Telusuri

Memuat...

Mudik Lebaran



0 komentar
I
Di sebelahku pemuda mengenakan celana-jeans-tiga-perempat dengan atasan kaos merah berlapis rompi-jeans-biru-beremblem komunitas schooter. Terselempang di badannya tas kecil coklat. Aku melirik dua pin tersemat di sana. Satu pin putih bertuliskan “Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesenian FARKES”, sau pin merah muda bertuliskan “BURUH BEKASI BERGERAK”.

Kami berada di mobil travel Jogja-Bojonegoro. Pagi itu Jumat, 26 Juli 2014, beberapa hari jelang lebaran 1935 H. Waktu tempuh normal Jogja-Bojonegoro sekira tujuh jam. Beberapa menit setelah mobil meluncur, pemuda itu mengeluarkan ponsel beserta headset dari tas kecilnya. Sebelum ia memasang headset ke kuping, aku memulai obrolan. “Mudik ke Bojonegoro, mas?” tanyaku. “Iya, mas,” jawabnya. Kami berkenalan.

Namanya Yusuf. Ia buruh pabrik farmasi di Bekasi. Hendak mudik ke kampungnya di Ngasem, Bojonegoro, ia mampir ke tempat kakaknya di Jogja. Yusuf bendahara Farkes. Sepanjang perjalanan, Ia cerita pengalaman di dunia perburuhan, terutama serikat buruh. Setelah aktif sebagai pengurus serikat buruh di pabriknya beberapa tahun belakangan, Yusuf mengaku sudah tiga kali dimutasi bagian. Yusuf juga sering mendapat tekanan dari atasan maupun dari rekan-rekan sejajarnya di pabrik. Tak lama setelah mutasi terakhirnya, atasannya bilang bahwa sebenarnya kariernya di pabrik bakal bagus kalau nggak ikut-ikutan serikat; sayang juga kalau nanti ditengah jalan kena PHK. Ia bantah, serikat buruh dilindungi undang-undang, nggak ada yang boleh melarang. Soal karir baginya adalah soal rejeki. Yang ngasih rejeki bukan atasannya atau pabrik, tapi gusti Allah. Kepada rekan-rekannya yang sering menggembosi semangatnya mengorganisir buruh, Yusuf berdoa semoga rejeki mereka barokah 

II
Sore jelang petang di hari ke-28 Ramadhan yang biasa disebut orang Jawa malem sanga. Ari datang ke rumah, menyampaikan undangan kenduri di rumah pakdhenya lepas Magrib nanti. Ia mengenakan kemeja gelap lengan panjang dan kopyah hitam. Usianya beberapa tahun saja di bawah usiaku. Dulu kami sering main bola bareng di lapangan kampung. Serampungnya dari STM, Ari bekerja di Surabaya. Sore itu, sebelum Ari meneruskan keliling kompleks kampung, kami ngobrol sebentar.

Pertama kali merantau ke Surabaya, Ari mburuh di pabrik perhiasan. Lokasinya di sekitar pantai Kenjeran, dekat jembatan Suramadu. Menurut Ari, semua buruh kasar di pabriknya itu bekerja dengan sistem borongan, termasuk dia. Beberapa bulan lalu, Ari dan ratusan buruh lainnya diberhentikan. Saat itu buruh kasar di pabriknya mencapai 400-an. Ari belum kenal dunia serikat buruh, belum merasa menjadi anggota serikat manapun. Saat diberhentikan itu, ia diminta bayar ke orang yang katanya ketua sebuah serikat buruh. “Untuk iuran katanya,” pungkasnya.

Beberapa bulan ini Ari bekerja di pengelasan, bikin pagar besi dan sebagainya. Siapa yang mau memberikan pendidikan perburuhan—tentang hak-hak buruh—kepada para buruh seperti Ari kalau bukan serikat buruh?

III
Hari kedua lebaran. Seorang kawan yang usianya lebih tua beberapa tahun dariku mengajakku mengunjungi temannya perempuan di kampung sebelah. Rumah mbaknya besar dan megah. Garasinya terbuka. Mobil SUV parkir di dalamnya.

Tak lama setelah kami bertiga ngobrol di ruang tamu, bapak dan ibu mbaknya nimbrung. Beberapa kerabat yang datang menyapa orang tua mbaknya dengan sebutan haji. Pak Haji seorang pengepul tembakau dan beras. Pak Haji cerita sudah beberapa tahun ini meninggalkan tembakau. Ia psimis dengan masa depan tembakau. Sebuah pabrik rokok besar di Jawa Timur katanya sudah tidak lagi jalin kerjasama dengan petani di Bojonegoro dan mengimpor tembakau. Kini ia fokus ke beras. Ia jalin kontrak dengan Bulog untuk menyuplai beras. Setahun terakhir Ia menyuplai sekira 4000 ton beras ke gudang Bolog di Surabaya. Bojonegoro memang produsen gabah papan atas di Jawa Timur. Selain kirim ke Bulog, Pak Haji juga menyuplai beberapa penjual eceran di Jogja dan Bandung.

