Telusuri

Memuat...

Kuasa Media Kuasa Modal



6 komentar
Globalisasi dengan segala liberalisasinya telah membawa dampak yang luar biasa dahsyatnya terhadap kecenderungan orientasi media massa atau pers. Di Indonesia sendiri, tingginya arus globalisasi sejalan dengan pergantian zaman dalam sekup nasional. Segala keterbatasan dan represi Orde Baru telah dihentikan oleh reformasi yang diiringi globalisasi.

Sekadar berefleksi, korporatisme negara Orde Baru telah begitu memasung kebebasan media. Fungsi pers sebagai “anjing penajaga” pun sama sekali tak terasa. Media massa bahkan dijadikan alat hegemoni kekuasaan negara. Sederhananya, sebelum reformasi, pemerintah mendominasi faktor eksternal dari performa dan sikap media.

Setelah Orba tumbang, era reformasi yang diiringi dengan globalisasi telah memberikan banyak pelajaran tentang makna kebebasan media. Dengan berhembusnya angin reformasi, menggelora pula gelombang kebebasan pers. Namun, kata bebas itu dalam perkembangannya bisa bermakna lain.

Terbebasnya pers dari kungkungan rezim otoritarian Orba tidak lantas menjamin lepasnya pengaruh dominan faktor eksternal eksistensi media massa. Meski rezim sudah berganti dan iklim politik sudah sedemekian terbuka, tetap diperlukan skeptisme dan kritisisme terhadap pengaruh faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghegemoni perilaku media. Sebab, bagaimanapun juga sulit untuk mempercayai bahwa media adalah entitas yang benar-benar otonom dan mandiri.

Dengan fokus pendekatan ekonomi politik, tulisan ini mengajukan klaim bahwa pudarnya hegemoni negara pada tubuh media di era Orba ternyata tergantinkan oleh faktor eksternal dominan lain yang selanjutnya menghegemoni media. Secara lebih rinci, dengan menggunakan pisau analisis konsep dasar media (pers), tulisan ini mencoba mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan orientasi dominan media dalam pelbagai posisi dan muatan yang diusungnya. Orientasi dominan itu berkorelasi dengan pengaruh faktor-faktor eksternal yang berpotensi menghegemoni media sebagai ruang publik (public sphere) yang tidak sepenuhnya merdeka (“dependent”).

Konsep Dasar Posisi Media


Sudah menjadi fitrahnya bahwa media massa mempunyai posisi ganda: lembaga sosial sekaligus lembaga ekonomi. Meski berlaku beriringan, dua posisi itu kadang memang kontradiktif.

Sebagai lembaga sosial, media berkewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memposisikan dirinya sebagai ruang publik. Ana Nadhya Abrar (2008) memaparkan, sebagai lembaga sosial, pers bertujuan untuk mencerdaskan khalayak, membela yang tertindas, menjadi alat kontrol terhadap penguasa, dan mempimpin opini publik. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, media dituntut untuk mengutamakan perhitungan untung-rugi demi kepentingan idunstri.

Keduanya tak dapat dipisahkan. Hanya saja, media kerap menempatkan dirinya secara tidak seimbang pada dua posisi tersebut. Media cenderung condong pada salah satu posisi saja. Kecenderungan itu dipengaruhi oleh belbagai faktor, baik internal maupun eksternal dalam kerangka struktur sosial dan politik.
Media massa bukanlah institusi yang mandiri dan otonom. Secara umum, posisi media terikat dalam struktur sosial dan politik.[i] Bagaimana media seharusnya bersikap dan dimana posisinya tak bisa lepas dari struktur sosial dan politik yang mengerangkainya. Dalam perkembangannya, eksistensi media berkaitan erat dengan konsep demokratisasi negara. Di dalam demokrasi, media tak bisa dipisahkan dari tiga elemen penting: negara, pasar, dan masyarakat. Dengan istilah lain, institusi media berada di tengah-tengah institusi politik, institusi ekonomi, dan institusi kultural.[ii] Mereka pun saling terkait satu sama lain.

