Telusuri

Memuat...

Bagaimana Kompas memojokkan petani dan buruh?[i]



1 komentar
Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Petani Beralih Pekerjaan, Lahan Berkurang di Beberapa Daerah | 18 | Ekonomi
Menteri Pertanian Suswono menyambut positif berkurangnya jumlah petani di Indonesia (...) (...) Mentan mengatakan, idealnya populasi petani di negara yang maju perekonomiannya semakin kecil, tetapi dengan skala yang besar.

Pandangan Mentan itu sangat memojokkan petani gurem. Bandingkan dengan berita sebelumnya:

Kompas, Selasa, 3 Desember 2013 | Jumlah Petani Menyusut, Sinyal Kemunduran Sektor Pertanian | 18 | Ekonomi
Jumlah rumah tangga petani gurem susut 4,77 juta rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Alih-alih akibat konsolidasi lahan yang mengandaikan terjadinya proses pembangunan yang inklusif, penyusutan tersebut ditengarai lebih sebagai akibat kemunduran sektor pertanian.

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin, berpendapat, penurunan jumlah keluarga petani adalah proses alami. Semakin maju suatu negara, jumlah petani seharusnya memang semakin berkurang, termasuk juga jumlah petani gurem.

(...) “Pertanian yang involutif tentu tidak akan mampu bersaing di kancah regional dan global. Di sini tidak ada proses pembangunan,” kata Bustanul.


Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Polisi Masih Berjaga, Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan Marak di Sumsel | 22 | Nusantara
Situasi di lokasi pabrik Gula Takalar milik PTPN XIV di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Takalar, Sulsel, berangsur kondusif, Selasa (3/12), pascabentrok sehari sebelumnya di mana seorang warga luka tertembak.

Senin lalu, konflik antara PTPN XIV dan petani pecah di Polongbangkeng Utara. Seorang warga mengalami luka di kaki diduga akibiat terkena tembakan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Ajun Komisaris Besar Endi Sutendi mengatakan, terkait peristiwa ini, pihak Polda Sulsel melakukan penyelidikan internal, terutama terkait penanganan aksi massa hingga adanya warga yang terkena tembakan. Sejauh ini, menurut saya aparat sudah melakukan penanganan aksi massa sesuai protap (prosedur tetap). Karena aksi warga itu membawa senjata tajam dan bisa mengancam jiwa orang lain, ada tembakan peringatan. Ini kesimpulan sementara. Kami masih selidiki,” katanya.

Direktur LBH Makasar Abdul Aziz mengatakan tengah menginvestigasi kasus itu.

Di Sumatera Selatan, kasus izin penentuan lahan yang tumpang tindih serta ketidakjelasan batas wilayah antarkabupaten dan kota turut memicu sejumlah konflik lahan sulit diselesaikan.

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar mengatakan, kejelasan batas wilayah itu menjadi dasar penyelesaian sengketa lahan.

Berita ini sebenarnya memuat dua peristiwa: kasus Polongbangkeng, Takalar, Sulsel dan maraknya konflik lahan di Sumsel karena izin yang tumpang tindih. Peristiwa kedua dipakai untuk membingkai kasus pertama. Seolah-olah konflik lahan lumrah terjadi.

Bandingkan dengan berita sebelumnya:

Kompas, Selasa, 3 Desember 2013 | Konflik Lahan, Petani Tertembak, Gubernur Sumsel Minta Fokus Selesaikan Konflik | 15 | Umum
Konflik lahan antara PT PN XIV dan petani pecah di Polongbangkeng Utara, Takalar, Sulsel, Senin (2/12). Dalam peristiwa itu, seorang petani mengalami luka di kaki yang diduga akibat tembakan polisi.

Sabri, anggota Serikat Tani Polongbangkeng (STP), mengatakan, pegawai PTPN XIV bersama lima anggota Brimob, Senin pagi, mendatangi warga yang mengolah lahan di Pologbangkeng Utara. “Tiba-tiba kami disuruh berhenti mengolah lahan dan anggota Brimob langsung melepaskan tembakan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

“Padahal, selama menunggu kasasi, PTPN dilarang mengelola lahan,” ujar Sabri.

Namun, menurut General Manager Pabrik Gula Takalar Ismed Ibrahim mengatakan, lahan itu sudah dimenangkan PTPN setelah keluar putusan Pengadilan Negeri Takalar.

Ismed menambahkan, sebanyak 50 petani itu berupaya menyerang anggota Brimob dan polisi yang mengamankan rencana pengolahan lahan itu. “Ada yang membawa parang, mengayunkannya kepada polisi,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsesl dan Barat Kombes Endi Sutendi tidak bisa dimintai konfirmasi.

Sementara itu, di Sumatera Selatan, konflik lahan terus membayangi 13 dari 17 kabupatenn/kota.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin meminta segera dibentuk tim khusus guna menyelesaikan konflik lahan.

Kompas terasa gigih mengedepankan lumrahnya konflik lahan daripada penembakan Brimob terhadap petani. Di Sumsel, tepatnya di Ogan Ilir, memang terjadi konflik serupa, antara petani lokal dan PTPN Cinta Manis. 2009 lalu terjadi penembakan juga. Tapi lagi-lagi bukan kasus penembakannya yang dijadikan fokus pemberitaan, tapi konflik lahan yang juga terjadi di daerah lain. Pembingkaian seperti ini bisa saja mengaburkan kasus penembakan dan detail konflik lahan di satu daerah tertentu. Solusi yang ditawarkan pun sangat institusionalis: gubernur meminta pembentukan tim khusus untuk menyelesaikan. Saya merasa bingkai seperti ini semakin mengikis simpati khalayak terhadap korban: petani.