Di tengah kesuksesannya berbisnis beras, Pak Haji ragu atas kahalalan rejekinya karena didapatkan dengan menyetor Rp30 per kilogram beras-yang-disetor-ke-Bulog ke petugas Bulog. Untuk meyakinkan kehalalan rejekinya, Pak Haji menganggap sogokan Rp30 per kilogram beras itu sebagai bagi-bagi untung 

IV
Mbah Man suka menggunakan metafor dalam obrolan. Menjadi muslim yang masih memegang nilai-nilai filosofis Jawa, ia jadi sandaran moril handai-taulan terkait berbagai persoalan hidup keseharian. Malam kedua lebaran kami bersilaturrahmi ke rumahnya.

“Wong endonesa ki cen seneng ribut. Israel perang karo Gaza ya melu ombyong-ombyong. Pak SBY kudu ngene, presiden kudu ngene,” Mbah Man mengomentari berita di televisi (Orang Indonesia memang suka ribut. Israel menyerang Gaza pada ikut meributkan). “Tapi eneng sing isa kaji ping lima, sebelahe suwale amoh ora isa ganti ya meneng wae,” Mbah Man meneruskan (Tapi ada orang yang bisa naik haji sampai lima kali, sebelah rumahnya ada orang yang pakaiannya sudah rombeng nggak bisa ganti, diam saja).

Mbah Man berpesan kepada kerabatnya, jangan ada yang ikut-ikutan ribut pilplres. Ia bilang, tak satupun dari 6666 ayat Alquran yang memerintahkan ikut partai politik. “Awake dewe iki ibarate sandal jepit, nek ora ana digoleki, nek ana diidaki.” (Kita ibarat sandal jepit, kalau tidak ada dicari, kalau ada diinjak). Rakyat jelata 

Tragedi Telukjambe Barat: Ketidakadilan Agraria kian Memuncak



0 komentar
Foto @Rudi Setiawan/Sindo TV
SEKITAR 10.000 aparat kepolisian dan 5000 preman menyerang rakyat tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, dalam eksekusi lahan 350 hektare milik rakyat. Mereka menyerbu rakyat Desa Wanakerta, Wanasari, dan Margamulya dengan water canon, peluru karet, gas air mata, dan persenjataan lain. Belasan petani dan buruh terluka akibat dianiaya dan ditembus peluru aparat pada siang berdarah 24 Juni itu.

Tragedi itu menjadi klimaks puluhan tahun sengketa agraria antara rakyat tiga desa dengan prusahaan PT Sumber Air Mas Pratama (PT SAMP, kini anak perusahaan raksasa properti Agung Podomoro Land). Sengketa sejak tahun 1970-an ini telah meresahkan dan menguras emosi rakyat tiga desa. Selain dijebak dalam drama prosesi hukum formal yang melelahkan dan sesat, sehari-hari petani juga dihantui oleh teror dan intimidasi.

Eksekusi lahan secara brutal yang dipimpin oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang itu merupakan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.160.PK/PDT/2011 (tertanggal 25 Mei 2011, selanjutnya disebut PK 160). PK 160 telah memenangkan PT SAMP untuk mengusai lahan seluas 350 hektare dari rakyat. Meskipun sempat ditunda lantaran berada pada sengketa yang rumit, PK 160 akhirnya dilaksanakan berdasarkan surat Ketua Muda Perdata MA No.04/PAN.2/XII/357SPK/PDT/2012 tanggal 15 Januari 2013, surat Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 November 2012, surat Plt Ketua PT Bandung tanggal 12 Februari 2013, surat Ketua PT Bandung tanggal 11 April 2013, serta hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA, yang semuanya berisi petunjuk dan perintah pelaksaan eksekusi.

Eksekusi dilaksanakan setelah melalui proses hukum formal yang kuat diduga melibatkan perselingkuhan antara mafia tanah dengan preman, pengusaha, aparat hukum, instansi pajak, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, dan lembaga pengadilan. Selain diwarnai dengan putusan hukum yang tumpang-tindih, tak heran kalau proses hukum tersebut senantiasa memojokkan subjek hukum bernama rakyat jelata. Tak hanya melukai secara fisik rakyat tiga desa, eksekusi brutal tersebut semakin menguatkan banalnya perselingkuhan antara korporasi dan negara dalam merenggut ruang hidup rakyat.