Tiga elemen di luar institusi media tersebut mempunyai potensi untuk mempengaruhi isi maupun sikap media dalam menyampaikan isinya. Takaran kekuatan potensi itu pun sama. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik lah yang akhirnya menentukan dominasi salah satu elemen tersebut dalam mempengaruhi kecenderungan posisi media.

Dalam studi media sendiri, salah satu pendekatan untuk menjelaskan performa dan sikap media dalam menyampaikan isinya adalah dengan perspektif ekonomi-politik.[iii] Pendekatan ekonomi-politik menekankan bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media menjadi faktor dominan yang mempengaruhi performa dan sikap media. Faktor seperti pemilik, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan orientasi posisi media.

Fundamentalisme Pasar Media

Globalisasi telah mengusung ideologi baru, yakni neoliberalisme. Ideologi baru itu kerap diidentikkan dengan perkara ekonomi semata—seperti dipopulerkan pada kampanye pemilu presiden dan wakilnya beberapa bulan lampau itu. Namun, menurut B. Herry Priyono (2009), neoliberalisme bukan semata perkara ekonomi. Lebih dari itu, neoliberalisme telah mengatur hubungan manusia dan masyarakat dalam segala bidang dengan dalil harga. Gejala ini yang disebut dengan fundamentalisme pasar, yang menakar segala sesuatu dengan satuan harga.

Fundamentalisme pasar pun kini menghegemoni tak hanya ranah ekonomi, namun segala bidang interaksi manusia. Bahkan, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam struktur sosial dan politik tak luput dari hegemoni takaran ekonomistik. Tak terkecuali interaksi dalam bidang komunikasi massa.
Dalam posisinya sebagai institusi sosial, media berkewajiban melayani fungsi informasi publik. Publik berhak atas informasi yang perlu diketahuinya dari media. Logika itu kini nampaknya telah terkalahkan oleh determinasi ekonomistik. Artinya, media cenderung menakar informasi yang menjadi hak publik dengan satuan harga ketimbang logika hak dan kewajiban.

Konglomerasi

Puncak perkembangan media saat ini menunjukkan perannya sangat vital dalam masyarakat modern. Selain merepresentasikan dirinya sebagai ruang publik, media juga menjadi medium promosi yang mampu meningkatkan penjualan komiditas barang dan jasa secar signifikan. Media massa pun mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran “makelar” antara produsen dan konsumen.

Dalam struktur masyarakat kapitalis global, media massa harus diberi fokus perhatian intensif melebihi institusi-institusi produksi dan distribusi yang lain. Fenomena-fenomena yang ditemukan pada level kepemilikan media, dinamika industri perfilman dan periklanan, hingga praktik-praktik pemberitaan, berhubungan secara kausalitas dengan kondisi-kondisi ekonomi-politik yang berkembang di suatu negara. Pada gilirannya, fenomena-fenomena itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi-politik global.[iv]

Fenomena utama yang menjadi fokus klaim tulisan ini dalam membaca diskursus media modern di Indonesia belakangan ini adalah pola kepemilikan, praktik produksi hingga distribusi produk media. Di era globalisasi yang menekankan perdagangan bebas (internasional) ini, kepemilikan, praktik produksi hinnga distribusi cenderung terkonstrasi pada kelompok-kelompok bisnis besar.

Perkembangan teknologi menjadikan proses produksi yang awalnya dilakukan dalam skala kecil, menjadi kian terkomersialisasi. Proses itu pun memungkinkan aktivitas konsumsi dalam skala massal dan bersifat impersonal. Selanjutnya, ketika pertumbuhan industri mulai mencapai titik kejenuhan dan tertekan oleh meningkatnya ongkos produksi dan distribusi, penurunan surplus, dan purubahan-perubahan karakter pasar, proses diferensiasi pun terjadi. Diferensiasi lantas memungkinkan proses konsentrasi kepemilikan media massa.

