Telusuri

Memuat...

Welcome the oil peak-production of Blok Cepu



0 komentar

A big contribution to this climbing Bojonegoro bugdet and expenditure is the oil and gas revenue-sharing (Dana Bagi Hasil-DBH), particularly from Blok Cepu. Bojonegoro recieved oil revenue-sharing Rp422,37 million on 2013, Rp628,33 million on 2014, and Rp631,72 million this year (until second quarterly). The revenue will rise more when the oil production of Blok Cepu reaches it’s peak—projected to be met at the end of this year.

12,5% of DBH is then distributed to the villages account through village-fund (Alokasi Dana Desa-ADD). Under the local regulation, the producing village gets 5%, Ring I villages receive 6%, Ring II villages acquire 7,5%, and the rest is distributed to all villages non-producer and non-Ring. This year, each village in Bojonegoro recieves the ADD approximately Rp630 million on the average. Mojodelik, a village where the Banyuurip oil field located in, gets highest ADD, Rp1,8 billion. Thus, Bojonegoro needs to settle up the capacity of village government in managing the revenue in the context of village autonomy.

Total amount of DBH excludes the profit-sharing from Bojonegoro’s 4,5% participating interest on Blok Cepu operation. The profit-sharing of PI has been flowing into PT Surya Energi Raya, a financer of PI, owned by Surya Palloh, partnership with the PT Asri Dharma Sejahtera, Bojonegoro owned enterprise as the PI shareholder. Bojonegoro will get the profit-sharing of it’s PI fully after the “loan” from PT SER being paid off, and it is projected to be met after the peak production. This mechanism has been controversial because it embroils an alleged collusion. It has challanged Bojonegoro to reform (renegosiate) the mechanism. Recently, a civil society organization insists the Corruption Eradication Corruption (KPK) to investigate the mechanism.

Regardless of the case, when Bojonegoro acquires the profit-sharing of PI fully, and total revenue from oil and gas will be far higher, it challenges Bojonegoro to manage the revenue sustainably. How to save it and how to transform it into economic diversification?

Considering the volatility of the oil price, Bojonegoro has been initiating the petroleum fund (one of the sovereign wealth fund mechanism) to stabilize it’s budget and expenditure in long-term as the strategy for escaping from resource curse. Total profit-sharing from PI and some of the revenue-sharing will be saved and invested to avoid over expenditures. The profit from it will be prioritized for the human development.

This is a strategy to safeguard the “blessing” kept on a virtue, especially for the future generation. The draft of local regulation on this mechanism is in under review now. It will be the first mechanism of sub-national petroleum fund in the world—in the context of the unitary state. The petroleum fund is one of the points that is considered in the revision of oil and gas law No. 22/2001, particularly in the revision-draft that is proposed by the civil society.

It is interesting to track the initiative: how the stakeholders consider the oil and gas revenue and the petroleum fund, how they articulate their considerations, what aspects they take in to account in arranging the mechanism, both in sub- and national level.

Sekapur Sirih



0 komentar


Saya sempat menyesali begitu lama pengerjaan skripsi saya. Lima semester. Sehingga harus memperpanjang babak studi. Tetapi penyesalan itu luluh setelah penguji dan pembimbing mengesahkan skripsi saya tentang orkestrasi diskursus pemberitaan seputar pertambangan migas Blok Cepu di Bojonegoro. Mereka menyarankan, ia bisa dikembangkan ke tahap publikasi seperti buku dan jurnal.

Lamanya masa pengerjaan skripsi lantaran saya memiliki keterlibatan fisik, emosi, dan intelektual (beuuh..!) dengan isu pertambangan migas di Bojonegoro, daerah kelahiran saya. Persoalan industri migas di Bojonegoro, bagi saya, melampaui sebagai topik penelitian. Industri ekstraktif migas yang berdampingan dengan masyarakat agraris merupakan ekspansi kapitalisme yang dampaknya—negatif maupun positif—ikut saya rasakan. Sehingga, sengaja atau tidak, saya mengesampingkan target-target teknis penelitian.

Skripsi saya merupakan ikhtiar mendokumentasikan pengetahuan tentang gema diskursus dari satu fragmen transformasi corak produksi agraris ke industri ekstraktif migas. Pendekatannya lewat analisis framing pemberitaan media lokal, dengan memakai konteks bahwa pertambangan migas dimaknai sebagai berkah sekaligus kutukan. Ia berusaha mengulas bagaimana pemberitaan tabloid Blok Bojonegoro membingkai isu seputar pertambangan migas Blok Cepu dan bergema dalam diskursus publik. Ulasan itu lantas saya tarik ke dalam analisis mengenai posisi normatif media dalam demokrasi dan penerapan prinsip-prinsip jurnalisme dalam pemberitaan. Dengan begitu, saya berusaha tetap menapaki jalur konsentrasi studi saya pada kajian media dan jurnalisme.

