Telusuri

Memuat...

Jangan Terlampau Berekspektasi Terhadap Pers



0 komentar
SEKITAR DUAPULUHAN aktivis persma, 16 Maret 2011, duduk lesehan di halaman Auditorium Fakultas Psikologi UGM. Mereka berasal dari lembaga persma kluster sosio humaniora UGM. Anggotanya antara lain Psikomedia Fak. Psikologi, Equilibrium Fak.Eekonomika dan Bisnis (FEB), Mahkamah Fak.Hukum, dan Sintesa Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). Di atas halaman rumput yang hijau subur itu, saya diundang untuk memantik diskusi yang pada sore cerah itu bertemakan “Tajamnya Kritik Mempertanyakan Kebebasan Berkarya” (judul Term of Reference yang disampaikan panitia).

Membaca judul TOR yang disampaikan dua hari sebelum diskusi itu saya sempat bingung menyiapkan bahan obrolan. Inti isinya berkaitan dengan sengketa antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dengan tiga media massa, yang tengah hangat diberitakan media. Saya tidak sempat membicarakan tema obrolan lebih lanjut dengan panitia. Saya baru bisa menerka dan menyimpulkan maksud TOR tersebut saat diskusi dimulai.

Sebelum bicara banyak, saya katakan, “Kalau boleh saya simpulkan, maksud diskusi sore ini adalah ketidakterimaan Dipo Alam sebagai representasi pemerintah terhadap pemberitaan Metro TV, Media Indonesia, dan TV One yang berarti membatasi kebebasan pers,” dengan nada bertanya. Moderator diskusi, Sandi, pegiat Psikomedia sekaligus BPPM Balairung, mengiyakan dengan menganggukkan kepalanya.
Dari latar belakang masalah tersebut, TOR mengajukan dua pertanyaan inti: apakah media sekarang sudah memenuhi fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial? Dan apakah kebebasan pers sudah benar-benar terwujud di Indonesia? Dua pertanyaan ini saya komentari susah untuk saya jawab. Sebabnya, dua pertanyaan itu membutuhkan jawaban berupa klaim generalisasi yang mesti hati-hati dipaparkan, terutama oleh seorang pembelajar studi media di jurusan Ilmu Komunikasi seperti saya. Dan tentu saja, dimintanya saya untuk memantik diskusi rutin dua bulanan Persma Soshum itu berkaitan dengan posisi saya tersebut (kalau pertimbangan pegiat persma, secara de jure saya sudah tidak aktif sebagai pengurus inti BPPM Balairung UGM).

Mungkin Anda akan berkomentar, “Gimana sih, mahasiswa komunikasi kok kesusahan menjawab pertanyaan gitu aja? Bukannya oleh mahasiswa komunikasilah pertanyaan itu bisa terjawab?” Well, inti susahnya menjawab pertanyaan itu berada pada poin generalisasi. Saya bukan orang yang anti generalisasi. Justru sebagai pembelajar (media) lah, saya tidak boleh menuduhkan klaim generalisasi kecenderungan media secara serampangan. Setiap klaim yang saya ajukan mesti didasari argumen yang diperkuat dengan data-data empiris dan relevan.

Karena acaranya diskusi, bukan seminar, dan TOR baru saya terima dua hari sebelum acara, saya tidak sempat membangun klaim, argumen beserta data tentang terpenuhi atawa tidaknya fungsi-fungsi media dan ada atawa tidakkah kebebasan media di Indonesia, sebagai bahan obrolan. Untuk menempatkan diri pada posisi aman, saya (terpaksa) hanya memaparkan konteks kondisi kekinian dunia pers, khususnya dengan perspektif ekonomi-politik. Paparan itu saya beri judul Dominasi Orientasi Ekonomi Pers. Saya tidak menyakan apakah peserta diskusi mafhum atau bingung dengan judul tersebut. Intinya sederhana, kecenderungan pers sekarang ini mengalami konglomerasi, di mana persebaran media, baik cetak maupun elektronik dari Sabang sampai Merauke, yang beroplah banyak dan berdaya pancara luas didominasi oleh beberapa perusahaan pers yang bisa dihitung dengan jari tangan. Sudah begitu, pemilik beberapa perusahaan pers itu berkedudukan penting dalam peta politik negara.
Peta Industrialisasi Kompas Gramedia Group (Yanuar Nugroho, 2012)


“Sebut saja Jawa Pos Group dengan Dahlah Iskan sebagai Dirut PLN, Media Group dengan Surya Paloh-nya, TV One-AN TV-Vivanews dengan keluarga Bakrie-nya, serta Group Tempo yang menurut banyak orang paling independen dengan Goenawan Mohammad sebagai tim sukses wapres Budiono. Begitu juga di tingkatan lokal seperti harian Kedaulatan Rakyat di mana Idham Sawami, mantan Bupati Bantul, suami Bupati Bantul Idha Samawi sekaligus petinggi PDI-P DIY sebagai penasihat sekaligus, kabarnya, pemilik saham terbanyak perusahaan PT BP Kedaulatan Rakyat.”

Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilik dan petinggi organisasi mempunyai pengaruh yang besar terhadap isi pemberitaan medianya. Sebagaimana diungkapkan Altschul (1995), bahwa isi media senantiasa merefleksikan kepentingan pemiliknya. Beberapa teori yang mengabstraksikannya secara sistematis dan mendetail antara lain teori Gate Keeper (David Manning White, 1950), The Organisasional of Story Selection (Michel Schudson, 2003), Independensi Redaksi (Walter Grieber, 1956), untuk menyebut beberapa. Kalau kepemilikan media sudah terpusat seperti itu, jelas-jelas mengingkari prinsip pers bebas yang harus menjamin keragamaan pemilik (diversity of ownership) dan variasi isi (diverstiy of content).