Konsestrasi dapat didefinisikan sebagai proses konsilidasi pengendalian unit produksi sekaligus distribusi dalam satu level atau berbeda level oleh perusahaan besar tertentu. Sejumlah perusahaan menyatukan diri dan bersinergi sebagai strategi menghadapai ketatnya kompetisi sekaligus guna meningkatkan efisiensi.[v]
Konsentrasi merupakan hasil dari tiga proses yang terpisah namun saling mendukung: integrasi, diversifikasi, dan internasionalisasi.[vi] Proses integrasi bisa terjadi dalam dua arah: vertikal dan atau horizontal. Integrasi horizontal tarjadi ketika satu kelompok bisnis memperoleh unit tambahan dalam tingkatan produksi yang sama. Sementara integrasi vertikal terjadi ketika kelompok bisnis melakukan ekspansi terhadap tahapan produksi yang berbeda. Kedua jenis integrasi lazim terjadi melalui mekanisme merger dantake over.

Proses ini terjadi misalnya dalam peningkatan jumlah oplah suatu surat kabar, pembukaan biro-biro lokal surat kabar nasional, serta pembukaan stasiun-stasiun lokal media penyiaran nasional. Dengan begitu, proses ini memungkinkan peruasahaan melakukan konsolidasi dan memperluas kontrol terhadap lini produksi yang sama. Sementara intregasi vertikal memungkinkan satu perusahaan memperluas kontrol terhadap tahapan-tahapan produksi yang berbeda. Penguasaan proses produksi dari hulu ke hilir pun tak dapat terhindarkan.

Fenomena itu yang kini sangat kentara dalam wajah media massa Indonesia. Sebut saja harian umum Jawa Pos. Selain menerbitkan surat kabar nasional, melalui Jawa Pos Group, perusahaan media cetak yang berpusat di Surabaya ini telah memiliki puluhan cabang produksi daerah yang dinamai Radar. Sebagai cabang lokal, Radar milik Jawa Pos menerbitkan koran-koran lokal kedaearahaan yang jumlahnya mencapai 145.[vii] Begitu juga dengan harian umum Kompas. Bironya tersebar di beberapa daerah, diantaranya biro Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Bagian Utara, Sumatra Bagian Selatan, dan Yogyakarta. Tak mau kalah, selain menerbitkan harian umum Media Indonesia, Media Group juga menerbitkan koran lokal Lampung Post dan Borneo News.[viii]

Di sisi lain, diversifikasi terjadi ketika satu perusahaan melakukan ekspansi ke bidang usaha lain. Dalam konteks ini, media memperluas usahanya merambah ke bisnis perfilman, industri musik rekaman, periklanan dan lain-lain. Atau sebaliknya, pelaku bisnis di bidang selain media merambah ke bisnis media sebagai strategi efektivitas proses distribusi produk, untuk memperluas leverage perusahaan, serta untuk meningkatkan kapasitas perusahaan menghadapi risiko-risiko krisis di bidang usaha spesifik tertentu.

Di Indonesia sendiri, diversifikasi produk media juga tengah menggejala. Selain menerbitkan koran nasional dan berbagai Radarnya, Jawa Pos Group juga membuka stasiun-stasiun televisi lokal yang tersebar di beberapa daerah. Jogja TV daearah Yogyakarta, J-TV Surabaya, Bali TV adalah beberapa perluasan industrialisasi Jawa Pos Group. Tak mau kalah dengan Jawa Pos Group, Media Group pun berekspansi. Selain menerbitkan harian umum Media Indonesia, perusahaan yang dikomandani oleh politikus Surya Palloh ini memiliki stasiun televisi nasional yang cukup prominent, yakni Metro TV. Setasiun televisi PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) juga menerbitkan koran Seputar Indonesia.

