*

2009-01-10T12:24:00.000-08:00

Oleh: Achmad Choirudin[1]

Laporkanlah apa yang dilihat dan didengar, demikian perintah itu, maka kebenaran akan muncul (Luwi Ishwara)

Tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri.[2] Menurut Luwi Ishwara,[3] karya utama kerja jurnalistik—berita atau tulisan informatif—senantiasa bertumpu pada fakta. Lantas, apa yang mesti dilakukan untuk dapat mencapai tujuan itu? Untuk menyampaikan informasi terkait sebuah fakta, jurnalis pun harus mengumpulkan informasi seputar fakta itu. Menggali informasi atau keterangan dari pelbagai sumber. Menelusuri dan merangkum fakta, melakukan verifikasi, lalu menuliskannya. Nah, mengutip tulisan Azizah Fitriyanti,[4] serangkaian usaha untuk menggali informasi atau keterangan dari pelbagai sumber itulah yang disebut reportase.

Informasi yang digali dapat berupa apapun. Pendapat orang lain, kesan, pengalaman, serta data-data yang terangkum dalam pelbagai dokumen. Semua itu harus “detail”. Akurat dan valid. Sesuai dengan salah satu dari sembilan prinsip jurnalisme ala Bill Kovach, yaitu kebenaran. Kebenaran menuntut akurasi dan validitas. Akurat berarti, kita harus mendapatkan informasi yang pasti, yang tak bisa dibantah. Untuk mendapatkan kebenaran dari suatu fakta, memang diperlukan usaha yang tak enteng. Di sini, ketekunan seorang reporter (awak redaksi) menjadi modal utama. Dengan ketekunan lah tahap-tahap dari proses reportase akan dapat dilalui.

Selanjutnya, bagaimana tahap-tahap yang harus dilalui dari proses reportase itu?

Wartawan tak ubahnya ilmuan.[5] Sama-sama menggali data dari suatu fakta. Ilmuan menggunakan metode ilmiahnya dalam usaha pencarian data. Kerja wartawan juga tak jauh beda. Proses reportase diawali dengan melihat realitas dengan segenap indera. Untuk itu, wartawan maupun ilmuan harus peka. Mampu melihat, mendengar, dan merasakan apa yang tengah terjadi di alam sekitar dengan penuh seksama. Dari penglihatan itulah akan ditemukan suatu peristiwa, kejadian, atau fenomena yang layak untuk dijadikan berita. Menyangkut kepentingan orang banyak dan layak untuk disampaikan kepada khalayak. Satu prinsip dasar nilai berita.[6] Di Balairung, tahap awal proses reportase ini dilakukan dengan rapat tema. Biasanya suatu institusi media mempunyai kriteria khusus dan tertentu untuk menentukan peristiwa yang akan diangkat menjadi tema. Kebijakan redaksional institusi media memegang otoritas di sini.

Setelah tema ditetapkan, tentunya, dalam melihat suatu peristiwa atau fenomena terdapat banyak sudut pandang. Ya, angle penting karena sebuah tema ibarat sebuah bangunan yang mempunyai banyak sisi dan bisa dipandang dari pelbagai arah. Agar pandangan tidak kemana-mana, harus ditetapkan satu sudut pandang pada satu sisi saja. Populernya disebut angle. Angle akan membatasi pandangan kita akan suatu tema agar terbangun fokus. Dengan menentukan angle, sebuah topik akan lebih mudah untuk dipetakan.

Misal, Jum’at lalu telah terjadi peristiwa angin ribut di UGM. Tentu peristiwa itu mempunyai banyak sisi kan. Nah, bisa saja kita menjadikan tema peristiwa itu. Tentu kita akan kerepotan tanpa menentukan angle dan fokus peristiwa itu. Tentu akan terasa terlalu luas. Maka, kita harus menentukan angle agar berita yang dihasilkan fokus. Misalnya kita menentukan fokus pada pengaruh angin ribut terhadap aktivitas civitas akademika.

Setelah angle dan fokus terkonstruksi, langkah selanjutnya adalah membuat outline. Outline adalah modal penting proses reportase. Outline lah yang akan mengemudikan wartawan dalam melakukan reportase. Outline merupakan kerangka konseptual permasalahan yang menggambarkan kelengkapan permasalahan.

Outline untuk reportase tidak sama dengan kerangka (outline) tulisan. Outline reportase membutuhkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang permasalahan yang akan diliput, mengimajinasikannya dalam sebuah narasi cerita. Kemudian mengembangkannya dalam kreativitas pertanyaan.[7] Setelah tersusun outline beserta draf pertanyaan, reportase kelapangan bisa dilangsungkan.