Manipulasi Sejarah Keadilan Agraria

Tanah sengketa seluas 350 hektare itu merupakan bagian dari tanah bekas Partikelir Eigondem Verponding No. 53 NV. Tegal Waroe Landen milik Mij Tot Exploitatie pada masa kolonial. Setelah kemerdekaan, seiring dengan nasionalisasi aset, tanah tersebut diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada 1949.
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, tanah ex Tegal Waroe Landen berstatus sebagai tanah negara. Setelah UU Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 berlaku, tanah itu ditetapkan sebagai objek Landreform dan menjadi hak milik rakyat melalui Redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II Karawang No. 29/PLD/VIII-52/1965 dan SK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat atas nama Menteri Agraria Jawa Barat No. 228/C.VIII/52. Sekitar 1972–1973, Girik/Ipeda sebagai bukti kepemilikan sah rakyat atas tanah Redistribusi diterbitkan oleh Kantor Dinas Luar Cirebon dan dicacat dalam Buku Letter C di desa.

Awal 1974, kepala desa di sekitar Telukjambe Barat meminta Girik kepada rakyat untuk keperluan sewa PT Dasa Bagja (PT DB). Dengan sewa tiga tahun (1994–1977) dan tarif Rp1,- per meter, rencananya lahan tersebut akan digunakan PT DB untuk penghijauan seperti penanaman pohon Kapuk (Randu). PT DB lalu mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria dan Kantor Wilayah Agraria Jawa Barat  atas tanah tersebut. Namun PT DB tidak pernah mendapatkan HGU.
Setelah masa sewa habis, rakyat pun menggarap kembali lahan tersebut sekaligus meminta kembali Girik kepada kepala desa setempat. Namun kepala desa tidak memberikan Girik-girik kepada rakyat. Berpegang pada Buku Letter C di desa, rakyat terus menggarap dan membayar pajak atas tanah mereka.

Kejahatan korporasi dan negara beroperasi secara diam-diam ketika pada 1986 PT DB malah mengalihkan prioritas pengajuan HGU lahan itu kepada PT Makmur Jaya Utama (PT MJU). Padahal jelas-jelas masa sewanya telah kadaluwarsa. PT MJU pun tidak mendapatkan HGU. Tanpa sepengetahuan rakyat pemilik, pada 1990 PT MJU mengalihkan sewa lahan itu kepada PT SAMP. Modus kejahatan pengalihan sewa lahan ini pun dilengkapi dengan Akta Pelepasan Alih Garapan dengan Notaris Sri Mulyani Syafe’i, SH di Bogor. Dengan bekal Akta tersebut, PT SAMP sempat melakukan pengukuran tanah dengan menurunkan alat berat dan aparat keamanan untuk mengeksekui lahan dari rakyat. Rakyat pun melawan tindakan sewenang-wenang itu.

Kriminalisasi dan Jebakan Hukum Formal

Rakyat pemilik tanah lantas mulai terjebak ke dalam proses hukum dalam sengketa dengan PT SAMP. Diawali dengan putusan ganjil MA No.19 K/TUN/2003 jo No.99/B/2002/PT.TUN.JKT jo No.104/G/2001/PTUN-BDG, yang berisi perintah kepada Kantor BPN Kabupaten Karawang untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) kepada PT SAMP. BPN tidak bisa menjalankan amar putusan tersebut lantaran sebagian objek tanah sudah bersertifikat maupun dalam proses pengajuan sertifikat ke BPN, sekaligus secara faktual dikuasai oleh rakyat.

PT SAMP pun terus melancarkan kejahatannya melalui kriminalisasi kepada rakyat. Kemenangan PT SAMP dalam jebakan hukum formal bermula pada 2007 saat PN Karawang mengabulkan gugatan rekonvensi PT SAMP dan memutuskan lahan 350 hektare adalah tanah negara bekas Tegalwaroe Landen yang telah dibebaskan PT SAMP.

Tetapi rakyat kembali memenangkan klaim kepemilikan tanah ketika keluar beberapa putusan, antara lain PK No. 316/PK/PDT/2007 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin), PK No.499/PK/PDT/2005 (perkara antara PT SAMP dan BPN melawan Agus Sugito), dan Perkara Pidana No.08/Pid/2009 PN.Krw (perkara antara PT SAMP melawan Udam Muhtadin). Putusan-putusan tersebut memenangkan pihak rakyat sehingga semakin melegitimasi kepemilikan sah rakyat atas lahan 350 hektare.