Tak hanya koran harian, Kompas memperluas usaha penerbitannya pada buku, majalah, dan tabloid. Seakan tak puas mengusai dunia media cetak,Kompas lantas merger dengan perusahaan penerbitan sekaligus distributor buku Gramedia. Dengan berintegrasi menjadi Kelompok Kompas Gramedia (KKG), perusahaan media raksasa Indonesia ini pun mengudarakan muatan-muatan media melalui radio, salah satunya Eltira.

Diversifikasi perusahaan non media pada produk media juga terjadi di Indonesia. Sebut saja Bakrie Group. Kelompok perusahaan yang dimiliki oleh politikus Aburizal Bakrie tersebut juga menguasai dua media penyiaran, TV One dan ANTV. Sebaliknya, KKG sebagai perusahaan media pun memperluas industrusinya merambah ke ranah penyediaan jasa pendidikan, salah satunya lembaga pendidikan bahasa ELTI.
Meski pada level pengelolaan terpisah, kontrol dan kendali pusat menentukan sistem manajerial integrasi maupun diversifikasi tersebut. Proses itu pun dinilai mematikan potensi sumber daya manusia maupun ekonomi lokal dalam bidang media. Fenomena itu pun sempat memicu salah satu perusahaan penerbitan lokal Surabaya membentuk koalisi penerbitan koran lokal untuk menolak konglomerasi media cetak.[ix]

Selanjutnya, tekanan-tekanan kapitalisme global yang bersumbu pada kaidah neoliberalisme memaksa negara membuka lebar-lebar pintu arus modal internasional. Proses itulah yang disebut internasionalisasi. Aspek ketiga konsentrasi tersebut terjadi ketika perusahaan-perusahaan domestik membuka diri terhadap investasi modal asing. Kini, tak hanya modal yang mengintervensi perusahaan media domestik. Ketatnya persaingan antarmedia yang beriringan dengan keterbatasan kapasitas industri media juga menyebabkan derasnya arus intervensi muatan-muatan impor. Pada titik ini, distributor asing mengambil keuntungan. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) misalnya. Perusahaan media multinasional tersebut telah melakukan take over terhadap perusahaan-peruhaan media penyiaran domestik, yakni RCTI, TPI, dan Global TV.

Hegemoni Modal

Gejala konsentrasi perusahaan media tersebut mengindikasikan kuatnya pengaruh modal terhadap eksistensi media massa. Berdasarkan posisinya dalam struktur negara, media massa bukan sekadar media lalu-lintas informasi. Ia juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang dominan secara ekonomi dan politik.

Melalui pola kepemilikan tunggal dan diferensiasi produk-produk yang disajikan, media massa merupakan pusaka ampuh yang dijadikan para penguasa sumber daya ekonomi untuk melanggenggan hegemoni modalnya terhadap publik. Dalam fenomena konglomerasi media, publik semata-mata diperlakukan sebagai konsumen. Posisi dominan media massa pun bukan lagi sebagai lembaga sosial yang memfungsikan dirinya sebagai ruang publik, namun sebagai lembaga ekonomi yang semata-mata mencari keuntungan kapital dengan mengeksploitasi publik sebagai pasar.

Satu hal lagi yang menarik tentang konglomerasi media dalam konteks Indonesia adalah tumpang tindihnya kepentingan ekonomi-politik. Para pemilik modal yang menguasai perusahaan-perusahaan media sekaligus memegang posisi politik negara. Akhirnya, dengan menguasai media, kelas pemodal tak hanya melanggengkan hegemoni modalnya terhadap publik yang diposisikan sebagai konsumen, namun sekaligus terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar. [*]