Reportase atau usaha penggalian data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Menurut Eugene J. Webb dan Jerry R. Salancik, dikutip oleh Luwi Ishwara,[8] ada empat cara penggalian data, yaitu:

1. Observasi langsung dan tidak langsung

2. Wawancara

3. Pencarian atau penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik. Atau dikenal dengan istilah setudi literatur

4. Partisipasi dalam peristiwa

Observasi langsung dilakukan dengan kontak dan penelusuran langsung pada situasi peristiwa. Narasumbernya utama, pelaku peristiwa. Sedangkan partisipasi tidak langsung dilakukan dengan penggalian data pada narasumber bukan utama.

Cara reportase yang lebih sering dilakukan dan paling memungkinkan adalah wawancara. Pengertian asli wawancara adalah konversasi atau perbincangan melalui pertemuan tatap muka. Komunikasi interposal yang terbangun didalamnya. Prinsip dasar bagi wartawan dalam melakukan wawancara adalah; pewawancara tidak banyak berbicara dan keterusterangan. Terbuka dan perhatian. Kebohongan akan menuai kebohongan. Sebaliknya, penting untuk diperhatikan, ketulusan akan membuahkan ketulusan. Buatlah suasana dalam proses wawancara sebebas mungkin. Namun serius. Karena, tujuan utama dari wawancara adalah memancing narasumber untuk mengatakan apa yang sebenarnya dipikirkan dan dirasakan.

Selain observasi dan wawancara, penggalian data dapat dilakukan melalui studi literatur. Literatur itu dapat berupa dokumen-dokumen publik yang telah tersedia. Bisa buku, kamus, tesaurus, ensiklopedi, dokumen-dokumen life history, dan catatan-catatan administrasi. Langkah ini juga penting dan biasa dilakukan pada tahap prareportase. Kini, studi literatur dapat mudah dilakukan karena ada internet. Kiranya internet menyediakan banyak dokumen-dokumen publik yang bebas diakses. Oleh karenanya, seorang reporter dituntut untuk rajin membaca. Aktivitas penggalian data serta menulis tak dapat dipisahkan dari aktivitas membaca.

Secara lebih ringkas, langkah-langkah reportase dapat dilakukan dengan beberapa tahap berikut:

Pertama, setelah masalah terumuskan, menentukan angle. Lalau membuat outline. Penguasaan materi permasalahan menjadi harga mati sebelum observasi. Penguasaan materi dapat dicapai melalui pencarian data-data yang telah tersedia. Setelah memahami permasalahan sepenuhnya, membuat draf pertanyaan dari yang bersifat umum hingga detail.

Kedua, dengan bekal penguasaan permasalahan tema yang diangkat, reporter menentukan para narasumber. Siapa saja narasumber yang harus diwawancarai.

Ketiga, mencoba mengenali karakter para narasumber. Dengan bekal ini, reporter akan dapat mengusai emosi narasumber. Proses wawancara pun akan berjalan dengan mulus.

Keempat, untuk melakukan wawancara, buatlah janji dengan narasumber. Dan janji ini biasanya mudah diingkari oleh para narasumber. Oleh karena itu, seorang reporter dituntut untuk sedia setiap saat.

Kelima, hal yang dianggap sepele. Jarang dijadikan bahan pembicaraan tapi sering dibicarakan, yaitu persiapan teknis. Terkait dengan peralatan yang dibutuhkan seperti alat tulis (buku catatan dan pulpen), recorder, serta kamera bila diperlukan.

Keenam, persiapan yang tak kalah penting. Mental. Semua tahapan itu akan sia-sia tanpa bekal mental yang matang. Karakter narasumber yang berbeda-beda harus dikendalikan dengan kekuatan mental seorang reporter.

Namun, mental saja tak cukup. Bambang Harimurty,[9] Pemred Majalah Tempo, menempatkan hal terpenting dalam proses reportase pada semangat reporter. Semangat pantang mundur. Wartawan ibarat gelombang dan penjahat-penjahat itu sebagai batu karang. Pada saat gelombang menggempur karang, seakan gelombang itu yang terpecah, namun perlahan karang tersebut akan kikis pula oleh gelombang walaupun lama dan sulit.

Dengan bekal mental yang matang dan semangat pantang mundur, seorang reporter diharapkan mampu mengejar narasumber atau sumber berita sejauh apapun. Bila perlu, sampai ke lubang tikus pun sumber berita harus dikejar.[10]

*Disampaikan pada Diklat Divisi, Teknik Reportase, untuk Tim Magang 2, BPPM Balairung. Rabu, 12 November 2008.

[1] Awak divisi redaksi. Tercatat dan aktif sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 2007, FISIPOL.