Dari petani, kita beralih ke buruh.

Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Buruh Kembali Tutup Tol, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas | Headline
Buruh memiliki hak aspirasi. Namun, jika dalam melakukan haknya itu mereka mengganggu hak orang lain, itu berarti telah terjadi pelanggaran aturan sehingga mereka wajib ditertibkan.

Guru besar Fakultas Ekonomi UI Suahasil Nazara, meminta aparat penegak hukum menertibkan unjuk arasa buruh yang mengganggu aktivitas masyarakat umum sesuai aturan.

Penyampaian aspirasi diiringi perusakan fasilitas umum terulang kembali saat unjuk rasa buruh di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Selasa kemarin.

Pembatas besi antara jalur tol .... sengaja dirusak agar mereka bisa memasuki jalan tol menggunakan sepeda motor.

Sebelum memasuki Jalan Tol Bitung, massa bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi karena sejumlah buruh melempari polisi dengan batu dan botol minuman kemasan.

Akibat unjuk rasa buruh ... semua jaringan jalan di Jakarta dan sekitarnya nyaris terkunci sejak siang hingga mala hari.

“Ya mau bagaimana lagi. Padahal saya sudah mau keluar tol, tetapi tidak iizinkan sebab sudah diblokade,” ujar Muhlis (49), sopir pabrik garmen di Cikupa.

Dampak kemacetan juga dialami Widi (34), karyawan pabrik di kawasan Cikupa. “Hanya satu dari enam bus karyawan yang bisa masuk dan mengangkut karyawan pulang. Bus lainnya terjebak macet,” kata Widi.

Pemblokadean jalan oleh buruh di Jalan Surya Dharma, Kota Tangerang, yang merupakan akses masuk bandara internasional Soekarno-Hatta lewat pintu MI (melalui kota tangerang) dikeluhkan Gustiana Dewi (46), ibu rumah tangga, warga Legok, Kab. Tangerang. Ia kesal harus menunggu lama karena terjebak macet saat akan pulang menjembut keluarga di bandara.

Di media sosial, keluhan kemacetan ini membahana. Akun @TMCPoldaMetro milik Traffic Management Center Polda Metro Jaya hingga Selasa ukul 21.00 melaporkan arus lalu lintas padat di ruas Sudirman-Semanggi.

Ada 14 paragraf yang menarasikan kemacetan dan keluhan warga terhadap aksi buruh. Nazara yang dipinjam “mulutnya” untuk melegitimasi bingkai pemojokan buruh oleh berita ini memang dikutip kembali, bahwa:
Nazara meminta pemerintah bersikap tepat dalam menghadapi tuntutan buruh agar nasib mereka tak terus menggantung. Nazara mendesak pemerintah mempertimbangkan beberapa dimensi yang melingkupi persoalan tuntutan kenaikan upah.

Namun, lagi-lagi buruh yang dipojokkan:
Penetapan upah minimum tidak sekadar menaikkan gaji pekerja, melainkan diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Buruh wajib memenuhi tuntutan target peningkatan produktivitas perusahaan itu.

Suara buruh hanya mendapat porsi 3 paragraf:
Koordinator aksi buruh di Kabupaten Tangerang, Koswara, mengatakan, unjuk arasa dilakukan sebagai bentuk protes atas penetapan UMK 2014 yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

Koordinator Kabut Bergerak Sunarno mengatakan, buruh menilai penetapan UMK belum sesuai dengan aspirasi buruh, melainkan salah satu pihak saja.

Koswara berdalih, aksi dilakukan agar pemerintah mendengar jeritan buruh.

Pembingkaian seperti ini senada dengan bingkai berita tentang kasus penembakan petani di Polongbangkeng, Takalar. Narasi kemacetan yang dramatis di awal-awal berita sangat mungkin menimbulkan kekesalan pembaca terhadap buruh. “Ah, buruh tuh kerjaannya bikin macet melulu,” berhenti membaca sambil membanting koran. Dan suara buruh di akhir berita pun terlewatkan dibaca.




[i] Catatan ini bukan diniatkan sebagai analisis berita dalam tradisi akademis. Catatan ini hanya celetukan sehari-hari pembaca yang dibikin gelisah atas nada pemberitaan. Dus, meskipun saya belajar sekaligus bekerja di bidang media dan jurnalisme, saya tidak meminjam kutipan, rujukan, alih-alih teori dalam celetukan ini. Catatan ini pun bukan bermaksud mengeneralisasikan nada pemberitaan Kompas secara umum. Saya masih menyukai pemberitaan Kompas akhir-akhir ini tentang penolakan warga terhadap rencana penambangan pegunungan karst untuk pabrik semen di Wonogiri dan Kebumen serta tambang pasir besi di beberapa daerah.

1 komentar:

ian at: 25 Januari 2014 23.28 mengatakan...

ada mekanisme untuk melaporkan berita2 tidak berimbang itu ke Dewan Pers, terutama soal buruh yang memang kelewatan itu watak borjuisnya, saya kebetulan baca itu edisi koran, ada di halam depan berita soal demo buruh. Gila, pengamat ekonomi bilang soal penegaka hukum dalam demonstrasi, itu bukan bidangnya.

newer post older post