[i] Lihat Fred S. Siebert, Theodore Peteson dan Wilbur Schram, Four Theories of The Press, Urbana: University of Iluniois Press, 1963, Hlm. 1. Buku itu mendeskripsikan berbagai posisi media (khususnya media cetak) dalam konsep teoritis pandangan politik negara, autoritarianisme, libertarianisme, social responsibility dan komunisme. Konsep-konsep itu berhubungan dengan bagaimana media menempatkan diri dan sikapnya (concepts of what the press should be dan do).
[ii] Ashadi Siregar, Pegangan Kuliah Etika Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 2003. Tidak dipublikasikan.
[iii] Lihat Brian McNair, News and Journalism in the UK: A Textbook, London and New York: Routledge, 1994, terutama Hlm. 39-58.
[iv] Peter Golding dan Graham Murdock eds., The Political Economy of The Media, Volume 1, Edward Edgar Publishing Limited, 1997, Hlm. 4
[v] Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, Jakarta: ISAI, 2004, Hlm. 2-3.
[vi] Ibid.
[vii] http://www.jawapos.co.id./group/, diupdate pada 17 Oktober 2009.
[viii] http://www.mediaindonesia.com/, diupdate pada 17 Oktober 2009.
[ix] Salah satu pemilik perusahaan penerbitan koran lokal Surabaya tersebut mengirim surat kepada penerbitan-penerbitan koran lokal. Keterangan diperoleh dari Redaktur Senior harian umum Kedaulatan Rakyat,Yogyakarta, Drs. Suhadi Soekarno ketika menyampaikan materi kuliah pers di jurusan Ilmu Komunikasi UGM. November 2008.

6 komentar:

kartika saja at: 12 Juli 2010 02.52 mengatakan...

wah akhirnya blogmu di-up date lagi ^^

tulisan ini membuatku paham mengapa orang bilang "kalau mau menguasai suatu daerah, kamu harus menguasai medianya"
nice..

Udin Che Choirudin at: 12 Juli 2010 04.54 mengatakan...

Haha...
Makasih juga motivasinya, Ka.
Eh, siapa orang yang bilang gitu?

Tak hanya daerah Ka, Abang Sam itu bisa menguasai dunia juga karena punya pusaka media, baik yang fiksional maupun faktual (Hollywood, Warner, MNC, FOX, dll), dan yang penting ilmunya (Studi media berpusat di AS).

kartika saja at: 13 Juli 2010 19.20 mengatakan...

itu penuturan alumni Himmah yg bekerja di salah satu media di jawa timur. Dia bilang bosnya punya pemikiran spt yg aku bilang di komen sebelumnya.

hehe...benar jg y..dunia berarti semua daerah kan?he

Fahri Salam at: 14 Juli 2010 00.48 mengatakan...

Gak ngerti maksud isi tulisane. Globalisasi. Liberalisme. Konglomerasi. And etc... Anyway, banyak harian di Amerika Serikat yang gulung tikar, imbas dari resesi global setahun lalu. Aku denger Newsweek juga mau tutup (atau sudah?), setelah berganti jurnal demi memangkas ongkos liputan. Well, ini saran saja, menulis sesuatu yang besar (isu globalisasi besar banget kan?), ada kalanya perlu dengan jendela yang lebih kecil, perlu contoh. Ini agar kita menghindari generalisasi dan pemikiran yang tipikal.

Udin Che Choirudin at: 20 Juli 2010 08.14 mengatakan...

Tulisan itu bukan bermaksud memaparkan fenomena globalisasi, tapi konglomerasi media sgb slh satu ekses globalisasi.Tapi memang terlalu sempit untuk menjelaskan semuanya. Ya itu cuma sempalan pemikiran.

Sepakat mas, aku pun berkeyakinan berfikir logis itu kiranya memuat klaim,argumen,data. seperti tulisan di atas, ada contoh2 konglomerasi oleh perusahaan2 media
Thanks mas Fahri, sarannya...

IMAGO (Ikatan Mahasiswa Bojonegoro - Jogja) at: 13 Desember 2010 12.42 mengatakan...

Mas minta kontribusinya disini http://www.imagobojonegoro.co.cc/

newer post older post