Entah apa yang terjadi di balik meja hijau. Dalam kasus yang melibatkan 49 rakyat pemegang hak milik tanah 70 hektare dari 350 hektare melawan PT SAMP dan BPN, MA kembali mengeluarkan putusan kontroversial berupa Putusan Kasasi No.695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT SAMP. Kontroversi putusan ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Kasasi 695 memutus perkara yang melibatkan 49 rakyat melawan PT SAMP dan BPN Karawang dengan objek sengketa 70 hektare tanah. Anehnya, Kasasi 695 memenangkan PT SAMP dengan memberikan hak kepemilikan tanah 350 hektare kepadanya. Selain tanpa peninjauan lapangan (plaatsopneming) oleh pengadilan, Kasasi 695 juga didukung alat bukti berupa Peta Persil dan Peta Bidang objek tanah 350 hektare yang terbukti palsu. Ini bisa dilacak dari dikeluarkannya dua peta atas objek tanah yang sama dan dalam waktu bersamaan (20 September 2005) oleh Kanwil BPN Jawa Barat, namun gambarnya berbeda. Peta yang ditunjukkan oleh pihak PT SAMP tidak menggambarkan peta rinci yang menggambarkan bidang-bidang tanah milik rakyat, sedangkan peta yang dijadikan acuan BPN Karawang untuk mengeluarkan sertifikat menggambarkan secara rinci.

Setelah mengajukan PK, rakyat pun kembali dikalahkan lewat PK 160 yang akhirnya dijadikan dasar eksekusi pada Selasa, 24 Juni lalu.

Sebelum keluarnya surat Pemberitahun Pelaksanaan Eksekusi PK 160 oleh Pengadilan Negeri Karawang Nomor W11.U10/1130/HT.04.10/VI/2014 pada tanggal 20 Juni 2014, PT SAMP juga berhasil mengkriminalisasi mantan Kepala Desa Margamulyo Ratnaningrum. Kamis siang 12 Juni lalu, PN Karawang memvonis Ratnaningrum enam bulan penjara atas tuduhan pemalsuan Buku Letter C yang diajukan PT SAMP.

Keberpihakan hukum formal terhadap pengusaha semakin terang ketika tindakan pidana direktur PT SAMP dalam memasulkan surat pengalihan hak dan peta lahan tidak ditindaklanjuti oleh pengadilan.

Aksi Rakyat

Sebenarnya, upaya perlawanan rakyat tidak hanya mengandalkan proses hukum formal. Berbagai aksi demonstrasi juga terus diupayakan untuk menekan proses hukum formal yang ditengarai penuh kongkalikong. Dari pemberitaan media massa, berikut ini beberapa aksi mereka.

  • 13 Maret 2012, ratusan rakyat tiga desa menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD dan kantor Bupati Karawang. Dalam aksi ini, rakyat bentrok dengan aparat kepolisian yang menjaga ketat pintu kedua kantor.
  • 20 Februari 2013, ratusan rakyat mendatangi gedung MA di Jakarta. Mereka menolak putusan PK 160.
  • 11 Juli 2013, ratusan warga memblokir jalur tol Jakarta–Cikampek di Kilometer 44 yang tidak jauh lokasi 350 hektare lahan.
  • 10 Desember 2013,  ratusan rakyat yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang (Sepetak), berunjuk rasa di kantor bupati. Rakyat menuntut sertifikasi tanah yang telah diambil dan diklaim oleh PT SAMP.
Juni tahun ini mungkin menjadi bulan paling menyibukkan rakyat tiga desa. Sebelum tragedi eksekusi, selama bulan Juni mereka menggelar empat kali aksi untuk menolak eksekusi.

  • 13 Juni 2014, ratusan rakyat melanjutkan aksi demonstrasi di depan kantor PN Karawang. Aksi memblokir jalan raya Ahmad Yani dengan membakar ban dan ranting pohon.
  • 16 Juni 2014, ratusan rakyat menggelar istighosah (doa bersama) di halaman PN Karawang. Aksi juga mengumpulkan uang receh untuk menyumbang Kepala PN Karawang yang dianggap telah menjual keadilan kepada pengusaha.
  • 18 Juni 2014, ratusan rakyat mendatangi kantor DPRD Karawang. Mereka meminta rekomendasi dari DPRD untuk menolak eksekusi lahan. Aksi ditemui oleh perwakilan Komisi A dan beberapa staf DPRD. Setelah audiensi selama hampir empat jam, dewan berjanji akan segera memberikan rekomendasi kepada PN Karawang untuk membatalkan eksekusi.
  • 20 Juni 2014, giliran aksi tutup mulut digelar rakyat di depan PN Karawang. Aksi tutup mulut itu digelar saat berlangsung rapat koordinasi tertutup antara PN Karawang, aparat Kecamatan Telukjambe Barat, serta para pihak yang berperkara.
Aksi-aksi tersebut banyak digerakkan oleh organisasi petani yang berbasis di tiga desa, yakni Serikat Petani Karawang (Sepetak), dengan dukungan berbagai elemen solidaritas seperti serikat pekerja dan mahasiswa. Bisa dibilang, Sepetak merupakan motor gerakan perlawanan rakyat tiga desa.

