Telusuri

Memuat...

Bencana Industri bukan Bencana Alam



1 komentar
Rabu, 17 April lalu diselenggarakan diskusi “Pelanggaran HAM Bencana Industri Lapindo” di kampus Fisipol UGM[1]. Untuk mengerangkai pemahaman sebagai moderator, saya membaca tiga buku yang membahas isu pokok diskusi ini, yakni Bencana Industri: Relasi Negara, Perusahaan, dan Masyarakat Sipil (Heru Prasetia dan Bosman Batubara, ed., 2010—selanjutnya ditulis Bencana Industri pertama), Kronik Lumpur Lapindo: Skandal Bencana Industri Pengeboran Migas di Sidoarjo (Bosman dan Paring Waluyo Utomo, 2012—selanjutnya Kronik Lumpur Lapindo), dan Bencana Industri: Kekalahan Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penanganan Lumpur Lapindo (Heru Prasetia, ed., edisi revisi, 2012—selanjutnya Bencana Industri kedua).

Ada tiga hal yang membuat saya secara pribadi perlu memahami wacana bencana industri. Pertama, selain lahir di Bojonegoro, saya punya ketertarikan untuk memerhatikan dinamika dan dampak industri migas di sana. Dan buku Bencana Industri pertama memuat satu tulisan tentang itu, “Merebut Ruang dari Kendali Rejim Tata Ruang (Menulusur Pola Operasi Industri Migas di Bojonegoro)” oleh Paring Waluyo Utomo. Kedua, saya sempat bantu sebagai relawan penyelenggaraan Kongres II Forum Komunikasi Masyarakat Agraris awal Februari lalu di mana korban lumpur Lapindo menjadi salah satu pesertanya. Terakhir, kebetulan saya terlibat dalam penerbitan buku Kronik Lumpur Lapindo sebagai penyelaras akhir. Berikut catatan kerangka pemahaman saya.

Dalam diskursus ini, lumpur Lapindo memang menjadi isu pokok. Meski saya tak pernah terlibat langsung dalam advokasi korban lumpur, singgungan-singgungan tak langsung tersebut lantas menggiring saya untuk tidak bisa tidak menghiraukan diskursus seputarnya. Buku Bencana Industri pertama memuat satu tulisan tentang lumpur Lapindo berkepala “Praktik Bisnis di Banjir Lumpur” yang ditulis duet editor. Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo adalah malapetaka tragis yang menjadi penanda penting atas gagasan bencana industri.

Lumpur panas telah menenggelamkan peradaban beberapa desa di Sidarjo sejak 2006. Tak berlebihan kiranya jika Bosman dan Paring dalam Kronik Lumpur Lapindo mengimajinasikan Sidoarjo lima abad ke depan bakal digali sebagai situs peradaban yang telah tenggelam dalam bencana mahadahsyat luapan lumpur. Banyak orang telah menyaksikan bagaimana bencana itu memporak-porandakan peradaban secara langsung maupun dari laporan media. Tetapi apa boleh buat, negara dan korporasi—dalam hal ini PT Lapindo Brantas Inc. (LBI)—berkukuh melegitimasinya sebagai bencana alam, meskipun pelbagai penelitian ilmiah geologi membuktikannya sebagai bencana industri: bencana yang disebabkan kelalaian pelaku industri, bukan “kehendak Tuhan”!

Buku Bencana Industri pertama secara elaboratif mendekonstruksi wacana bencana di Indonesia yang selama ini didominasi oleh diskursus kebencanaan alam. Berisi enam tulisan yang bisa dibaca secara terpisah, buku ini menyodorkan banyaknya fakta “gangguan serius terhadap fungsi masyarakat, baik mengenai manusia, barang, sistem ekonomi dan lingkungan yang dampaknya melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya dengan sumberdaya iternal” (meminjam definisi bencana dari United Nation International Strategy for Disaster Risk Reduction, hlm. 3) yang disebabkan oleh ulah manusia (man made disaster). Hatta, sebagaimana diungkapkan Editorial, buku ini tidak diabdikan untuk mengurai disiplin ilmu bencana yang selama ini populer seperti mitigasi dan penanganan bencana, melainkan sebagai ikhtiar untuk membuka ruang baca baru dalam memaknai bencana-bencana yang disebabkan oleh ulah manusia, khususnya aktivitas industri (hlm. ix–x).

