Telusuri

Memuat...

Yogyakarta Lebih Istimewa Tanpa Penggusuran



2 komentar
PANGGUNG berukuran 4 x 4 meter berdiri di kawasan Kali Mati, Dusun Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu, 15 Juni 2013. Backdrop panggung bertuliskan “DIY LEBIH ISTIMEWA JIKA TIDAK ADA GUSURAN DENGAN DALIH APAPUN, -ARMP-” terpampang pada dinding anyaman bambu di sisi kiri pandangan khalayak. Dari radius beberapa puluh meter, gemuruh ombak Pantai Selatan terdengar sayup-sayup.

Pak Watin, Koordinator ARMP, berorasi membuka acara.
Panggung budaya itu didirikan setelah puluhan warga Parangkusumo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) mengadakan rapat pada Selasa malam, 4 Juni. Rapat yang juga dihadiri berbagai elemen solidaritas ini mendadak digelar karena warga resah atas pernyataan Pemda Bantul yang memastikan 150 bangunan di Parangkusumo bakal digusur secepatnya dan telah direstui oleh Gubernur DIY sekaligus Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan HB X.[1] Lewat ARMP, warga Parangkusumo yang mayoritas sebagai pedagang kecil pun terus menyuarakan penolakan.[2]

Sejak 2006, warga Parangkusumo hidup di bawah ancaman penggusuran. Tiga ratusan rumah telah digusur. Dengan dalih penataan kawasan pantai, Pemda Bantul dan Pemprop DIY melabeli warga Parangkusumo sebagai penduduk yang secara liar menempati Sultanaat Ground (SG-tanah kerajaan), bermukim terlalu dekat dengan pantai sehingga mengganggu kerapian, dan melakukan bisnis maksiat atau prostitusi ilegal. Menurut ARMP, berbagai label ini dikampanyekan oleh pemerintah untuk satu tujuan: menggusur warga demi melancarkan rencana mega proyek untuk menjadikan Parangtritis sebagai Bali Kedua.

Sementara, rapat Selasa malam itu untuk merencanakan aksi budaya di Parangkusumo sebagai peringatan dan kampanye penolakan penggusuran. Rencana aksi ini sekaligus menyambut gandeng Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta[3] yang diinisiasi oleh solidaritas Forum Komunikasi Masyarakat Agraris.[4] Rally ini sengaja diinisiasi setelah serangkaian diskusi tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY dan dampaknya terhadap distribusi dan penguasaan tanah. Diskusi melibatkan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP), ARMP, warga Ambarrukmo dan warga Suryowijayan korban penggusuran SG, serta solidaritas FKMA dari berbagai elemen.
***
"Jika masih ada gusuran, Yogyakarta sungguh belum istimewa!!! Rengungkan & pikirkan". Spanduk tertancap di depan salah satu rumah warga Parangkusumo.
WACANA KEISTIMEWAAN Yogyakarta yang sempat santer menjadi sorotan publik pada rentang 2010–2012 hanya berkutat pada isu konflik antara pusat dan daerah, khususnya pemilihan atau penetapan gubernur DIY. Isu pertanahan yang lebih esensial terkandung dalam Undang-Undang Keistimewaan seolah kabur (atau dikaburkan?). Padahal, isu agraria mengiringi pembahasan keistimewaan DIY bukannya tak ada.
Penolakan tambang pasir besi oleh petani pesisir Kulon Progo PPLP-KP selain atas argumen ekologi, juga menggugat klaim Pakualamanaat Ground (PAG-tanah Pakualaman). Begitu juga warga Parangkusumo yang menolak klaim SG. Mbah Manto dan empat warga di Suryowijayan, Kota Yogyakarta, bahkan telah digusur oleh Pemkot Yogyakarta dengan klaim SG.[5]

Gugatan atas klaim SG dan PAG tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara” (Diktum Keempat huruf A).[6] Pada HUT ke-9 UUPA 24 September 1973, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya penegasan sikap untuk menyetujui penerapan UUPA di DIY.[7] Pemerintah pusat menyambutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tathun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY, dan dikuatkan dengan Perda Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY. Sejak saat itu, SG dan PAG di DIY secara de jure telah dihapus.