Sepetak didirikan melalui Kongres I pada 3–4 November 2007 dan dideklarasikan pada 10 Desember 2007. Di dalam profil organisasi ini disebutkan, Sepetak dibentuk untuk memajukan kaum tani Karawang sekaligus membuktikan bahwa kaum tani belum kehabisan akal dalam memperjuangkan hak-haknya. Tujuannya untuk membebaskan petani dari segala bentuk penindasan dan pembodohan demi mencapai kesetaraan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum dan politik. Melalui Sepetak, rakyat tiga desa membangun kerja-kerja solidaritas perjuangannya.

Petani vs. Negara+Korporasi

Meskipun modus jebakan hukum formal telah terungkap jelas dan perlawanan rakyat juga kuat, mengapa lahan 350 hektare milik rakyat tiga desa tetap dieksekusi? Pertanyaan ini penting sebagai pembuka refleksi bahwa sesungguhnya sengketa lahan di Telukjambe Barat bukan sekadar tarik-ulur proses hukum formal.
Tragedi Telukjambe Barat terlalu sempit untuk dimaknai sebatas sengketa lahan. Terlebih tuduhan bahwa sengketa lahan itu hanya permainan persaingan para pengusaha. Atau sinisme bahwa konflik di Telukjambe Barat cuma permainan politik praktis untuk kepentingan pemilu. Bahwa konlik di sana melibatkan berbagai pihak yang terjalin dalam sengketa yang rumit, bisa saja benar. Begitu juga dengan pemanfaatan kisruh di sana oleh pihak tertentu untuk memainkan kepentingan dalam momentum pilpres.

Tetapi eksekusi telah terjadi. Belasan rakyat luka-luka. Beberapa bangunan milik rakyat telah dirobohkan. Sekitar 1.200 rakyat terancam digusur, termasuk beberapa sekolah dan tempat ibadah. Lahan 350 hektare tersebut kini dijaga ketat oleh aparat bersenjata dengan pagar kawat berduri. Rakyat terpaksa meninggalkan rumah, tempat usaha, dan lahan pertanian mereka untuk mengungsi.

Tragedi Telukjambe Barat merupakan bukti kejahatan perselingkuhan negara dan korporasi dalam sistem kapitalisme neoliberal yang semakin barbar menyingkirkan rakyat jelata. Lahan 350 hektare tersebut rencananya akan dimasukkan dalam kapling kawasan industri oleh Agung Podomoro Land yang telah mengakuisisi PT SAMP pada 2012 lalu. Sejak akuisisi itu, Agung Podomoro telah menyiapkan dana Rp2.8 triliun untuk merealiasikan ambisi proyek di atas lahan tersebut.

Sampai pamflet ini disusun, gambaran rinci tentang rencana proyek itu belum terpampang di website Agung Podomoro Land. Pihak perusahaan yang dimiliki oleh Trihatma Kusuma Haliman, orang terkaya nomor 48 di Indonesia, ini hanya memberikan keterangan lewat media-media bisnis bahwa mereka bakal mengisi lahan PT SAMP dengan kawasan industri kimia, baik tingkat ringan, menengah, maupun berat.

Sebagaiman dilaporkan Investor Daily 20 Agustus 2013, Wakil Direktur II Agung Podomoro Indra Widjaja menyampaikan bahwa saat itu perusahaan sedang menyiapkan masterplan untuk proyek di atas lahan PT SAMP, sementara pemasarannya akan dilakukan pada kaurtal II 2014. Di buku Laporan Tahunan 2013 Agung Podomoro tertulis bahwa proyek PT SAMP berada pada tahap pra-operasi serta belum disebutkan nama proyeknya (hlm. 11). Di website Agung Podomoro, proyek tersebut dilabeli Industrial Karawang Estate (http://agungpodomoroland.com/page/Karawang-Industrial-Estate).

Perekembangan industri di Karawang memang sangat pesat. Sekitar 43 persen dari nilai investasi di Jawa Barat ditanam di Karawang. Alih fungsi lahan pertanian untuk industri pun sangat kencang di daerah yang dulu dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat ini. Hingga 2013, luas lahan pertanian di Karawang sekitar 97.529 hektare. Dalam lima tahun terakhir, tercatat sekitar 15.000–17.000 hektare sawah telah berubah fungsi. Padahal pertanian merupakan sumber kehidupan mayoritas rakyat Karawang hingga sekarang.

Alih fungsi lahan pertanian untuk industri kini semakin kencang mengiringi beroperasinya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam Masterplan itu, koridor Jawa dikapling untuk perluasan industri dan jasa, di mana Karawang menjadi titik pentingnya.