Apabila teori-teori tersebut terbukti terjadi pada beberapa perusahaan pers besar di Indonesia tersebut, maka beberapa prinsip jurnalisme Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) dalam The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect, yakni loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga, jurnalis harus menjaga beritanya komprehensif dan proporsional, dan independen terhadap narasumber sekaligus independen menjadi pemantau kekuasaan, berpotensi tinggi juga diingkari. Dalam ‘A9ama’ Saya adalah Jurnalisme (2011), Andreas Harsono, jurnalis yang pernah belajar jurnalisme di Harvard dengan pembimbing Bill Kovach, mengungkapkan, bahwa isi koran-koran lokal yang berinduk di Jawa dan Jakarta seperti Radar milik Group Jawa Pos dan koran-koran lokal milik Group Kompas Gramedia sebagian besar mengambil dari pusat. Sistem manajemen seperti perekrutan wartawan sampai gaji, juga ditentukan pusat.

Dengan pemaparan konteks kondisi kekinian industri pers di atas, saya berharap peserta diskusi bisa terpantik untuk ramai-ramai menilai secara memadai pemenuhan fungsi-fungsi pers. Saya tak tahu, apakah saya berhasil atau gagal memantik diskusi. Satu per satu peserta berargumen.

Diawali oleh Rijan dari Mahkamah. Mahasiswa Hukum angkatan 2008 ini mengamini kecenderungan konglomerasi pers yang saya paparkan. Katanya, “Kondisi tersebut semakin membenarkan bahwa tidak ada yang obyektif dalam pemberitaan pers.” Poppy, pegiat Equilibrium memaparkan bahwa politik di Indonesia masih menjadi “panglima” di mana pers dijadikan alat politik para aktor politik. “Fenomena penyensoran terhadap pers juga sudah terjadi sejak zaman kolonial,” katanya sambil memegang buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia (Abdurrachman Surjomihardjo, red., 1980). Artinya, Poppy memperkuat paparan Rijan bahwa pemberitaan pers itu subjektif.

Subyektivitas dan kontrol oleh negara sebenarnya sudah menjadi “permasalahan” umum pers. Saya menambahkan, “Sekarang ini yang semakin menggejala adalah self sencorship oleh pers itu sendiri lantaran kepentingan-kepentingan ekonomi-politik pemiliknya.” Eka dari Equilibrium yang duduk di sebelah Poppy menyinggung soal profesionalisme pers dalam memandang permasalahan tersebut. Saya tertarik. 

Profesinonalisme menjadi kunci dalam kondisi pers bebas sebagaimana diungkapkan oleh Ashadi Siregar dalam kuliah-kuliahnya di Jurusan Ilmu Komunikasi UGM yang saya ikuti. Fungsi pers akan tetap terjaga ketika jurnalis memegang teguh etika jurnalistik sebagai standard profesinal profesinya dalam kondisi apapun.
Pertanyaannya sekarang, apakah jurnalis sudah benar-benar profesional? Kenyatannya, pelanggaran kode etik masih sering terjadi.

Ade, satu lagi pegiat Equilibrium yang hadir menyahut, institusi pengawas Dewan Pers bertanggung jawab dalam hal ini. Beberapa bulan lalu beberapa wartawan di Jakarta terbukti melanggar kode etik dengan terlibat dalam pembelian saham Krakatau Steel melalui laku ancaman. Ini satu kasus yang terkuak ke publik lantaran dilaporkan kepada Dewan Pers. Lantas, bagaimana kasus-kasus penerimaan amplop yang masih banyak terjadi (terutama di daerah) dan tidak dilaporkan kepada Dewan Pers?

Tampaknya Dewan Pers cenderung pasif dalam melakukan fungsi pengawasannya. Kalaupun aktif, tidak seaktif fungsi perlindungannya terhadap pers. Coba kita lacak, Dewan Pers lebih sering mengumumkan pelanggaran terhadap pers dan jurnalis ketimbang pelanggaran oleh pers atau jurnalis sendiri. Siapa yang menajamin bahwa kenyataannya memang lebih banyak pelanggaran terhadap pers dan jurnalis ketimbang pelanggaran kode etik jurnalistik oleh pers dan jurnalis sendiri? “Dan apakah akan efektif menciptakan institusi pengawas Dewan Pers yang juga institusi pengawas?” tanya Ade. Saya katakan, “Jangan terlalu berharap banyak pada Dewan Pers dalam hal pengawasan. Publik lah yang mesti cerdas menilai dan memilah informasi yang disampaikan pers. Publik lah yang mesti mengawasi kinerja Dewan Pers.”

Akhirnya, jangan terlampau berharap pers menjadi sang pencerah seterang-terangnya sebagaimana digantha-gantha oleh banyak orang bahwa tugas jurnalis adalah tugas kenabian. Poppy Laksita menanggapi, "Lantas, kepada siapa lagi kita harus berharap?" Di sini fungsi pers mahasiswa menumui relevansinya. Tentu saja prestasi pers mahasiswa yang pernah menjadi pers alternatif perlu terus dikawal. Dan tidak cukup menjadi pers alternatif yang mempublikasikan informasi-informasi yang tidak diusung pers umum saja, tapi jurnalis alternatif juga. []

0 komentar:

newer post older post