Meski demikian, tentu bukan berarti saya telah berhasil menuntaskan karya akademik secara sempurna, terutama dari segi metodologi. Penelitian skripsi saya menerapkan analisis framing yang masih sederhana dari segi kompleksitas dan pemutakhiran metodologis sebagaimana telah dielaborasi oleh para pengkaji media. Maka, jikapun ada yang harus saya sesali, seharusnya saya mengerjakan karya akademik itu secara lebih baik dan komprehensif.

Saya memohon maaf sekaligus berterima kasih kepada dosen pembimbing skripsi, Dr. Kuskridho Ambardi, M.A. Beliau telah bersabar menunggu progresi pengerjaan skripsi saya sejak akhir 2012 hingga akhir 2014. Tanpa pertanyaan dan amatan logika ilmiah dari Mas Dodi, skripsi saya tak akan layak disebut karya akademik. Pengerjaannya merupakan episode kesekian belajar bernalar ilmiah bareng Mas Dodi. Sepulang Mas Dodi dari Ohio, saya segera mengikuti kuliah-kuliahnya. Beliau juga sempat membimbing penelitian saya dan Ofa tentang interaktivitas lini masa politisi muda, dalam skema hibah riset Fakultas. Proses itu membimbing kami untuk menyusun karya akademik dengan kerangka logika ilmiah.

Foto by Qotrun Nada
Terima kasih juga kepada dua penguji, Dr. Novi Kurnia, M.Si., M.A. dan Mufti Nurlatifa, SIP., M.A. Mbak Novi berkomentar bahwa skripsi saya rapi dan mudah dibaca. Sementara Mbak Ipeh mengatakan, penulis dan skripsinya “sangat menjiawi” isu yang diulas. Mereka lantas menunjukkan unsur-unsur detail metodologis yang perlu ditambahkan. Saya merasa lega.

Skripsi saya tak akan saya kerjakan secara bergairah tanpa keterbukaan dan keakraban para subyek penelitian. Terima kasih kepada Mas Abdul Qohhar dan keluarga besar blokBojonegoro Media, Kang Ahmad Taufiq dan Mas Anas AG dari Radar Bojonegoro, Kang Gito Citrapati beserta keluarga Suara Banyuurip (Kang Samian, Mbah Win, dan Athok), serta Mas Joko Purwanto dari Bojonegoro Institute. Obrolan-obrolan hangat bareng mereka meyakinkan saya untuk terus mendalami isu dan pemberitaan seputar pertambangan migas.

Pada akhir 2012, Fahri Salam dari Pantau merekomendasikan saya untuk mengikuti seleksi program pendidikan jangka pendek bertema “Media, Mining and Development: Regional knowledge-sharing” di Australia. Meski tema itu terkait erat dengan riset skripsi, saya sempat ragu mengirimkan aplikasi. Konsekuensinya, bila diterima, tentu bakal menunda pengerjaan skripsi. Saya meminta pertimbangan Mas Darmanto, teman diskusi dan main futsal. Dia menyarankan untuk mengambil rekomendasi Pantau. Beruntung, saya diterima. Programnya berlangsung dalam rentang Agustus–September 2013, diselenggarakan oleh lembaga pengembangan jurnalisme Asia Pasicif Journalism Centre (APJC) yang berkantor di Melbourne, dalam skema beasiswa Australian Leadership Award. Saya semakin terpacu memperkaya pengetahuan tentang isu dan pemberitaan seputar pertambangan. Terima kasih kepada Yayasan Pantau, APJC, dan fellows program khususnya dari Indonesia (Wan Ulfa, Tommy Apriando, Duma Sanda, Dian Hamna). Juga kepada Mas Darmanto yang telah mengirimkan bacaan-bacaan bergizi tentang pertambangan minyak.

Di luar teks, skripsi saya berkemungkinan tidak memenuhi tenggat babak perpanjangan pertama tanpa dorongan dari Drs. Budhy K. Zaman, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Jurusan Ilmu Komunikasi UGM. Saya menghaturkan terima kasih kepada Cak Budhy dan dosen-dosen lain yang selama kuliah menjadi teman diskusi: Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si., Mas Wisnu Martha Adiputra, SIP., M.Si., Mas Syafrizal, Prof. Nunung Prajarto, dan Mas Ahmad Nyarwi Ph.D candidate. Juga untuk Mas Bari yang selalu sabar melayani urusan administrasi akademik.

Tantangan mahasiswa tua adalah gairah ngampus. Syukurlah, rekan-rekan sejurusan dan seangkatan 2007 yang “menolak kadaluwarsa” cukup kompak. Bareng rekan setim babak perpanjangan—Addin, Rina, Ronny, Imam, Dwi, Tiara, Dhery—pengurusan administrasi akademik di kampus jadi bersemangat. Terima kasih juga untuk rekan-rekan lain sejurusan yang lulus lebih awal.