Selain mengungkap bencana lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, buku ini memaparkan tiga peristiwa bencana industri di tiga daerah. Lewat “Tanah Toa di Bawah Bayang-bayang Bencana”, Syamsurijal Ad’han, aktivis Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Makassar kelahiran Bulukumba, menarasikan kisah pembabatan hutan oleh PT London Sumatra (Lonsum) untuk ditanami karet telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor serta konflik sosial. Kehadiran PT Lonsum di Bulukumba juga telah menggusur pemukiman dan merampas lahan warga yang tak jarang dilakukan dengan cara keji seperti pembakaran rumah dan kebun. Aksi perlawanan warga pun berbuah petaka. Cerita penangkapan warga sudah terjadi sejak 1980-an. Lima warga Kajang pun tewas tertembus peluru aparat kepolisian saat melancarkan aksi reclaiming lahan pada 23 Juli 2003. Akhirnya, kehadiran PT Lonsum memaksa warga setempat menebang hutan yang dulu mereka jaga sesuai nilai-nilai yang diyakini, sekaligus mengakibatkan konflik-konflik horizontal antar warga seperti perebutan sawah adat akibat semakin menyempitya lahan.

Di kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Pati, Jawa Tengah, buruknya pengelolaan sumber daya air membawa bencana. Bagi warga Kendeng Utara, air yang mengalir di perut Kendeng Utara selain digunakan untuk konsumsi sehari-hari juga sebagai sumber irigasi. M. Sobirin, dalam “Menjaga Air Tetap Mengalir: Politik Air dalam Skema Industrialisasi Pati Selatan” menelusuri aliran air dari hulu sampai hilir. Sobirin yang sudah bertahun-tahun mendampingi warga Sedulur Sikep di Sukolilo, Pati, menarasikan pengelolaan air oleh komunitas warga yang tak jarang menimbulkan konflik (hlm. 130–131). Kritisnya hutan Pegunungan Kendeng Utara di Grobogan; pendangkalan dan penyempitan Sungai Juwana; alih fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana sebagai sawah, tegalan, kebun, dan permukiman; serta degradasi hutan di kawasan DAS Juwana yang tinggal tersisa 1,62 persen, mengakibatkan banjir rutin di Pati. Kawasan rawan banjir pun meningkat dari 15 wilayah pada 2006 menjadi 17 wilayah kecamatan pada awal 2008 (hlm. 134–137).

Ironisnya, buruknya pengelolaan sumber daya air tersebut masih diperumit dengan penetapan kawasan Kendeng Utara sebagai kawasan pertambangan kapur PT Semen Gresik Tbk. oleh Pemerintah Kabupaten Pati melalui penerbitan surat ijin penambangan (hlm. 140) serta pengurangan daerah resapan dalam Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. Hatta, warga sekitar Kendeng Utara yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng Utara (JM-PPK) terus melakukan penolakan rencana penambangan ini karena potensi kerusakan alam yang telah mereka kaji secara ilmiah.

Politik tata ruang kerap menjadi senjata penguasa dan pengusaha untuk melancarkan ekspansi bisnis, khususnya dalam eksploitasi sumber daya alam. Paring merekonstruksi bagaimana politik tata ruang di Kabupaten Bojonegoro diterapkan rezim untuk melancarkan bisnis industri migas sekaligus memperkaya diri. Kerangka regulasi tata ruang baru diberlakukan setelah sekian lama industri migas beroperasi. Sehingga kesannya regulasi tata ruang menyesuaikan kehendak industri migas. Industri migas ini juga menaklukkan otoritas lingkungan hidup dalam skema Amdal. Akibatnya, terjadi sepuluh rupa-rupa kecelakaan akibat industri migas dalam rentang 2006–2010, mulai dari kebocoran gas hingga jalanan rusak (hlm. 181–184).

Dampak-dampak negatif dari aktivitas industri terhadap kehidupan warga bukanlah hambatan ekspansi industri. Tak ada soal kalau terjadi kebocoran gas yang meracuni warga, bahkan banjir lumpur panas, yang penting operasi industri tetap melenggang.

