Telusuri

Memuat...

Media dan Demokrasi



0 komentar
Apa yang dikatakan sebagai era reformasi tengah bergulir di Indonesia. Era ini memimpikan Indonesia yang maju, adil, sejahtera, kokoh, dan yang paling penting, demokratis. Namun, impian ideal itu masih jauh dari realitas. Hingga tahun 2008, sepuluh tahun sudah era ini bermanuver, kondisi Indonesia masih dikatakan transisi dimana keadaan masyarakat masih memprihatinkan. Ketimpangan sosial masih dominan.


Di ranah kehidupan politik, penegakan hukum, pemberantasan KKN, pencarian bentuk demokrasi masih ditunggu efektivitasnya. Di kalangan intelektual dan kehidupan akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masih ketinggalan dari beberapa negara tetangga. Terlebih, kehidupan kaum intelektual kini malah diwarnai fenomena konflik fisik yang “memalukan”. Intinya, cita-cita reformasi terasa masih membutuhkan waktu dan proses panjang. Tentunya, cita-cita mulia itu akan terwujud ketika semua steak holders memberikan role sebagaimana mestinya.

Media massa adalah salah satunya. Eksistensinya kini dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Artinya, media massa mempunyai peran penting dalam pembentukan Indonesia sekarang atau masa depan.
Dalam hal ini, media massa bukan sekadar institusi bisnis. Namun, media massa juga merupakan institusi sosial sekaligus politik yang menyentuh alam pikiran masyarakat. Kinerja atau aktivitas media sangat potensial dalam mempengaruhi apa yang terjadi di masyarakat di segala aspek kehidupan, baik sosial, politik, ekonomi, atau pun akademis.

Masyarakat Indonesia kini sedang berproses ke arah modernitas. Nah, di masyarakat modern, peran media massa sangat signifikan. McQuail, dalamMass Communication Theory (2006:66), merangkum pandangan khalayak terhadap peran media massa. Disebutkan, ada enam perspektif dalam hal melihat peran media.
Pertama, media massa dipandang sebagai window on events and experience. Media dipandang sebagai jendela bagi masyarakat untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana. Artinya, media merupakan sarana pembelajaran untuk mengatahui pelbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Kedua, media dimaknai sebagai a mirror of events in society and the world, implying a faithfull reflection. Media merupakan cermin berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat, merefleksikan apa adanya. Ini yang sering disalahartikan oleh para media. Mereka tidak merasa bersalah ketika menampilkan fenomena-fenomena kekerasan atau konflik, karena memang seperti itu faktanya. Padahal, sejatinya, angle dan framing dari isi media yang disampaikan kepada khalayak tak lepas dari kebijakan para profesional media. Dan, khalayak tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui seluruh apa yang mereka inginkan.

Ketiga, media dipandang sebagai filter atau gatekeeper yang bertanggung jawab menyeleksi berbagai fakta untuk dipentingkan atau tidak. Di sini, khalayak “dipihkan” oleh media tentang apa yang layak dan tidak untuk diketahui dan diperhatikan.

Keempat, media kerap dianggap sebagai guide. Media dianggap mampu menerjemahkan dan menunjukkan arah berbagai ketidakpastian. Ini sesuai dengan teori komunikasi sendiri, bahwa komunikasi adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian.

Kelima, media massa dianggap sebagai forum. Di sini, media merupakan ruang publik untuk berkomunikasi. Sesuai konsepnya Jurgen Habermas, ruang publik harus tersedia untuk mendukung iklim demokrasi.
Terakhir, keenam, media sebagai interlocutor. Media tidak sekadar medium tempat berlalu lallangnya informasi. Namun, melalui media, komunikasi massa yang interaktif diharapkan terjadi.

Arti dari itu semua adalah ingin menunjukkan bahwa media tak hanya merupakan media hiburan. Namun, isi media sangat mempengaruhi interaksi atau kehidupan sosial. Media massa mampu menanamkan the pictures in our heads tentang realitas yang terjadi di dunia (Walter Lippman, 1921).

Gambaran realitas yang “dibingkai” oleh media massa inilah yang nantinya mendasari respon (feed back) dan sikap khalayak terhadap objek sosial. Informasi yang salah dari media massa akan memunculkan gambaran yang salah pula pada khalayak. Respon dan sikap terhadap objek sosial juga akan salah. Karenanya, media massa dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas inlah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian isi media.

Nah, persoalannya dalam kehidupan empiris, sikap dan perilaku manusia atas suatu objek lebih ditentukan oleh gambaran yang ada di kepalanya atas objek itu, dari pada oleh keadaan yang sesungguhnya atas objek tersebut. Dengan demikian, jika isi media sebagai realitas simbolik, banyak menyajikan realitas kekerasan politik, dan ini tertanam pada gambaran yang dibayangkan khalayak, maka mereka pun akan beranggapan bahwa politik itu memang penuh kekerasan. Pelakunya tidak bermoral. Konsekuensinya, respon mereka terhadap elite politik pun senantiasa negatif. Asumsi semacam inilah yang mendasari pemikiran cultivation theory (George Gerbner, 1972), spiral of silence(Noelle Neumann, 1974), dan Agenda Setting (Mc Comb dan Donald L. Shaw, 1969). Di sinilah pentingnya pean media massa sebagai realitas simbolik yang dianggap merepresentasikan realitas objektif sosial, dan akan mempengaruhi realitas subjektif yang ada pada pelaku interaksi sosial.

Lantas, untuk mewujudkan itu semua, bagaimanakah praktik media massa yang ideal di era transisi ini, mengingat gilasan kepentingan modal yang tengah menghegemoni? Kemana seharusnya media berpihak? Ke pemodal, pemerintah, atau masyarakat? Mari kita bincangkan bersama.

0 komentar:

newer post older post