Penyelesaian skripsi saya sangat terbantu oleh program kecil “Tuentin Qarantino”. Bersama dua karib seperjuangan, Ofa dan Wawan, dengan pendukung setia Nabila dan Laras, kami mendisiplinkan diri untuk menulis skripsi secara intensif sampai rampung. Ni’am, redaktur Jurnal Wacana dari InsistPress, berbaik budi menyediakan diri sebagai mentor. Program berjalan sekira tiga bulan. Skripsi tiga peserta lantas disidangkan pada hari yang sama, 23 Desember 2014. Kami punya keterikatan pikiran dan batin yang telah terajut sejak bergiat di pers kampus Balairung, lantas berlanjut di Komunitas Kembang Merak—dan semoga seterusnya, dalam karya dan persahabatan. We rock, comrades! Terimakasih juga kepada keluarga Balairung lain: Putra, Iyan, Rifky, Ghofur, Farid, Wisnu, Jamsoy, Iwan, Gading, Kirana, Hesti (terima kasih “semangat” & J-nya), dan semua yang pernah belajar bareng.

Dari kiri-belakang: Ulum, Kana, Mada, Laras, Nabila, Aip, Nurman, Michell. Trio di depan: Ofa, Wawan, saya. Foto by Qotrun Nada
Marsen Sinaga, Hanny Wijaya, dan Azhar Irfansyah, tiga kawan diskusi sekaligus sandaran lahir dan batin sebagian hidup saya di Jogja. Bersama mereka, saya tidak hanya bisa mengerjakan skripsi ini, tetapi juga berpengalaman dalam kerja-kerja kebaikan, dalam solidaritas Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (terima kasih Mas Wid dan Mas War) yang menjalar ke solidaritas Forum Komunikasi Masyarakat Agraris, melebar ke solidaritas buruh TransJogja, hingga mengkristal dalam solidaritas Credit Union Gerakan Lingkar Massa. Terima kasih dan solidarity first! untuk kawan-kawan di lingkaran-lingkaran itu: Ferry, Kus, Al, Ferdhi, Suluh, Windu, Dicky, Gembul, Jana, Corry, Sansan.

Pengerjaan skripsi saya juga memiliki utang budi kepada pasangan sakinah Fahri dan Astutik Kashmi. Fahri adalah teman belajar menulis bukan saja dalam aspek teknis tetapi juga prinsip (menulis harus rendah hati!). Dari Mbak Tutik yang berafiliasi dengan LBH Yogyakarta, saya mengenal kerumitan advokasi hukum. Melebihi itu, mereka tidak hanya memberikan tempat, tetapi juga meluangkan “rumah” bagi sebagian pengerjaan skripsi saya.

Saya juga harus menyampaikan terima kasih kepada keluarga kecil sanggar belajar alternatif Society Education Centre di Bojonegoro: Agus Samin, Agus Salim, Arif, Koko, Nuril, Sodikin, Opec, Nurul, Imam, Afif. Juga kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bojonegoro-Jogja (IMaGo): Danang, One, Arip, Gigih, Argi, Addin. Dari aktivitas bareng dua keluarga itulah ide skripsi saya muncul.

Melampaui itu semua, skripsi dan studi saya mustahil terlaksana tanpa dukungan dan doa tak terhingga dari Ibuk Hj. Siti Chotijah, Bapak H. Dasan, Nenek Wasinten, Kakek Giman (alm.), Kang Mas Arif Abdullah dan Mbak Tia. Juga untuk Kakek-Nenek di Bogangin. Darah mereka mengalir di setiap karakter naskah ini. Teruntuk harapan besar saya, Bestari Anastasia, skripsi saya persembahkan.

Usai menulis skripsi, saya segera menemukan keluarga kecil baru: Mas Tarli, Mas Mahfud, dan Ofa (lagi), dalam frekuensi penelitian pemikiran ekonomi (politik) Indonesia. Terima kasih kepada keluarga baru yang segera menjaga saya untuk tetap berkecimpung di ranah akademik.

Saya berharap skripsi saya bermanfaat bagi subyek penelitian saya dan pembaca. Saya bertanggung jawab terhadap isinya. Dan semoga tidak menjadi karya akademik terakhir saya.

Mohon doanya.

Yogyakarta, Januari 2015


Mudik Lebaran



0 komentar
I
Di sebelahku pemuda mengenakan celana-jeans-tiga-perempat dengan atasan kaos merah berlapis rompi-jeans-biru-beremblem komunitas schooter. Terselempang di badannya tas kecil coklat. Aku melirik dua pin tersemat di sana. Satu pin putih bertuliskan “Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesenian FARKES”, sau pin merah muda bertuliskan “BURUH BEKASI BERGERAK”.

Kami berada di mobil travel Jogja-Bojonegoro. Pagi itu Jumat, 26 Juli 2014, beberapa hari jelang lebaran 1935 H. Waktu tempuh normal Jogja-Bojonegoro sekira tujuh jam. Beberapa menit setelah mobil meluncur, pemuda itu mengeluarkan ponsel beserta headset dari tas kecilnya. Sebelum ia memasang headset ke kuping, aku memulai obrolan. “Mudik ke Bojonegoro, mas?” tanyaku. “Iya, mas,” jawabnya. Kami berkenalan.