MP3EI merupakan ruang konsolidasi kapital yang difasilitasi oleh negara, sehingga cara bagaimanapun akan ditempuh untuk mensukseskannya. Pencaplokan ruang hidup rakyat tiga desa di Telukjambe Barat semakin menegaskan bahwa cara-cara licik hingga brutal ditempuh oleh korporasi dan negara untuk melancarkan ekspansi kapital. Tak peduli dengan kehidupan rakyat jelata, hukum formal dan aparat keamanan tetap memihak pengusaha. Rakyat melawan, moncong senjata bicara. Toh alam demokrasi Indonesia membuka ruang leluasa terhadapnya.

Ketika skema demokrasi prosedural, hukum formal, hingga aparat keamanan tak lain adalah alat konsolidasi kapital yang menindas, perlawanan langsung oleh rakyat di lapangan menjadi pilihan paling strategis untuk mengusahakan keadilan.

Pasca eksekusi 24 Juni, rakyat tiga desa  mengepung kantor bupati Karawang pada hari Jumat, 27 Juni. Mereka menuntut Bupati Karawang Ade Swara untuk melakukan tindakan atas eksekusi lahan yang sewenang-wenang dan brutal. Tetapi Bupati tak berada di kantor, dan tak satupun pejabat pemda berani menemui rakyat. Aksi pun berlanjut. Sementara lahan dan perkampungan mereka dikepung aparat bersenjata dan preman serta aliran listrik telah diputus, Senin, 30 Juni 2014, ratusan rakyat tiga desa bersama Sepetak dan berbagai elemen solidaritas menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Polri di Jakarta.

Sementara di Rembang, Jawa Tengah, rakyat beberapa desa yang menolak tambang karst dan pabrik semen PT Semen Indonesia, sempat menggelar aksi solidaritas untuk rakyat Telukjambe Barat. Surat solidaritas untuk rakyat tiga desa dilayangkan oleh Eva Bande dari Penjara (Lapas II) Luwuk Banggai Sulawesi Tengah. Eva Bande merupakan perempuan pejuang agraria dari Luwuk yang dikriminalisasi karena aktif mengorganisir perlawanan rakyat atas perampasan ruang hidup rakyat oleh korporasi. Baik rakyat di Rembang, Telukjambe Barat di Karawang, dan Luwuk di Sulteng, mereka sama-sama sedang menghadapi konsolidasi kapital yang menindas. Jejaring gerakan perlawanan ini yang harus diperluas dan semakin dikencangkan. Dimanapun. Di lereng gunung, di pesisir pantai, di gang-gang sempit perkotaan, di lorong-lorong pabrik, di ladang petani, hingga di ruang gelap penjara!

Salam solidaritas!

Relawan Forum Komunikasi Masyarakat Agraris
*diolah dari berbagai sumber

Ketegangan Pilkades di Ladang Emas Hitam



0 komentar
Pertambangan migas Blok Cepu mengalirkan deras uang dan proyek pembangunan desa di sekitarnya. Ia pun memicu ketegangan pemilihan kepala desa yang belum pernah dirasakan warga sebelumnya.

Beberapa orang bergerombol di persimpangan-persimpangan jalanan desa wilayah Kecamatan Gayam, kawasan pertambangan migas Blok Cepu. Mereka berjaga-jaga mengawasi orang-orang keluar masuk kampung. Hari itu, tiga hari ke depan pemilihan kepala desa (pilkades) enam desa, separuh dari seluruh desa Kecamatan Gayam, digelar serentak. Desa Gayam, Mojodelik, Braboan, Bonorejo, Katur, dan Sudu.

Beberapa hari menjelang pilkades itu saya mengikuti aktivitas liputan wartawan media lokal kawasan Blok Cepu Suara Banyuurip. Suatu malam saat melintasi jalanan desa, salah satu wartawan dibuntuti warga kampung. Setelah bertemu, si wartawan bilang, “Mosok nggak mengenali motorku, kok nganggo dibuntuti.” Spionase terhadap “orang asing” seperti ini biasa dilakukan oleh warga kampung menjelang pilkades. Si wartawan bilang begitu karena merasa sudah akrab dengan mereka. Setelah saling sapa, pemuda kampung kembali ke pos mangkal mereka.

Meskipun pilkades pada umumnya memicu suasana tegang, ketegangan pilkades tahun ini cukup panas dibandingkan pilkades periode-periode sebelumnya. Pilkades tahun ini merupakan pilkades pertama bagi desa penghasil migas dan sekitar kawasan pertambangan migas Blok Cepu sejak hiruk-pikuk proyek Blok Cepu menggeliat sejak 2008 lalu. Pilkades kali ini juga kali pertama bagi enam desa itu setelah Kecamatan Gayam dibentuk 2011 silam. Seorang calon dari desa penghasil migas Lapangan Banyuurip—lapangan utama Blok Cepu—mengungkapkan bahwa ketegangan pilkades semacam ini belum pernah dirasakan sebelumnya.
***
Untuk pembangunan infrastrukturnya saja, proyek eksploitasi Blok Cepu mengalirkan investasi skitar Rp40 triliun. Investasi itu digulirkan untuk mengoperasikan lima paket Engeneering, Procurement and Construction (EPC) yang meliputi pembangunan Central Processing Facilities (CPF); pemasangan jalur pipa darat (onshore) aliran minyak 20 inchi sepanjang 72 km dari CPF menuju bibir pantai Palang, Tuban; pemasangan jalur pipa aliran minyak bawah laut (offshore) sepanjang 32 km dan pembangunan menara tambat (mooring tower); pembangunan tangki raksasa terapung untuk penampungan minyak dan bongkar muat (floating storage offloading/FSO); dan pembangunan sarana pendukung seperti perkantoran, jalan layang, akses air, dan waduk.