Lewat UUK, SG dan PAG kembali berlaku di DIY. Pasal 7, Bab IV UUK DIY mengungkapkan kewenangan keistimewaan salah satunya urusan pertanahan. Kesultanan dan Kadipaten (Pakualaman) menjadi subjek hukum yang mempunyai hak milik atas tanah kerajaan.
***
Gamelan warga Parangkusumo saat mengalunkan Gending Slamet menyambut para tamu.

RALLY DIBUKA pada peringatan Panen Raya PPLP-KP sekaligus peluncuran buku Menanam Adalah Melawan! (PPLP-KP dan Tanah Air Beta, 2013) karya petani pesisir Kulon Progo Widodo, 6 Juni lalu di Desa Garongan, Panjatan, Kulon Progo. Setelah acara panen raya PPLP-KP, Rally disambut gandeng oleh ARMP untuk diadakan di Parangkusumo.

Tabuhan gamelan dan lesung berirama. Gending Slamet menyambut kedatangan ratusan warga PPLP-KP dan pengunjung lain dari berbagai elemen solidaritas. Lawakan dari warga Parangkusumo mengisi panggung.

Selanjutnya, diskusi digelar. Pak Watin selaku Koordinator ARMP, Pak Manto dari PPLP-KP, Pak Edi warga Suryowijayan, dan Dr. Benny Hari Juliawan dosen Universitas Sanata Dharma naik ke panggung. Pak Watin memaparkan, sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Bantul, ekonomi warga menurun 90 persen. “Wisata ritual menurun drastis,” katanya. Perda ini merupakan kampanye moral Pemda Bantul untuk menggusur warga Parangkusumo. Dalam berita “PENATAAN PANTAI: Penghuni Pantai Parangkusumo Tak Ber-KTP Bantul” (Harianjogja.com, 31/05/2013), Bupati Bantul juga mengaku telah mendapat persetujuan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah untuk menata kawasan Parangkusumo. Padahal, menurut warga, prostitusi liar yang dituduhkan pemda tersebut tidak benar. Mayoritas warga Parangkusumo adalah pedagang kecil yang berjualan di sekitar kawasan pantai. Beberapa orang yang aktif dalam ARMP seperti Sutinah adalah pedagang mie ayam, Kawit adalah pedagang warung angkringan, juga Pak Watin yang memasok dagangan makanan angkringan di depan rumahnya.

Pak Watin juga menceritakan, awal berdirinya ARMP adalah respon dari penggusuran tiga titik di Parangkusumo pada 2006. “Muncul lagi (rencana penggusuran) di basis ARMP, tahu-tahu dikasih surat bongkar, ini awal berdirinya ARMP. Kita lalu melawan dan melawan, menggalang dukungan dari teman-teman.”

Cerita senada dipaparkan Pak Manto dari PPLP-KP yang sejak 2006 terus menyuarakan penolakan tambang pasir besi. “Di tempat kami ada lima belas ribu jiwa lebih yang lahan pertaniannya akan dijadikan tambang pasir besi dengan klaim PAG. Sejak 2006 isu itu digulirkan, kami selalu intensif melakukan perjuangan, agar kawasan kami diperuntukkan sesuai tata ruang, yaitu budidaya pertanian, pemukiman, dan pariwisata,” ungkap Pak Manto.

Dari Suryowijayan, Kota Yogyakarta, Pak Edi menceritakan, tahun ’70-an Mbah Manto mulai membersihkan tanah tempat pembuangan sampah untuk jualan, beberapa orang lain kemudian mengikuti berjualan di tanah tersebut. “Pada tahun ’90-an ada pengusaha membeli tanah di sebelah barat kami. Tanpa sepengetahuan kami, dia mengajukan kekancingan ke Kraton. Tahun 2003 kekancingan terbit, dan kami dihadapkan ke Poltabes serta sering diintimidasi bahwa kami melakukan pelanggaran menempati tanah tersebut, akhirnya sampai ke pengadilan kami kalah, tempat kami dieksekusi. Sedangkan kami mengajukan kekancingan tidak pernah ditanggapi.”