Dalam Pendahuluan “Defisit Pengetahuan Global Menghadapi Man-Made Disaster dan Implikasi bagi Warga di Negara Berkembang”, Bosman mengelaborasi fenomena bencana akibat aktivitas industri di dunia-dunia ketiga secara empiris, sistematis, hingga renik aspek teknis tanpa meninggalkan konteks geopolitik maupun ekonomi politik yang melingkupinya. Tulisan ini saya rasa berhasil mengerangkai pembahasan bencana industri dalam empat tulisan lain secara cermat. Menurutnya, ada tiga pola umum yang terpaut erat dengan man-made disaster. Pertama, perdebatan tentang penyebab bencana. Kedua, adanya kolusi kepentingan lantaran man-made disaster biasanya melibatkan korporasi raksasa yang kerap berhubungan khusus dengan penguasa sehingga menyebabkan penegakan hukum mandeg. Ketiga, terjadinya politisasi man-made disaster yang berkaitan erat dengan era serba citra kini (hlm. 10). Selain bertaut erat dengan tiga pola, man-made disaster mengandung tiga prakondisi. Pertama, alat yang tidak berfungsi atau kegagalan teknologi. Kedua, adanya kelalaian manusia. Ketiga, pelanggaran terhadap standar operasi karena tekanan manajemen untuk menghemat modal atau menggenjot produksi (hlm. 19).

Bencana lumpur Lapindo paling gamblang menggambarkan ketiga pola tersebut. Dalam kasus Lapindo, pola pertama dan ketiga bertautan. Jaringan media milik Aburizal Bakrie melabeli semburan lumpur dengan istilah Lumpur Sidoarjo sebagai antitesis dari Lumpur Lapindo yang mana kedua istilah tersebut mengandung makna penyebab yang menyertainya. Kasus Lapindo juga menggambarkan kolusi kepentingan di mana pemerintah memutuskan semburan lumpur sebagai bencana alam sehingga mengalihkan tanggung jawab atasnya kepada pemerintah, bukan kepada Lapindo alih-alih menghukumnya. Tentunya ini tak lepas dari posisi strategis pemilik Lapindo Bakrie dalam struktur kekuasaan negara.

Selain itu, “Praktik Bisnis di Banjir Lumpur” mengulas empat modus relasi bencana dan bisnis, yakni alasan keamanan dalam bencana yang dijadikan argumen utama untuk merenggut akes dan kontrol terhadap sumber daya, terutama tanah, dari komunitas; proyek rekonstruksi pascabencana yang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan; bencana disengaja untuk kepentingan industri dan rekonstruksi; dan bencana dijadikan momen untuk menggalang pundi-pundi bantuan. Dari empat modus tersebut, Bosman dan Paring dalam tulisan ini mengidentifikasi tiga modus bisnis dalam kasus Lapindo. Pertama, bisnis jual-beli tanah antara warga dan PT LBI. Agak aneh rasanya ketika PT LBI diharuskan membeli lahan warga padahal tidak pernah dinyatakan bersalah oleh pemerintah. Kedua, proyek penanggulangan luapan lumpur seperti pembuatan tanggul, pengaliran lumpur ke laut, penyumbatan semburan lumpur, dan perbaikan infrastruktur mengalirkan dana triliyunan rupiah serta melibatkan banyak kontraktor. Ketiga, penarikan success fee oleh para elit desa terhadap warga korban lumpur saat menerima pembayaran dari PT Minarak Lapindo Jaya. 

Tulisan tersebut tentunya tak cukup merangkum rumitnya bisnis bencana lumpur Lapindo. Bosman dan Paring lantas mengutuhkan kronologi bencana lumpur Lapindo dalam buku Kronik Lumpur Lapindo. Buku ini merekonstruksi kontestasi wacana bencana seputar semburan lumpur, regulasi pemerintah yang menyokongnya, hingga dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi warga sekitarnya. Sebuah kerja tekun dan cermat yang mampu menyajikan kronologi skandal kongkalikong antara industri dan negara dalam menciptakan bencana dan runtutan bisnis yang menyertainya.