Dimulai sejak 2011 lalu, lima paket EPC ditarget rampung dalam tiga tahun. Rampungnya lima paket EPC inilah yang menjadi prasyarat tercapainya puncak produksi Blok Cepu yang dipatok 265.000 barel per hari 2014 ini.

Sebagian uang itu berputar di kampung-kampung sekitar proyek. Uang dan aktivitas terkait eksploitasi migas kini meramaikan kehidupan kampung yang dulunya hanya berdenyut dari sektor agrikultur. Bercocok tanam dan beternak kini terkesan menjadi aktivitas minor di sini.

Jalanan kampung kini penuh dengan hilir mudik orang-orang proyek. Jalanan kampung yang dulu dilewati warga pulang-pergi ke sawah, mencari rumput dan pakan ternak, dan anak-anak sekolah, kini padat dengan kendaraan proyek.

Selain tenaga kerja dari luar, beberapa warga kampung beralih profesi dari sektor agrikultur ke profesi lain terkait industri migas. Kuli bangunan, satpam, penjaga persimpangan jalan, supir truk. Banyak juga yang memanfaatkan keramaian untuk buka warung. Yang punya modal mendirikan perusahaan macam CV untuk ikut proyek.

Selain diramaikan dengan pembangunan infrastruktur pertambangan migas, desa-desa ini juga digairahkan dengan pembangunan infrasturktur publik. Jalan, tempat ibadah, sekolah, balai desa, tandon air bersih, jamban, lapangan sepakbola, puskesmas. Pembangunan non-fisik juga sering diselenggarakan. Pengembangan peternakan, koperasi, usaha kreatif, pengobatan gratis, beasiswa, perpustakaan desa. Dana bersumber dari program pengembangan masyarakat dari kontraktor pertambangan migas maupun dari dana desa.

Ada perkiraan semua pembangunan itu tidak akan berjalanan lama. Proyek pembangunan desa yang sangat banter selama ini kadang dinilai hanya untuk melancarkan proyek lima paket EPC. Ketika semua infrastruktur pertambangan telah tersedia, hiruk-pikuk pembangunan desa diprediksi semakin lengang.

Tetapi, mengapa pilkades di sini begitu tegang hingga para calon merogoh kocek milirian rupiah? Seorang calon kades Desa Gayam berujar, salah satu rivalnya bermodal sekitar Rp4 Milliyar.

Pertambangan migas, selain mengusung pembangunan tersebut di atas, mengalirkan dana segar berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa-desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Salah satu sumber dana perimbangan itu adalah Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Di level daerah, salah satu variabel pembagian jatah ADD didasarkan pada kawasan sumber daya alam. Dalam peraturan pembagian jatah ADD (Peraturan Bupati Nomor 31/2009 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional  Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan Di Kabupaten Bojonegoro, yang telah diubah dengan Perbup Nomor 47/2010) disebutkan mana desa-desa penghasil SDA migas, kehutanan, dan pertambangan umum; mana desa-desa ring I-nya; dan mana desa-desa ring II-nya. Desa penghasil SDA dan desa yang masuk kawasan ring menerima ADD lebih besar dari desa pada umumnya. Dan migas merupakan SDA paling bernilai di Bojonegoro dibanding kehutanan dan pertambangan umum.

Enam desa di Kecamatan Gayam yang menggelar pilkades serentak 2 Februari lalu seluruhnya mencakup desa penghasil migas Blok Cepu, yakni Mojodelik; masuk kawasan ring I, yakni Gayam, Braboan, Bonorejo, dan Katur; dan masuk kawasan ring II, yakni Sudu. Untuk tahun lalu saja, Mojodelik menerima ADD Tahap I sebesar Rp673,272 juta, terbesar dari 419 desa di Bojonegoro, diikuti dua desa di Kecamatan Kapas penghasil migas Lapangan Sukowati yang masuk wilayah Blok Tuban, yakni Campurrejo dan Ngampel yang sama-sama menerima Rp640,815 juta. Jumlah itu tiga kali lipat dari rata-rata ADD Tahap I 2013 untuk 419 desa sebesar RP 205,451 juta.