Namanya Yusuf. Ia buruh pabrik farmasi di Bekasi. Hendak mudik ke kampungnya di Ngasem, Bojonegoro, ia mampir ke tempat kakaknya di Jogja. Yusuf bendahara Farkes. Sepanjang perjalanan, Ia cerita pengalaman di dunia perburuhan, terutama serikat buruh. Setelah aktif sebagai pengurus serikat buruh di pabriknya beberapa tahun belakangan, Yusuf mengaku sudah tiga kali dimutasi bagian. Yusuf juga sering mendapat tekanan dari atasan maupun dari rekan-rekan sejajarnya di pabrik. Tak lama setelah mutasi terakhirnya, atasannya bilang bahwa sebenarnya kariernya di pabrik bakal bagus kalau nggak ikut-ikutan serikat; sayang juga kalau nanti ditengah jalan kena PHK. Ia bantah, serikat buruh dilindungi undang-undang, nggak ada yang boleh melarang. Soal karir baginya adalah soal rejeki. Yang ngasih rejeki bukan atasannya atau pabrik, tapi gusti Allah. Kepada rekan-rekannya yang sering menggembosi semangatnya mengorganisir buruh, Yusuf berdoa semoga rejeki mereka barokah 

II
Sore jelang petang di hari ke-28 Ramadhan yang biasa disebut orang Jawa malem sanga. Ari datang ke rumah, menyampaikan undangan kenduri di rumah pakdhenya lepas Magrib nanti. Ia mengenakan kemeja gelap lengan panjang dan kopyah hitam. Usianya beberapa tahun saja di bawah usiaku. Dulu kami sering main bola bareng di lapangan kampung. Serampungnya dari STM, Ari bekerja di Surabaya. Sore itu, sebelum Ari meneruskan keliling kompleks kampung, kami ngobrol sebentar.

Pertama kali merantau ke Surabaya, Ari mburuh di pabrik perhiasan. Lokasinya di sekitar pantai Kenjeran, dekat jembatan Suramadu. Menurut Ari, semua buruh kasar di pabriknya itu bekerja dengan sistem borongan, termasuk dia. Beberapa bulan lalu, Ari dan ratusan buruh lainnya diberhentikan. Saat itu buruh kasar di pabriknya mencapai 400-an. Ari belum kenal dunia serikat buruh, belum merasa menjadi anggota serikat manapun. Saat diberhentikan itu, ia diminta bayar ke orang yang katanya ketua sebuah serikat buruh. “Untuk iuran katanya,” pungkasnya.

Beberapa bulan ini Ari bekerja di pengelasan, bikin pagar besi dan sebagainya. Siapa yang mau memberikan pendidikan perburuhan—tentang hak-hak buruh—kepada para buruh seperti Ari kalau bukan serikat buruh?

III
Hari kedua lebaran. Seorang kawan yang usianya lebih tua beberapa tahun dariku mengajakku mengunjungi temannya perempuan di kampung sebelah. Rumah mbaknya besar dan megah. Garasinya terbuka. Mobil SUV parkir di dalamnya.

Tak lama setelah kami bertiga ngobrol di ruang tamu, bapak dan ibu mbaknya nimbrung. Beberapa kerabat yang datang menyapa orang tua mbaknya dengan sebutan haji. Pak Haji seorang pengepul tembakau dan beras. Pak Haji cerita sudah beberapa tahun ini meninggalkan tembakau. Ia psimis dengan masa depan tembakau. Sebuah pabrik rokok besar di Jawa Timur katanya sudah tidak lagi jalin kerjasama dengan petani di Bojonegoro dan mengimpor tembakau. Kini ia fokus ke beras. Ia jalin kontrak dengan Bulog untuk menyuplai beras. Setahun terakhir Ia menyuplai sekira 4000 ton beras ke gudang Bolog di Surabaya. Bojonegoro memang produsen gabah papan atas di Jawa Timur. Selain kirim ke Bulog, Pak Haji juga menyuplai beberapa penjual eceran di Jogja dan Bandung.

Di tengah kesuksesannya berbisnis beras, Pak Haji ragu atas kahalalan rejekinya karena didapatkan dengan menyetor Rp30 per kilogram beras-yang-disetor-ke-Bulog ke petugas Bulog. Untuk meyakinkan kehalalan rejekinya, Pak Haji menganggap sogokan Rp30 per kilogram beras itu sebagai bagi-bagi untung 

IV
Mbah Man suka menggunakan metafor dalam obrolan. Menjadi muslim yang masih memegang nilai-nilai filosofis Jawa, ia jadi sandaran moril handai-taulan terkait berbagai persoalan hidup keseharian. Malam kedua lebaran kami bersilaturrahmi ke rumahnya.