Bencana industri berlanjut, wacana seputarnya terus bergulir, ikhtiar untuk konsisten mengawalnya pun patut didukung. Ketika wacana bencana di Indonesia masih didominasi bencana alam, upaya mengedapankan kajian bencana industri memang mendesak. Terutama bagi Indonesia sebagai negara dunia ketiga di mana sumber daya alamnya melimpah sehingga menjadi sasaran empuk industrialisasi dalam skema neoliberalisme.

Muhammad Nurkhoiron dalam “Bencana (dan) Industrialisasi di Indonesia: Sejarah Tafsir dan Kutukan Paska Kolonial”, Penutup Bencana Industri, mengelaborasi ulasan reflektif atas proses industrialisasi sejak era kolonial hingga pascakolonial yang telah menggiring Indonesia sebagai bangsa yang rentan bencana akibat kerusakan ekosistem. Nurkhoiron yang saat menulis Penutup ini menjabat Direktur Eksekutif Desantara Foundation juga memaparkan bagaimana industrialisasi senantiasa menjadi pemenang meskipun terbukti melakukan pelanggaran seperti kasus Newmont yang memenangkan proses peradilan pencemaran limbah di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, pada 2005 silam.

Terintegrasinya negara Indonesia dalam pusaran kapitalisme global senantiasa memenangkan kepentingan modal sekaligus mengalahkan gerakan sosial. Dalam beberapa kasus bencana industri yang dibahas, tesis bahwa negara adalah pelayan kelas kapitalis masih relevan. Bencana industri lumpur Lapindo secara terang-benderang menggambarkan bagaimana kuasa kapital mengalahkan negara dan masyarakat sipil. Telaah atas gambaran ini bisa kita baca dalam buku Bencana Industri kedua. Skuel dari buku pertama bencana industri ini berisi lima tulisan yang menelaah bencana lumpur Lapindo dengan masing-masing perspektif dalam kerangka bencana industri.

Bencana lumpur Lapindo memang menjadi penanda penting atas gagasan bencana industri yang berjalin erat dengan relasi antara negara dan kelas. Berbagai upaya gugatan hukum hingga ke tingkat HAM pun mentah. Komnas HAM juga tak bisa mengkategorikan lumpur Lapindo sebagai pelanggaran HAM berat karena bukan genosida atau kejahatan kemanusian dan mengkategorikannya sebagai ekosida atau pemusnahan lingkungan. Bosman segera membantah keputusan Komnas HAM lewat artikelnya“Pelanggaran HAM Berat Kasus LumpurLapindo” (Indoprogress, 29 Maret 2013) dengan membangun argumen bahwa bencana lumpur Lapindo seharusnya bisa ditetapkan sebagai pelanggaran HAM kategori kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur UU Nomor 6 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sayangnya, Komnas HAM hanya merekomendasikan untuk memasukkan klausul ekosida dalam draft amandemen UU Pengadilan HAM.


Kalau sudah begini, mengutip Bosman dalam “Hukum Indonesia yang Memihak Korporasi” (Indoprogress, 14 Agustus 2012), “...bahwa di Indonesia tidak ada gunanya menempuh jalur hukum ketika berhadapan dengan korporasi. Yang betul adalah perkuat basis massa di bawah dan serahkan keadilan sesuai dengan selera orang banyak.”

*tulisan ini juga dipulikasikan oleh Yayasan Desantara di http://www.desantara.or.id/05-2013/3789/bencana-industri-bukan-bencana-alam/


[1] Diskusi ini diselenggarakan oleh Komunitas Kembang Merak dan Komunitas Literasi Indonesia, serta didukung oleh Yayasan Desantara, Lafald Initiative, InsistPress, Lembanga Pers Mahasiswa Sintesa, dan JPP Fisipol UGM. Diskusi menghadirkan empat pembicara, yakni Bosman Batubara, Kepala Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta Eko Teguh Paripurno, Direktur IDEA Wasingatu Zakiyah, dan Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron.

1 komentar:

Rifaun Naim at: 21 April 2013 13.06 mengatakan...

Lapindo Oh lapindo bentar lagi surabaya akan jadi lautan seperti syair yang di lantunkan JOYOBOYO

newer post older post