Pak Edi juga mengungkapkan bahwa banyak kasus sepola di Yogyakarta, seperti di Pengok, Gondomanan, dan sekitar Ambarrukmo Plaza. “Di Gondomanan itu (tanah) di depan sudah punya kekancingan untuk servis kunci dan jualan makanan, belakangnya seorang pengusaha, yang depan ini mau mengajukan perpanjangan kekancingan tidak bisa, malah muncul kekancingan atas nama belakangnya, akhirnya yang di depan digusur juga.” Meskipun banyak kasus seperti ini, menurut Pak Edi, perlawanan dari korban tidak kencang. “Budaya di Jogja masih menghormati Sultan, jadi tidak berani melakukan perlawanan. Kami dulu juga pendukung keistimewaan, (kami) tidak berpikir bahwa keistimewaan bakal menggusur kami, karena waktu itu isu yang disebar adalah pusat bakal mengganggu Sultan jadi gubernur, dan tidak tahu akhir dari keputusan ternyata Kraton bakal menguasai kembali tanah-tanah yang dulu tahun ‘80-an sudah
dikembalikan kepada negara dan rakyat.”

Diskusi. Dari kiri: Sri dari solidaritas FKMA sebagai moderator, Romo Benny, Pak Manto dari PPLP-KP, Pak Watin, dan Pak Edi.

Dalam konteks distibusi dan penguasaan tanah yang lebih luas, Romo Benny, begitu Dr. Benny Hari Juliawan akrab disapa, memaparkan bahwa kepemilikan tanah sudah bergeser dari tangan rakyat ke tangan penguasa dan pengusaha-pengusaha besar. Proyek perkebunan besar yang katanya hendak mengentaskan kemiskinan rakyat malah menjauhkan akses rakyat atas tanah. “Padahal, rakyat itu pintar, sudah terbiasa hidup susah, tetapi tetap akan menemukan caranya untuk betahan hidup, bahkan bisa menemukan teknologi tepat guna seperti di Kulon Progo yang berhasil mengubah lahan pasir menjadi lahan pertanian. Yang diperlukan hanya keberpihakan negara kepada rakyat.”

Sayangnya, Romo Benny menggambarkan, “Rakyat itu dianggap seperti slilit (sisa makanan di gigi) yang mengganggu di mulut, yang bisa dicongkel dan dibuang. Satu-satunya jalan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak ya kalau kita berkumpul seperti ini.”

Mengharap keberpihakan akademisi? “Ada ketakukan di antara para akademisi. Banyak universitas di Jogja berdiri di atas tanah Sultan. Surat-suratnya pun belum tentu sertifikat. Kalau para dosen mempertanyakan hal ini (distribusi tanah), itu ya berhubungan dengan tempat ngliwet (menanak nasi) para dosen.” Selain itu, menurut Romo Benny, akademisi tidak lepas dari godaan pura-pura saleh seperti di panggung politik nasional. “Bicara harus santun, tetapi dibalik kesantunan dan kesopanan itu ada korupsi, mencuri harta rakyat. Ini juga menghinggapi akademisi.” Acara Rally ini menurut Romo Benny adalah pukulan bagi para akademisi. “Kami menjadi malu, enak-enak saja berdiri di atas penderitaan orang, menjadikan penderitaan bapak ibu sebagai bahan studi kami. Saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa, tetapi saya meminta maaf,” pungkas Romo Benny.
***
Labuhan.

SETELAH DISKUSI dicukupkan, orasi dari berbagai elemen solidaritas sambung-menyambung. Seruan untuk menguatkan solidaritas akar rumput menjadi pesan utama orasi. Pekikan “Hidup rakyat!” di setiap orasi berkali-kali memecah desiran angin dan gemuruh ombak.

Sampai pada puncak acara, Labuhan. Gunungan berisi sayuran setinggi sekira satu meter dengan puncak buah nanas dipikul. Di depannya para dayang yang berdandan Jawa menjinjing keranjang bunga. Di belakangnya sesaji makanan berupa nasi, ingkung (ayam panggang utuh), lauk-pauk dan beberapa buah kelapa juga dipikul. Iring-iringan labuhan menuju bibir Pantai Selatan.

Angin pantai berdesir. Ombak Laut Kidul bergemuruh. Gunungan dan sesaji diletakkan di pasir. Pengiring Labuhan bersimpuh. Pak Watin membuka doa dengan tembang tradisional Jawa “Kidung Rumeksa Ing Wengi”.