Sebagaimana dilaporkan wartawan Radar Bojonegoro Tonny Ade Irawan di blognya (tonnyadeirawan.blogspot.com), menurut keterangan Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Bojonegoro Hari Kristianto, Bojonegoro merupakah salah satu dari dua kabupaten yang menyalurkan DBH migas hingga level desa. Jumlah ADD tersebut diperoleh dari perhitungan berikut: 12,5 persen DBH dibagikan melalui ADD; 60 persen dari 12,5 persen itu dibagikan merata ke seluruh desa; 40 persennya dibagikan ke desa-desa penghasil migas sebesar 12,5 persen, desa ring I 10 persen, desa ring II 7,5 persen, dan sisanya 70 persen dibagikan ke seluruh desa non ring.  

Ketika puncak produksi tercapai, seiring naiknya DBH, nilai ADD bakal semakin besar. Belum lagi nanti ditambah alokasi ADD dari 10 persen APBN sebagaimana amanat UU Desa yang baru saja disahkan.  
***
Lamat-lamat saya teringat roman Gadis Pantai karya Pramodya Ananta Toer (terbit pertama 1962). Salah satu bagian cerita roman itu mengisahkan bagaimana emas yang datang tiba-tiba ke kampung memicu ketegangan bahkan kekacauan kehidupan kampung nelayan. Perhiasan emas yang dibawa tokoh utama roman tersebut, Gadis Pantai, sebagai selir bangsawan di kota, memancing menyusupnya para perompak, memicu rasa saling curiga warga kampung, hingga menyulut konflik sesama tetangga.

Dua malam jelang pilkades digelar, saya dan dua wartawan Suara Banyuurip nongkrong di sebuah warung kopi di pinggiran desa sekitar kawasan Blok Cepu, setelah seharian berburu kabar. Terletak di antara deretan tempat parkir para pekerja proyek pertambangan, warung kopi itu berada beberapa meter saja dari pagar kawasan Lapangan Banyuurip Blok Cepu.

Setelah disapa oleh seorang kawan wartawan, seorang pengunjung bercerita kalau ia sengaja nongkrong di warung kopi tersebut lantaran menghindari ketegangan di kampungnya. Beberapa warung kopi di tengah kampungnya telah dijadikan basis dukungan calon kades; warung A tempat pendukung jago A, warung B tempat pendukung calon B. Bahkan ia sendiri berkonflik dengan saudara kandungnya lantaran berbedaan jago. Kakaknya memaksanya untuk pindah mendukung calon yang didukung kakaknya. Ia tak mau, karena itu urusan pribadi dan kebebasan berpendapat. Ia sendiri mengaku jengah dengan ketegangan dan konflik itu. “Dibelani tukaran karo dulur, karo tonggo dewe, sing menang yo jagone, sing dadi lurah yo jagone, bar yo bar,” begitu katanya.

Pernyataan itu mengisyaratkan makna bahwa percuma kita bertengkar dengan saudara dan tetangga demi dukungan ke salah satu calon kepala desa, toh calon lah yang bakal menjadi “pemenang”. “Pemenang” di sini bukan saja berarti memenangkan perolehan suara, tetapi kemenangan atas sebuah jabatan dan kekuasaan yang akan mementukan akses dan arus proyek pembangunan desa. Sementara pilkades selesai, ya selesai; warga tetaplah warga biasa.

Bagaimana Kompas memojokkan petani dan buruh?[i]



1 komentar
Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Petani Beralih Pekerjaan, Lahan Berkurang di Beberapa Daerah | 18 | Ekonomi
Menteri Pertanian Suswono menyambut positif berkurangnya jumlah petani di Indonesia (...) (...) Mentan mengatakan, idealnya populasi petani di negara yang maju perekonomiannya semakin kecil, tetapi dengan skala yang besar.

Pandangan Mentan itu sangat memojokkan petani gurem. Bandingkan dengan berita sebelumnya:

Kompas, Selasa, 3 Desember 2013 | Jumlah Petani Menyusut, Sinyal Kemunduran Sektor Pertanian | 18 | Ekonomi
Jumlah rumah tangga petani gurem susut 4,77 juta rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Alih-alih akibat konsolidasi lahan yang mengandaikan terjadinya proses pembangunan yang inklusif, penyusutan tersebut ditengarai lebih sebagai akibat kemunduran sektor pertanian.

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin, berpendapat, penurunan jumlah keluarga petani adalah proses alami. Semakin maju suatu negara, jumlah petani seharusnya memang semakin berkurang, termasuk juga jumlah petani gurem.

(...) “Pertanian yang involutif tentu tidak akan mampu bersaing di kancah regional dan global. Di sini tidak ada proses pembangunan,” kata Bustanul.
older post