“Wong endonesa ki cen seneng ribut. Israel perang karo Gaza ya melu ombyong-ombyong. Pak SBY kudu ngene, presiden kudu ngene,” Mbah Man mengomentari berita di televisi (Orang Indonesia memang suka ribut. Israel menyerang Gaza pada ikut meributkan). “Tapi eneng sing isa kaji ping lima, sebelahe suwale amoh ora isa ganti ya meneng wae,” Mbah Man meneruskan (Tapi ada orang yang bisa naik haji sampai lima kali, sebelah rumahnya ada orang yang pakaiannya sudah rombeng nggak bisa ganti, diam saja).

Mbah Man berpesan kepada kerabatnya, jangan ada yang ikut-ikutan ribut pilplres. Ia bilang, tak satupun dari 6666 ayat Alquran yang memerintahkan ikut partai politik. “Awake dewe iki ibarate sandal jepit, nek ora ana digoleki, nek ana diidaki.” (Kita ibarat sandal jepit, kalau tidak ada dicari, kalau ada diinjak). Rakyat jelata 

Tragedi Telukjambe Barat: Ketidakadilan Agraria kian Memuncak



0 komentar
Foto @Rudi Setiawan/Sindo TV
SEKITAR 10.000 aparat kepolisian dan 5000 preman menyerang rakyat tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam eksekusi lahan 350 hektare milik rakyat. Mereka menyerbu rakyat Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya dengan water canon, peluru karet, gas air mata, dan persenjataan lain. Belasan petani dan buruh terluka akibat dianiaya dan ditembus peluru aparat pada siang berdarah 24 Juni itu.

Tragedi itu menjadi klimaks puluhan tahun sengketa agraria antara rakyat tiga desa dengan prusahaan PT Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP, kini anak perusahaan raksasa properti Agung Podomoro Land). Sengketa sejak tahun 1970-an ini telah meresahkan dan menguras emosi rakyat tiga desa. Selain dijebak dalam drama prosesi hukum formal yang melelahkan dan sesat, sehari-hari petani juga dihantui oleh teror dan intimidasi.

Eksekusi lahan secara brutal yang dipimpin oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang itu merupakan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.160.PK/PDT/2011 (tertanggal 25 Mei 2011, selanjutnya disebut PK 160). PK 160 telah memenangkan PT SAMP untuk mengusai lahan seluas 350 hektare dari rakyat. Meskipun sempat ditunda lantaran berada pada sengketa yang rumit, PK 160 akhirnya dilaksanakan berdasarkan surat Ketua Muda Perdata MA No.04/PAN.2/XII/357SPK/PDT/2012 tanggal 15 Januari 2013, surat Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 November 2012, surat Plt Ketua PT Bandung tanggal 12 Februari 2013, surat Ketua PT Bandung tanggal 11 April 2013, serta hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA, yang semuanya berisi petunjuk dan perintah pelaksaan eksekusi.

Eksekusi dilaksanakan setelah melalui proses hukum formal yang kuat diduga melibatkan perselingkuhan antara mafia tanah dengan preman, pengusaha, aparat hukum, instansi pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan lembaga pengadilan. Selain diwarnai dengan putusan hukum yang tumpang-tindih, tak heran kalau proses hukum tersebut senantiasa memojokkan subjek hukum bernama rakyat jelata. Tak hanya melukai secara fisik rakyat tiga desa, eksekusi brutal tersebut semakin menguatkan banalnya perselingkuhan antara korporasi dan negara dalam merenggut ruang hidup rakyat.

Manipulasi Sejarah Keadilan Agraria

Tanah sengketa seluas 350 hektare itu merupakan bagian dari tanah bekas Partikelir Eigondem Verponding No. 53 NV. Tegal Waroe Landen milik Mij Tot Exploitatie pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan, seiring dengan nasionalisasi aset, tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 1949.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, tanah ex Tegal Waroe Landen berstatus sebagai tanah negara. Setelah UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 berlaku, tanah itu ditetapkan sebagai objek Landreform dan menjadi hak milik rakyat melalui Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Karawang No. 29/PLD/VIII-52/1965 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas nama Menteri Agraria Jawa Barat No. 228/C.VIII/52. Sekitar 1972–1973, Girik/Ipeda sebagai bukti kepemilikan sah rakyat atas tanah Redistribusi diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Cirebon dan dicacat dalam Buku Letter C di desa.

Awal 1974, kepala desa di sekitar Telukjambe Barat meminta Girik kepada rakyat untuk keperluan sewa PT Dasa Bagja (PT DB). Dengan sewa tiga tahun (1994–1977) dan tarif Rp1,- per meter, rencananya lahan tersebut akan digunakan PT DB untuk penghijauan seperti penanaman pohon Kapuk (Randu). PT DB lalu mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria dan Kantor Wilayah Agraria Jawa Barat  atas tanah tersebut. Namun PT DB tidak pernah mendapatkan HGU.
Setelah masa sewa habis, rakyat pun menggarap kembali lahan tersebut sekaligus meminta kembali Girik kepada kepala desa setempat. Namun kepala desa tidak memberikan Girik-girik kepada rakyat. Berpegang pada Buku Letter C di desa, rakyat terus menggarap dan membayar pajak atas tanah mereka.