[2] Bill Kovach dan Tom Rosentiel. 2003.Elemen-elemen Jurrnalisme.Jakarta:ISAI

[3] Catatan-catatan Jurnalisme Dasar.2005.Jakarta:Kompas.Hlm.68

[4] Dua Puluh Lima Paragraf Mengenal Reportase. Disampaikan dalam diklat jurnalistik BPPM Balairung pada 14 November 2007. Azizah Fitriyanti adalah Redaktur Bahasa BPPM Balairung 2007-2008.

[5] Indi Aunullah.Wartawan dan/atau Ilmuan. Dapur Jurnal Balairung Jejaring Dunia Maya. Edisi 38/XIX/2005

[6] Penjelasan tentang nilai-nilai berita secara lebih rinci akan disampaikan pada diklat berikutnya—penulisan berita.

[7] Lukman Solihin. 2005.Rencana Liputan dalam Sebuah Outline.Disampaikan dalam diklat Divisi BPPM Balairung 2005

[8] Op. Cit. Hlm.67

[9] Majalah Tempo dan Jurnalisem Investigatif dalam Media, Pemilu, dan Jurnalime Investigatif.2005. Jakarta:Unesco. Hlm.54-55

[10] L.R.Baskoro, Redaktur Utama Kompartemen Hukum dan Kriminalistik Majalah Tempo. Majalah Tempo edisi 20-26 Oktober 2008. Hlm. 30

Mengimpikan Media Demokratis[1]

2009-01-10T11:40:00.000-08:00

Apa yang dikatakan sebagai era reformasi tengah bergulir di Indonesia. Era ini memimpikan Indonesia yang maju, adil, sejahtera, kokoh, dan yang paling penting, demokratis. Namun, impian ideal itu masih jauh dari realitas. Hingga tahun 2008, sepuluh tahun sudah era ini bermanuver, kondisi Indonesia masih dikatakan transisi dimana keadaan masyarakat masih memprihatinkan. Ketimpangan sosial masih dominan.

Di ranah kehidupan politik, penegakan hukum, pemberantasan KKN, pencarian bentuk demokrasi masih ditunggu efektivitasnya. Di kalangan intelektual dan kehidupan akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih ketinggalan dari beberapa negara tetangga. Terlebih, kehidupan kaum intelektual kini malah diwarnai fenomena konflik fisik yang “memalukan”. Intinya, cita-cita reformasi terasa masih membutuhkan waktu dan proses panjang. Tentunya, cita-cita mulia itu akan terwujud ketika semua steak holders memberikan role sebagaimana mestinya.

Media massa adalah salah satunya. Eksistensinya kini dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Artinya, media massa mempunyai peran penting dalam pembentukan Indonesia sekarang atau masa depan.

Dalam hal ini, media massa bukan sekadar institusi bisnis. Namun, media massa juga merupakan institusi sosial sekaligus politik yang menyentuh alam pikiran masyarakat. Kinerja atau aktivitas media sangat potensial dalam mempengaruhi apa yang terjadi di masyarakat di segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, atau pun akademis.

Masyarakat Indonesia kini sedang berproses ke arah modernitas. Nah, di masyarakat modern, peran media massa sangat signifikan. McQuail, dalam Mass Communication Theory (2006:66), merangkum pandangan khalayak terhadap peran media massa. Disebutkan, ada enam perspektif dalam hal melihat peran media.

Pertama, media massa dipandang sebagai window on events and experience. Media dipandang sebagai jendela bagi masyarakat untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Artinya, media merupakan sarana pembelajaran untuk mengatahui pelbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kedua, media dimaknai sebagai a mirror of events in society and the world, implying a faithfull reflection. Media merupakan cermin berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, merefleksikan apa adanya. Ini yang sering disalahartikan oleh para media. Mereka tidak merasa bersalah ketika menampilkan fenomena-fenomena kekerasan atau konflik, karena memang seperti itu faktanya. Padahal, sejatinya, angle dan framing dari isi media yang disampaikan kepada khalayak tak lepas dari kebijakan para profesional media. Dan, khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui seluruh apa yang mereka inginkan.

Ketiga, media dipandang sebagai filter atau gatekeeper yang bertanggung jawab menyeleksi berbagai fakta untuk dipentingkan atau tidak. Di sini, khalayak “dipihkan” oleh media tentang apa yang layak dan tidak untuk diketahui dan diperhatikan.

Keempat, media kerap dianggap sebagai guide. Media dianggap mampu menerjemahkan dan menunjukkan arah berbagai ketidakpastian. Ini sesuai dengan teori komunikasi sendiri, bahwa komunikasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian.

Kelima, media massa dianggap sebagai forum. Di sini, media merupakan ruang publik untuk berkomunikasi. Sesuai konsepnya Jurgen Habermas, ruang publik harus tersedia untuk mendukung iklim demokrasi.