Ana kidung rumeksa ing wengi 
teguh hayu luputa ing lara 
luputa bilahi kabeh 
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirna

Ada kidung menjaga keheningan malam
Kukuh selamat terbebas dari penyakit
Terbebas dari segala malapetaka
Jin dan setan jahat pun tidak mendekat
Segala jenis sihir tak ada yang berani
Apalagi perbuatan jahat
Guna-guna tersingkir
Api menjadi air
Pencuri pun menjauh dari kami
Guna-guna sakti sirna


Selesai berdoa, Pak Watin menggendong dua buah kelapa menuju ke tengah ombak. Ia larung dua buah kelapa. Para dayang menyusulnya, memberikan keranjang bunga. Bunga-bunga dominan merah ditabur, mewarnai birunya ombak yang terus bergerak menepi.
Matahari mulai tenggelam. Layar tancap digelar. Film dokumenter “Reclaiming” karya swadaya warga dan berbagai komunitas solidaritas (Front Pemuda Rengas-FPR, Sangkakalam Publishing & Distribution Palembang, Needle n’Bitch) yang baru rampung digarap, diputar. Dokumenter ini mengisahkan perjuangan warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, merebut kembali lahan mereka yang diserobot oleh PTPN VII sejak tahun 1980-an. “Sampai tetes darah terakhir,” pesan seorang ibu warga Rengas Ruwaida kepada warga yang mengalami nasib sama, menutup film.



[1] Jumat, 31 Mei 2013, media daring Harianjogja.com memuat tiga berita tentang rencana penggusuran ini berturut-turut dengan tag line PENATAAN PANTAI: 1) “PENATAAN PANTAI: Disetujui Sultan, Warga Pantai Parangkusumo Bakal Digusur”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/relokasi-warga-disetujui-sultan-warga-pantai-parangkusumo-bakal-dipindah-411790, (18:01 WIB), 2) “PENATAAN PANTAI: Penghuni Pantai Parangkusumo Tak Ber-KTP Bantul”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/relokasi-warga-penghuni-pantai-parangkusumo-tak-ber-ktp-bantul-411867, (18:15 WIB), 3) “PENATAAN PANTAI: Satpol PP Targetkan 150 Bangunan Digusur Secepatnya”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/penataan-pantai-satpol-pp-targetkan-150-bangunan-digusur-secepatnya-411873, (18:29 WIB)
[2] Kamis, 30 Mei 2013, ratusan warga Parangkusumo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DIY. Media lokal Kedaulatan Rakyat Online memberitakan aksi ini dengan judul “TOLAK PENGGUSURAN DAN ANCAM BERBUAT ANARKIS, PKL Parang Kusumo Unjukrasa di DPRD DIY”, http://krjogja.com/read/174614/pkl-parang-kusumo-unjukrasa-di-dprd-diy.kr. Komentar Koordinator ARMP Watin bahwa seandainya pemerintah bersikeras menggusur warga Parangkusumo, mungkin bakal terjadi tragedi Tanjung Priok kedua, dilabeli oleh KR sebagai ancaman perbuatan anarkis warga. KR adalah media lokal yang dekat dengan Kraton.
[3] Lihat “Undangan Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta”, http://selamatkanbumi.com/ID/undangan-rally-gerakan-politik-agraria-yogyakarta/
[5] Kisah penggusuran warga Suryowijayan, Kota Yogyakarta, lihat “Mbah Manto Tergusur Surat Tanah Kraton Milik Pengusaha”, Kompasiana, 30 Januari 2013, http://regional.kompasiana.com/2013/01/30/mbah-manto-tergusur-surat-tanah-kraton-milik-pengusaha-524221.html.
[6] Tanah Swapraja adalah tanah kerajaan yang kepemilikannya didasarkan pada hukum positif Rijksblad Swapraja 1918.
[7] Informasi ini dirujuk dari berita “Berlaku UUPA di DIY”, Kedaulatan Rakyat, edisi 28 Mei 1984.

2 komentar:

Sendy de Soysa at: 9 Juli 2013 22.36 mengatakan...

Hidup Rakyat. mari berbagi bersama dan terus menjadi manusia2 yang dekat dengan penderitaan rakyat ditengah2 negeri para setan ini !!

follow back my blog yaa :)

Sendy de Soysa at: 9 Juli 2013 22.37 mengatakan...

hidup rakyat. mari berbagi dan terus berdiri, berjuang bersama rakyat ditengah2 negerinya para siluman !!

follow back my blog yaa..
:)

newer post older post