Telusuri

Memuat...

Tragedi Telukjambe Barat: Ketidakadilan Agraria kian Memuncak



0 komentar
Foto @Rudi Setiawan/Sindo TV
SEKITAR 10.000 aparat kepolisian dan 5000 preman menyerang rakyat tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam eksekusi lahan 350 hektare milik rakyat. Mereka menyerbu rakyat Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya dengan water canon, peluru karet, gas air mata, dan persenjataan lain. Belasan petani dan buruh terluka akibat dianiaya dan ditembus peluru aparat pada siang berdarah 24 Juni itu.

Tragedi itu menjadi klimaks puluhan tahun sengketa agraria antara rakyat tiga desa dengan prusahaan PT Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP, kini anak perusahaan raksasa properti Agung Podomoro Land). Sengketa sejak tahun 1970-an ini telah meresahkan dan menguras emosi rakyat tiga desa. Selain dijebak dalam drama prosesi hukum formal yang melelahkan dan sesat, sehari-hari petani juga dihantui oleh teror dan intimidasi.

Eksekusi lahan secara brutal yang dipimpin oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang itu merupakan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.160.PK/PDT/2011 (tertanggal 25 Mei 2011, selanjutnya disebut PK 160). PK 160 telah memenangkan PT SAMP untuk mengusai lahan seluas 350 hektare dari rakyat. Meskipun sempat ditunda lantaran berada pada sengketa yang rumit, PK 160 akhirnya dilaksanakan berdasarkan surat Ketua Muda Perdata MA No.04/PAN.2/XII/357SPK/PDT/2012 tanggal 15 Januari 2013, surat Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 November 2012, surat Plt Ketua PT Bandung tanggal 12 Februari 2013, surat Ketua PT Bandung tanggal 11 April 2013, serta hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA, yang semuanya berisi petunjuk dan perintah pelaksaan eksekusi.

Eksekusi dilaksanakan setelah melalui proses hukum formal yang kuat diduga melibatkan perselingkuhan antara mafia tanah dengan preman, pengusaha, aparat hukum, instansi pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan lembaga pengadilan. Selain diwarnai dengan putusan hukum yang tumpang-tindih, tak heran kalau proses hukum tersebut senantiasa memojokkan subjek hukum bernama rakyat jelata. Tak hanya melukai secara fisik rakyat tiga desa, eksekusi brutal tersebut semakin menguatkan banalnya perselingkuhan antara korporasi dan negara dalam merenggut ruang hidup rakyat.

Manipulasi Sejarah Keadilan Agraria

Tanah sengketa seluas 350 hektare itu merupakan bagian dari tanah bekas Partikelir Eigondem Verponding No. 53 NV. Tegal Waroe Landen milik Mij Tot Exploitatie pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan, seiring dengan nasionalisasi aset, tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 1949.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, tanah ex Tegal Waroe Landen berstatus sebagai tanah negara. Setelah UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 berlaku, tanah itu ditetapkan sebagai objek Landreform dan menjadi hak milik rakyat melalui Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Karawang No. 29/PLD/VIII-52/1965 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas nama Menteri Agraria Jawa Barat No. 228/C.VIII/52. Sekitar 1972–1973, Girik/Ipeda sebagai bukti kepemilikan sah rakyat atas tanah Redistribusi diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Cirebon dan dicacat dalam Buku Letter C di desa.

Awal 1974, kepala desa di sekitar Telukjambe Barat meminta Girik kepada rakyat untuk keperluan sewa PT Dasa Bagja (PT DB). Dengan sewa tiga tahun (1994–1977) dan tarif Rp1,- per meter, rencananya lahan tersebut akan digunakan PT DB untuk penghijauan seperti penanaman pohon Kapuk (Randu). PT DB lalu mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria dan Kantor Wilayah Agraria Jawa Barat  atas tanah tersebut. Namun PT DB tidak pernah mendapatkan HGU.
Setelah masa sewa habis, rakyat pun menggarap kembali lahan tersebut sekaligus meminta kembali Girik kepada kepala desa setempat. Namun kepala desa tidak memberikan Girik-girik kepada rakyat. Berpegang pada Buku Letter C di desa, rakyat terus menggarap dan membayar pajak atas tanah mereka.

Kejahatan korporasi dan negara beroperasi secara diam-diam ketika pada 1986 PT DB malah mengalihkan prioritas pengajuan HGU lahan itu kepada PT Makmur Jaya Utama (PT MJU). Padahal jelas-jelas masa sewanya telah kadaluwarsa. PT MJU pun tidak mendapatkan HGU. Tanpa sepengetahuan rakyat pemilik, pada 1990 PT MJU mengalihkan sewa lahan itu kepada PT SAMP. Modus kejahatan pengalihan sewa lahan ini pun dilengkapi dengan Akta Pelepasan Alih Garapan dengan Notaris Sri Mulyani Syafe’i, SH di Bogor. Dengan bekal Akta tersebut, PT SAMP sempat melakukan pengukuran tanah dengan menurunkan alat berat dan aparat keamanan untuk mengeksekui lahan dari rakyat. Rakyat pun melawan tindakan sewenang-wenang itu.