Terakhir, keenam, media sebagai interlocutor. Media tidak sekadar medium tempat berlalu lallangnya informasi. Namun, melalui media, komunikasi massa yang interaktif diharapkan terjadi.

Arti dari itu semua adalah ingin menunjukkan bahwa media tak hanya merupakan media hiburan. Namun, isi media sangat mempengaruhi interaksi atau kehidupan sosial. Media massa mampu menanamkan the pictures in our heads tentang realitas yang terjadi di dunia (Walter Lippman, 1921).

Gambaran realitas yang “dibingkai” oleh media massa inilah yang nantinya mendasari respon (feed back) dan sikap khalayak terhadap objek sosial. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula pada khalayak. Respon dan sikap terhadap objek sosial juga akan salah. Karenanya, media massa dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas inlah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian isi media.

Nah, persoalannya dalam kehidupan empiris, sikap dan perilaku manusia atas suatu objek lebih ditentukan oleh gambaran yang ada di kepalanya atas objek itu, dari pada oleh keadaan yang sesungguhnya atas objek tersebut. Dengan demikian, jika isi media sebagai realitas simbolik, banyak menyajikan realitas kekerasan politik, dan ini tertanam pada gambaran yang dibayangkan khalayak, maka mereka pun akan beranggapan bahwa politik itu memang penuh kekerasan. Pelakunya tidak bermoral. Konsekuensinya, respon mereka terhadap elite politik pun senantiasa negatif. Asumsi semacam inilah yang mendasari pemikiran cultivation theory (George Gerbner, 1972), spiral of silence (Noelle Neumann, 1974), dan Agenda Setting (Mc Comb dan Donald L. Shaw, 1969). Di sinilah pentingnya pean media massa sebagai realitas simbolik yang dianggap merepresentasikan realitas objektif sosial, dan akan mempengaruhi realitas subjektif yang ada pada pelaku interaksi sosial.

Lantas, untuk mewujudkan itu semua, bagaimanakah praktik media massa yang ideal di era transisi ini, mengingat gilasan kepentingan modal yang tengah menghegemoni? Kemana seharusnya media berpihak? Ke pemodal, pemerintah, atau masyarakat? Mari kita bincangkan bersama.

Kampanye Kosong

2009-01-09T13:24:00.000-08:00

Baliho berukuran sekitar 2x3 meter itu terpampang mentereng, menampilkan sosok keren. Lengkap dengan motto. Beberapa baliho raksasa itu dibeber di Bunderan Filsafat, bergelantungan di jembatan layang Peternakan, bahkan nampang di perempatan Sagan. Masih banyak lainnya. Ketika memandangnya, mungkin kita akan teringat iklan politik ”hidup adalah perbuatan”.

Ya, pesta demokrasi kian dekat di pelupuk mata. Baliho-baliho raksasa itu adalah media kampanye para calon Presma. Layaknya kampanye Pemilu, mereka mengiklankan dirinya melalui baliho, spanduk, poster, hingga pamflet.

Menyongsong Pemilu ke depan, para elit politik berlomba menjajakan citranya di pelbagai media. Iklan politik itu sering kita anggap sebagai media kampanye kosong dan cenderung membohongi. Saya pun mengamini. Bukan karena strategi kampanye seperti itu tidak efektif, iklan politik terbukti ces pleng mendongkrak citra dan merenggut hati massa. Namun,lebih karena iklan politik itu tidak memakan biaya murah. Pengiklan juga hanya menjual citranya dan tidak mengena pada substansi misi dan visinya.

Eitz, nampaknya kini terjadi ironi. Kampanye para calon Presma ternyata mengekor juga pada praktik kampanye Pemilu. Bagaimana tidak, menyongsong Pemira ini, kampus kita tak sepi dari gemerlap iklan politik para calon Presma. Dengan pelbagai gaya retorika dan visualisasi nyentrik, para calon presma nampak sangar. Logika politik yang diusung mahasiswa seolah tak jauh beda dari praktik para elit politik bangsa.

Padahal, bukannya logika politik di kalangan kaum akademisi seharusnya tidak berada di alur sejajar dengan logika politik praktis? Ya, karena logika politik praktis itu kan hanya mengedepankan pembangunan citra diri, menggurui, dan membohongi. Momen Pemira yang seharusnya mampu memberikan cermin demokrasi penuh nafas intelektualitas, malah ikut-ikutan mengusung logika politik pencitraan yang sebenarnya kosong melompong. Ah, bagaimana bisa merekomendasikan logika dan praktik politik yang sehat kalau mahasiswa sendiri terhegemoni praktik politik elit bangsa yang kerap kita cap tidak sehat. []

coba

2008-11-24T14:18:00.000-08:00

"menjadi seorang terpelajar harus berusaha adil sudah sejak dalam pikiran" (Pramodiya Ananta Toer, Bumi Manusia)