Kejahatan korporasi dan negara beroperasi secara diam-diam ketika pada 1986 PT DB malah mengalihkan prioritas pengajuan HGU lahan itu kepada PT Makmur Jaya Utama (PT MJU). Padahal jelas-jelas masa sewanya telah kadaluwarsa. PT MJU pun tidak mendapatkan HGU. Tanpa sepengetahuan rakyat pemilik, pada 1990 PT MJU mengalihkan sewa lahan itu kepada PT SAMP. Modus kejahatan pengalihan sewa lahan ini pun dilengkapi dengan Akta Pelepasan Alih Garapan dengan Notaris Sri Mulyani Syafe’i, SH di Bogor. Dengan bekal Akta tersebut, PT SAMP sempat melakukan pengukuran tanah dengan menurunkan alat berat dan aparat keamanan untuk mengeksekui lahan dari rakyat. Rakyat pun melawan tindakan sewenang-wenang itu.

Kriminalisasi dan Jebakan Hukum Formal

Rakyat pemilik tanah lantas mulai terjebak ke dalam proses hukum dalam sengketa dengan PT SAMP. Diawali dengan putusan ganjil MA No.19 K/TUN/2003 jo No.99/B/2002/PT.TUN.JKT jo No.104/G/2001/PTUN-BDG, yang berisi perintah kepada Kantor BPN Kabupaten Karawang untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) kepada PT SAMP. BPN tidak bisa menjalankan amar putusan tersebut lantaran sebagian objek tanah sudah bersertifikat maupun dalam proses pengajuan sertifikat ke BPN, sekaligus secara faktual dikuasai oleh rakyat.

PT SAMP pun terus melancarkan kejahatannya melalui kriminalisasi kepada rakyat. Kemenangan PT SAMP dalam jebakan hukum formal bermula pada 2007 saat PN Karawang mengabulkan gugatan rekonvensi PT SAMP dan memutuskan lahan 350 hektare adalah tanah negara bekas Tegalwaroe Landen yang telah dibebaskan PT SAMP.

Tetapi rakyat kembali memenangkan klaim kepemilikan tanah ketika keluar beberapa putusan, antara lain PK No. 316/PK/PDT/2007 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin), PK No.499/PK/PDT/2005 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Agus Sugito), dan Perkara Pidana No.08/Pid/2009 PN.Krw (perkara antara PT SAMP melawan Udam Muhtadin). Putusan-putusan tersebut memenangkan pihak rakyat sehingga semakin melegitimasi kepemilikan sah rakyat atas lahan 350 hektare.

Entah apa yang terjadi di balik meja hijau. Dalam kasus yang melibatkan 49 rakyat pemegang hak milik tanah 70 hektare dari 350 hektare melawan PT SAMP dan BPN, MA kembali mengeluarkan putusan kontroversial berupa Putusan Kasasi No.695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT SAMP. Kontroversi putusan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kasasi 695 memutus perkara yang melibatkan 49 rakyat melawan PT SAMP dan BPN Karawang dengan objek sengketa 70 hektare tanah. Anehnya, Kasasi 695 memenangkan PT SAMP dengan memberikan hak kepemilikan tanah 350 hektare kepadanya. Selain tanpa peninjauan lapangan (plaatsopneming) oleh pengadilan, Kasasi 695 juga didukung alat bukti berupa Peta Persil dan Peta Bidang objek tanah 350 hektare yang terbukti palsu. Ini bisa dilacak dari dikeluarkannya dua peta atas objek tanah yang sama dan dalam waktu bersamaan (20 September 2005) oleh Kanwil BPN Jawa Barat, namun gambarnya berbeda. Peta yang ditunjukkan oleh pihak PT SAMP tidak menggambarkan peta rinci yang menggambarkan bidang-bidang tanah milik rakyat, sedangkan peta yang dijadikan acuan BPN Karawang untuk mengeluarkan sertifikat menggambarkan secara rinci.

Setelah mengajukan PK, rakyat pun kembali dikalahkan lewat PK 160 yang akhirnya dijadikan dasar eksekusi pada Selasa, 24 Juni lalu.

Sebelum keluarnya surat Pemberitahun Pelaksanaan Eksekusi PK 160 oleh Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014, PT SAMP juga berhasil mengkriminalisasi mantan Kepala Desa Margamulyo Ratnaningrum. Kamis siang 12 Juni lalu, PN Karawang memvonis Ratnaningrum enam bulan penjara atas tuduhan pemalsuan Buku Letter C yang diajukan PT SAMP.

Keberpihakan hukum formal terhadap pengusaha semakin terang ketika tindakan pidana direktur PT SAMP dalam memasulkan surat pengalihan hak dan peta lahan tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan.