Kriminalisasi dan Jebakan Hukum Formal

Rakyat pemilik tanah lantas mulai terjebak ke dalam proses hukum dalam sengketa dengan PT SAMP. Diawali dengan putusan ganjil MA No.19 K/TUN/2003 jo No.99/B/2002/PT.TUN.JKT jo No.104/G/2001/PTUN-BDG, yang berisi perintah kepada Kantor BPN Kabupaten Karawang untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) kepada PT SAMP. BPN tidak bisa menjalankan amar putusan tersebut lantaran sebagian objek tanah sudah bersertifikat maupun dalam proses pengajuan sertifikat ke BPN, sekaligus secara faktual dikuasai oleh rakyat.

PT SAMP pun terus melancarkan kejahatannya melalui kriminalisasi kepada rakyat. Kemenangan PT SAMP dalam jebakan hukum formal bermula pada 2007 saat PN Karawang mengabulkan gugatan rekonvensi PT SAMP dan memutuskan lahan 350 hektare adalah tanah negara bekas Tegalwaroe Landen yang telah dibebaskan PT SAMP.

Tetapi rakyat kembali memenangkan klaim kepemilikan tanah ketika keluar beberapa putusan, antara lain PK No. 316/PK/PDT/2007 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin), PK No.499/PK/PDT/2005 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Agus Sugito), dan Perkara Pidana No.08/Pid/2009 PN.Krw (perkara antara PT SAMP melawan Udam Muhtadin). Putusan-putusan tersebut memenangkan pihak rakyat sehingga semakin melegitimasi kepemilikan sah rakyat atas lahan 350 hektare.

Entah apa yang terjadi di balik meja hijau. Dalam kasus yang melibatkan 49 rakyat pemegang hak milik tanah 70 hektare dari 350 hektare melawan PT SAMP dan BPN, MA kembali mengeluarkan putusan kontroversial berupa Putusan Kasasi No.695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT SAMP. Kontroversi putusan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kasasi 695 memutus perkara yang melibatkan 49 rakyat melawan PT SAMP dan BPN Karawang dengan objek sengketa 70 hektare tanah. Anehnya, Kasasi 695 memenangkan PT SAMP dengan memberikan hak kepemilikan tanah 350 hektare kepadanya. Selain tanpa peninjauan lapangan (plaatsopneming) oleh pengadilan, Kasasi 695 juga didukung alat bukti berupa Peta Persil dan Peta Bidang objek tanah 350 hektare yang terbukti palsu. Ini bisa dilacak dari dikeluarkannya dua peta atas objek tanah yang sama dan dalam waktu bersamaan (20 September 2005) oleh Kanwil BPN Jawa Barat, namun gambarnya berbeda. Peta yang ditunjukkan oleh pihak PT SAMP tidak menggambarkan peta rinci yang menggambarkan bidang-bidang tanah milik rakyat, sedangkan peta yang dijadikan acuan BPN Karawang untuk mengeluarkan sertifikat menggambarkan secara rinci.

Setelah mengajukan PK, rakyat pun kembali dikalahkan lewat PK 160 yang akhirnya dijadikan dasar eksekusi pada Selasa, 24 Juni lalu.

Sebelum keluarnya surat Pemberitahun Pelaksanaan Eksekusi PK 160 oleh Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014, PT SAMP juga berhasil mengkriminalisasi mantan Kepala Desa Margamulyo Ratnaningrum. Kamis siang 12 Juni lalu, PN Karawang memvonis Ratnaningrum enam bulan penjara atas tuduhan pemalsuan Buku Letter C yang diajukan PT SAMP.

Keberpihakan hukum formal terhadap pengusaha semakin terang ketika tindakan pidana direktur PT SAMP dalam memasulkan surat pengalihan hak dan peta lahan tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan.

Aksi Rakyat

Sebenarnya, upaya perlawanan rakyat tidak hanya mengandalkan proses hukum formal. Berbagai aksi demonstrasi juga terus diupayakan untuk menekan proses hukum formal yang ditengarai penuh kongkalikong. Dari pemberitaan media massa, berikut ini beberapa aksi mereka.