Aksi Rakyat

Sebenarnya, upaya perlawanan rakyat tidak hanya mengandalkan proses hukum formal. Berbagai aksi demonstrasi juga terus diupayakan untuk menekan proses hukum formal yang ditengarai penuh kongkalikong. Dari pemberitaan media massa, berikut ini beberapa aksi mereka.

  • 13 Maret 2012, ratusan rakyat tiga desa menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Karawang. Dalam aksi ini, rakyat bentrok dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat pintu kedua kantor.
  • 20 Februari 2013, ratusan rakyat mendatangi gedung MA di Jakarta. Mereka menolak putusan PK 160.
  • 11 Juli 2013, ratusan warga memblokir jalur tol Jakarta–Cikampek di Kilometer 44 yang tidak jauh lokasi 350 hektare lahan.
  • 10 Desember 2013,  ratusan rakyat yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak), berunjuk rasa di kantor bupati. Rakyat menuntut sertifikasi tanah yang telah diambil dan diklaim oleh PT SAMP.
Juni tahun ini mungkin menjadi bulan paling menyibukkan rakyat tiga desa. Sebelum tragedi eksekusi, selama bulan Juni mereka menggelar empat kali aksi untuk menolak eksekusi.

  • 13 Juni 2014, ratusan rakyat melanjutkan aksi demonstrasi di depan kantor PN Karawang. Aksi memblokir jalan raya Ahmad Yani dengan membakar ban dan ranting pohon.
  • 16 Juni 2014, ratusan rakyat menggelar istighosah (doa bersama) di halaman PN Karawang. Aksi juga mengumpulkan uang receh untuk menyumbang Kepala PN Karawang yang dianggap telah menjual keadilan kepada pengusaha.
  • 18 Juni 2014, ratusan rakyat mendatangi kantor DPRD Karawang. Mereka meminta rekomendasi dari DPRD untuk menolak eksekusi lahan. Aksi ditemui oleh perwakilan Komisi A dan beberapa staf DPRD. Setelah audiensi selama hampir empat jam, dewan berjanji akan segera memberikan rekomendasi kepada PN Karawang untuk membatalkan eksekusi.
  • 20 Juni 2014, giliran aksi tutup mulut digelar rakyat di depan PN Karawang. Aksi tutup mulut itu digelar saat berlangsung rapat koordinasi tertutup antara PN Karawang, aparat Kecamatan Telukjambe Barat, serta para pihak yang berperkara.
Aksi-aksi tersebut banyak digerakkan oleh organisasi petani yang berbasis di tiga desa, yakni Serikat Petani Karawang (Sepetak), dengan dukungan berbagai elemen solidaritas seperti serikat pekerja dan mahasiswa. Bisa dibilang, Sepetak merupakan motor gerakan perlawanan rakyat tiga desa.

Sepetak didirikan melalui Kongres I pada 3–4 November 2007 dan dideklarasikan pada 10 Desember 2007. Di dalam profil organisasi ini disebutkan, Sepetak dibentuk untuk memajukan kaum tani Karawang sekaligus membuktikan bahwa kaum tani belum kehabisan akal dalam memperjuangkan hak-haknya. Tujuannya untuk membebaskan petani dari segala bentuk penindasan dan pembodohan demi mencapai kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik. Melalui Sepetak, rakyat tiga desa membangun kerja-kerja solidaritas perjuangannya.

Petani vs. Negara+Korporasi

Meskipun modus jebakan hukum formal telah terungkap jelas dan perlawanan rakyat juga kuat, mengapa lahan 350 hektare milik rakyat tiga desa tetap dieksekusi? Pertanyaan ini penting sebagai pembuka refleksi bahwa sesungguhnya sengketa lahan di Telukjambe Barat bukan sekadar tarik-ulur proses hukum formal.
Tragedi Telukjambe Barat terlalu sempit untuk dimaknai sebatas sengketa lahan. Terlebih tuduhan bahwa sengketa lahan itu hanya permainan persaingan para pengusaha. Atau sinisme bahwa konflik di Telukjambe Barat cuma permainan politik praktis untuk kepentingan pemilu. Bahwa konlik di sana melibatkan berbagai pihak yang terjalin dalam sengketa yang rumit, bisa saja benar. Begitu juga dengan pemanfaatan kisruh di sana oleh pihak tertentu untuk memainkan kepentingan dalam momentum pilpres.

Tetapi eksekusi telah terjadi. Belasan rakyat luka-luka. Beberapa bangunan milik rakyat telah dirobohkan. Sekitar 1.200 rakyat terancam digusur, termasuk beberapa sekolah dan tempat ibadah. Lahan 350 hektare tersebut kini dijaga ketat oleh aparat bersenjata dengan pagar kawat berduri. Rakyat terpaksa meninggalkan rumah, tempat usaha, dan lahan pertanian mereka untuk mengungsi.