  • 13 Maret 2012, ratusan rakyat tiga desa menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Karawang. Dalam aksi ini, rakyat bentrok dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat pintu kedua kantor.
  • 20 Februari 2013, ratusan rakyat mendatangi gedung MA di Jakarta. Mereka menolak putusan PK 160.
  • 11 Juli 2013, ratusan warga memblokir jalur tol Jakarta–Cikampek di Kilometer 44 yang tidak jauh lokasi 350 hektare lahan.
  • 10 Desember 2013,  ratusan rakyat yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak), berunjuk rasa di kantor bupati. Rakyat menuntut sertifikasi tanah yang telah diambil dan diklaim oleh PT SAMP.
Juni tahun ini mungkin menjadi bulan paling menyibukkan rakyat tiga desa. Sebelum tragedi eksekusi, selama bulan Juni mereka menggelar empat kali aksi untuk menolak eksekusi.

  • 13 Juni 2014, ratusan rakyat melanjutkan aksi demonstrasi di depan kantor PN Karawang. Aksi memblokir jalan raya Ahmad Yani dengan membakar ban dan ranting pohon.
  • 16 Juni 2014, ratusan rakyat menggelar istighosah (doa bersama) di halaman PN Karawang. Aksi juga mengumpulkan uang receh untuk menyumbang Kepala PN Karawang yang dianggap telah menjual keadilan kepada pengusaha.
  • 18 Juni 2014, ratusan rakyat mendatangi kantor DPRD Karawang. Mereka meminta rekomendasi dari DPRD untuk menolak eksekusi lahan. Aksi ditemui oleh perwakilan Komisi A dan beberapa staf DPRD. Setelah audiensi selama hampir empat jam, dewan berjanji akan segera memberikan rekomendasi kepada PN Karawang untuk membatalkan eksekusi.
  • 20 Juni 2014, giliran aksi tutup mulut digelar rakyat di depan PN Karawang. Aksi tutup mulut itu digelar saat berlangsung rapat koordinasi tertutup antara PN Karawang, aparat Kecamatan Telukjambe Barat, serta para pihak yang berperkara.
Aksi-aksi tersebut banyak digerakkan oleh organisasi petani yang berbasis di tiga desa, yakni Serikat Petani Karawang (Sepetak), dengan dukungan berbagai elemen solidaritas seperti serikat pekerja dan mahasiswa. Bisa dibilang, Sepetak merupakan motor gerakan perlawanan rakyat tiga desa.

Sepetak didirikan melalui Kongres I pada 3–4 November 2007 dan dideklarasikan pada 10 Desember 2007. Di dalam profil organisasi ini disebutkan, Sepetak dibentuk untuk memajukan kaum tani Karawang sekaligus membuktikan bahwa kaum tani belum kehabisan akal dalam memperjuangkan hak-haknya. Tujuannya untuk membebaskan petani dari segala bentuk penindasan dan pembodohan demi mencapai kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik. Melalui Sepetak, rakyat tiga desa membangun kerja-kerja solidaritas perjuangannya.

Petani vs. Negara+Korporasi

Meskipun modus jebakan hukum formal telah terungkap jelas dan perlawanan rakyat juga kuat, mengapa lahan 350 hektare milik rakyat tiga desa tetap dieksekusi? Pertanyaan ini penting sebagai pembuka refleksi bahwa sesungguhnya sengketa lahan di Telukjambe Barat bukan sekadar tarik-ulur proses hukum formal.
Tragedi Telukjambe Barat terlalu sempit untuk dimaknai sebatas sengketa lahan. Terlebih tuduhan bahwa sengketa lahan itu hanya permainan persaingan para pengusaha. Atau sinisme bahwa konflik di Telukjambe Barat cuma permainan politik praktis untuk kepentingan pemilu. Bahwa konlik di sana melibatkan berbagai pihak yang terjalin dalam sengketa yang rumit, bisa saja benar. Begitu juga dengan pemanfaatan kisruh di sana oleh pihak tertentu untuk memainkan kepentingan dalam momentum pilpres.

Tetapi eksekusi telah terjadi. Belasan rakyat luka-luka. Beberapa bangunan milik rakyat telah dirobohkan. Sekitar 1.200 rakyat terancam digusur, termasuk beberapa sekolah dan tempat ibadah. Lahan 350 hektare tersebut kini dijaga ketat oleh aparat bersenjata dengan pagar kawat berduri. Rakyat terpaksa meninggalkan rumah, tempat usaha, dan lahan pertanian mereka untuk mengungsi.

Tragedi Telukjambe Barat merupakan bukti kejahatan perselingkuhan negara dan korporasi dalam sistem kapitalisme neoliberal yang semakin barbar menyingkirkan rakyat jelata. Lahan 350 hektare tersebut rencananya akan dimasukkan dalam kapling kawasan industri oleh Agung Podomoro Land yang telah mengakuisisi PT SAMP pada 2012 lalu. Sejak akuisisi itu, Agung Podomoro telah menyiapkan dana Rp2.8 triliun untuk merealiasikan ambisi proyek di atas lahan tersebut.

Sampai pamflet ini disusun, gambaran rinci tentang rencana proyek itu belum terpampang di website Agung Podomoro Land. Pihak perusahaan yang dimiliki oleh Trihatma Kusuma Haliman, orang terkaya nomor 48 di Indonesia, ini hanya memberikan keterangan lewat media-media bisnis bahwa mereka bakal mengisi lahan PT SAMP dengan kawasan industri kimia, baik tingkat ringan, menengah, maupun berat.

Sebagaiman dilaporkan Investor Daily 20 Agustus 2013, Wakil Direktur II Agung Podomoro Indra Widjaja menyampaikan bahwa saat itu perusahaan sedang menyiapkan masterplan untuk proyek di atas lahan PT SAMP, sementara pemasarannya akan dilakukan pada kaurtal II 2014. Di buku Laporan Tahunan 2013 Agung Podomoro tertulis bahwa proyek PT SAMP berada pada tahap pra-operasi serta belum disebutkan nama proyeknya (hlm. 11). Di website Agung Podomoro, proyek tersebut dilabeli Industrial Karawang Estate (http://agungpodomoroland.com/page/Karawang-Industrial-Estate).

Perekembangan industri di Karawang memang sangat pesat. Sekitar 43 persen dari nilai investasi di Jawa Barat ditanam di Karawang. Alih fungsi lahan pertanian untuk industri pun sangat kencang di daerah yang dulu dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat ini. Hingga 2013, luas lahan pertanian di Karawang sekitar 97.529 hektare. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sekitar 15.000–17.000 hektare sawah telah berubah fungsi. Padahal pertanian merupakan sumber kehidupan mayoritas rakyat Karawang hingga sekarang.

Alih fungsi lahan pertanian untuk industri kini semakin kencang mengiringi beroperasinya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam Masterplan itu, koridor Jawa dikapling untuk perluasan industri dan jasa, di mana Karawang menjadi titik pentingnya.

MP3EI merupakan ruang konsolidasi kapital yang difasilitasi oleh negara, sehingga cara bagaimanapun akan ditempuh untuk mensukseskannya. Pencaplokan ruang hidup rakyat tiga desa di Telukjambe Barat semakin menegaskan bahwa cara-cara licik hingga brutal ditempuh oleh korporasi dan negara untuk melancarkan ekspansi kapital. Tak peduli dengan kehidupan rakyat jelata, hukum formal dan aparat keamanan tetap memihak pengusaha. Rakyat melawan, moncong senjata bicara. Toh alam demokrasi Indonesia membuka ruang leluasa terhadapnya.

Ketika skema demokrasi prosedural, hukum formal, hingga aparat keamanan tak lain adalah alat konsolidasi kapital yang menindas, perlawanan langsung oleh rakyat di lapangan menjadi pilihan paling strategis untuk mengusahakan keadilan.

Pasca eksekusi 24 Juni, rakyat tiga desa  mengepung kantor bupati Karawang pada hari Jumat, 27 Juni. Mereka menuntut Bupati Karawang Ade Swara untuk melakukan tindakan atas eksekusi lahan yang sewenang-wenang dan brutal. Tetapi Bupati tak berada di kantor, dan tak satupun pejabat pemda berani menemui rakyat. Aksi pun berlanjut. Sementara lahan dan perkampungan mereka dikepung aparat bersenjata dan preman serta aliran listrik telah diputus, Senin, 30 Juni 2014, ratusan rakyat tiga desa bersama Sepetak dan berbagai elemen solidaritas menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Polri di Jakarta.

Sementara di Rembang, Jawa Tengah, rakyat beberapa desa yang menolak tambang karst dan pabrik semen PT Semen Indonesia, sempat menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Telukjambe Barat. Surat solidaritas untuk rakyat tiga desa dilayangkan oleh Eva Bande dari Penjara (Lapas II) Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Eva Bande merupakan perempuan pejuang agraria dari Luwuk yang dikriminalisasi karena aktif mengorganisir perlawanan rakyat atas perampasan ruang hidup rakyat oleh korporasi. Baik rakyat di Rembang, Telukjambe Barat di Karawang, dan Luwuk di Sulteng, mereka sama-sama sedang menghadapi konsolidasi kapital yang menindas. Jejaring gerakan perlawanan ini yang harus diperluas dan semakin dikencangkan. Dimanapun. Di lereng gunung, di pesisir pantai, di gang-gang sempit perkotaan, di lorong-lorong pabrik, di ladang petani, hingga di ruang gelap penjara!

Salam solidaritas!

Relawan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris
*diolah dari berbagai sumber

0 komentar:

newer post older post