Tragedi Telukjambe Barat merupakan bukti kejahatan perselingkuhan negara dan korporasi dalam sistem kapitalisme neoliberal yang semakin barbar menyingkirkan rakyat jelata. Lahan 350 hektare tersebut rencananya akan dimasukkan dalam kapling kawasan industri oleh Agung Podomoro Land yang telah mengakuisisi PT SAMP pada 2012 lalu. Sejak akuisisi itu, Agung Podomoro telah menyiapkan dana Rp2.8 triliun untuk merealiasikan ambisi proyek di atas lahan tersebut.

Sampai pamflet ini disusun, gambaran rinci tentang rencana proyek itu belum terpampang di website Agung Podomoro Land. Pihak perusahaan yang dimiliki oleh Trihatma Kusuma Haliman, orang terkaya nomor 48 di Indonesia, ini hanya memberikan keterangan lewat media-media bisnis bahwa mereka bakal mengisi lahan PT SAMP dengan kawasan industri kimia, baik tingkat ringan, menengah, maupun berat.

Sebagaiman dilaporkan Investor Daily 20 Agustus 2013, Wakil Direktur II Agung Podomoro Indra Widjaja menyampaikan bahwa saat itu perusahaan sedang menyiapkan masterplan untuk proyek di atas lahan PT SAMP, sementara pemasarannya akan dilakukan pada kaurtal II 2014. Di buku Laporan Tahunan 2013 Agung Podomoro tertulis bahwa proyek PT SAMP berada pada tahap pra-operasi serta belum disebutkan nama proyeknya (hlm. 11). Di website Agung Podomoro, proyek tersebut dilabeli Industrial Karawang Estate (http://agungpodomoroland.com/page/Karawang-Industrial-Estate).

Perekembangan industri di Karawang memang sangat pesat. Sekitar 43 persen dari nilai investasi di Jawa Barat ditanam di Karawang. Alih fungsi lahan pertanian untuk industri pun sangat kencang di daerah yang dulu dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat ini. Hingga 2013, luas lahan pertanian di Karawang sekitar 97.529 hektare. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sekitar 15.000–17.000 hektare sawah telah berubah fungsi. Padahal pertanian merupakan sumber kehidupan mayoritas rakyat Karawang hingga sekarang.

Alih fungsi lahan pertanian untuk industri kini semakin kencang mengiringi beroperasinya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam Masterplan itu, koridor Jawa dikapling untuk perluasan industri dan jasa, di mana Karawang menjadi titik pentingnya.

MP3EI merupakan ruang konsolidasi kapital yang difasilitasi oleh negara, sehingga cara bagaimanapun akan ditempuh untuk mensukseskannya. Pencaplokan ruang hidup rakyat tiga desa di Telukjambe Barat semakin menegaskan bahwa cara-cara licik hingga brutal ditempuh oleh korporasi dan negara untuk melancarkan ekspansi kapital. Tak peduli dengan kehidupan rakyat jelata, hukum formal dan aparat keamanan tetap memihak pengusaha. Rakyat melawan, moncong senjata bicara. Toh alam demokrasi Indonesia membuka ruang leluasa terhadapnya.

Ketika skema demokrasi prosedural, hukum formal, hingga aparat keamanan tak lain adalah alat konsolidasi kapital yang menindas, perlawanan langsung oleh rakyat di lapangan menjadi pilihan paling strategis untuk mengusahakan keadilan.

Pasca eksekusi 24 Juni, rakyat tiga desa  mengepung kantor bupati Karawang pada hari Jumat, 27 Juni. Mereka menuntut Bupati Karawang Ade Swara untuk melakukan tindakan atas eksekusi lahan yang sewenang-wenang dan brutal. Tetapi Bupati tak berada di kantor, dan tak satupun pejabat pemda berani menemui rakyat. Aksi pun berlanjut. Sementara lahan dan perkampungan mereka dikepung aparat bersenjata dan preman serta aliran listrik telah diputus, Senin, 30 Juni 2014, ratusan rakyat tiga desa bersama Sepetak dan berbagai elemen solidaritas menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Polri di Jakarta.

Sementara di Rembang, Jawa Tengah, rakyat beberapa desa yang menolak tambang karst dan pabrik semen PT Semen Indonesia, sempat menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Telukjambe Barat. Surat solidaritas untuk rakyat tiga desa dilayangkan oleh Eva Bande dari Penjara (Lapas II) Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Eva Bande merupakan perempuan pejuang agraria dari Luwuk yang dikriminalisasi karena aktif mengorganisir perlawanan rakyat atas perampasan ruang hidup rakyat oleh korporasi. Baik rakyat di Rembang, Telukjambe Barat di Karawang, dan Luwuk di Sulteng, mereka sama-sama sedang menghadapi konsolidasi kapital yang menindas. Jejaring gerakan perlawanan ini yang harus diperluas dan semakin dikencangkan. Dimanapun. Di lereng gunung, di pesisir pantai, di gang-gang sempit perkotaan, di lorong-lorong pabrik, di ladang petani, hingga di ruang gelap penjara!

Salam solidaritas!

Relawan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris
*diolah dari berbagai sumber
older post