Telusuri

Memuat...

Ketegangan Pilkades di Ladang Emas Hitam



0 komentar
Pertambangan migas Blok Cepu mengalirkan deras uang dan proyek pembangunan desa di sekitarnya. Ia pun memicu ketegangan pemilihan kepala desa yang belum pernah dirasakan warga sebelumnya.

Beberapa orang bergerombol di persimpangan-persimpangan jalanan desa wilayah Kecamatan Gayam, kawasan pertambangan migas Blok Cepu. Mereka berjaga-jaga mengawasi orang-orang keluar masuk kampung. Hari itu, tiga hari ke depan pemilihan kepala desa (pilkades) enam desa, separuh dari seluruh desa Kecamatan Gayam, digelar serentak. Desa Gayam, Mojodelik, Braboan, Bonorejo, Katur, dan Sudu.

Beberapa hari menjelang pilkades itu saya mengikuti aktivitas liputan wartawan media lokal kawasan Blok Cepu Suara Banyuurip. Suatu malam saat melintasi jalanan desa, salah satu wartawan dibuntuti warga kampung. Setelah bertemu, si wartawan bilang, “Mosok nggak mengenali motorku, kok nganggo dibuntuti.” Spionase terhadap “orang asing” seperti ini biasa dilakukan oleh warga kampung menjelang pilkades. Si wartawan bilang begitu karena merasa sudah akrab dengan mereka. Setelah saling sapa, pemuda kampung kembali ke pos mangkal mereka.

Meskipun pilkades pada umumnya memicu suasana tegang, ketegangan pilkades tahun ini cukup panas dibandingkan pilkades periode-periode sebelumnya. Pilkades tahun ini merupakan pilkades pertama bagi desa penghasil migas dan sekitar kawasan pertambangan migas Blok Cepu sejak hiruk-pikuk proyek Blok Cepu menggeliat sejak 2008 lalu. Pilkades kali ini juga kali pertama bagi enam desa itu setelah Kecamatan Gayam dibentuk 2011 silam. Seorang calon dari desa penghasil migas Lapangan Banyuurip—lapangan utama Blok Cepu—mengungkapkan bahwa ketegangan pilkades semacam ini belum pernah dirasakan sebelumnya.
***
Untuk pembangunan infrastrukturnya saja, proyek eksploitasi Blok Cepu mengalirkan investasi skitar Rp40 triliun. Investasi itu digulirkan untuk mengoperasikan lima paket Engeneering, Procurement and Construction (EPC) yang meliputi pembangunan Central Processing Facilities (CPF); pemasangan jalur pipa darat (onshore) aliran minyak 20 inchi sepanjang 72 km dari CPF menuju bibir pantai Palang, Tuban; pemasangan jalur pipa aliran minyak bawah laut (offshore) sepanjang 32 km dan pembangunan menara tambat (mooring tower); pembangunan tangki raksasa terapung untuk penampungan minyak dan bongkar muat (floating storage offloading/FSO); dan pembangunan sarana pendukung seperti perkantoran, jalan layang, akses air, dan waduk.

Dimulai sejak 2011 lalu, lima paket EPC ditarget rampung dalam tiga tahun. Rampungnya lima paket EPC inilah yang menjadi prasyarat tercapainya puncak produksi Blok Cepu yang dipatok 265.000 barel per hari 2014 ini.

Sebagian uang itu berputar di kampung-kampung sekitar proyek. Uang dan aktivitas terkait eksploitasi migas kini meramaikan kehidupan kampung yang dulunya hanya berdenyut dari sektor agrikultur. Bercocok tanam dan beternak kini terkesan menjadi aktivitas minor di sini.

Jalanan kampung kini penuh dengan hilir mudik orang-orang proyek. Jalanan kampung yang dulu dilewati warga pulang-pergi ke sawah, mencari rumput dan pakan ternak, dan anak-anak sekolah, kini padat dengan kendaraan proyek.

Selain tenaga kerja dari luar, beberapa warga kampung beralih profesi dari sektor agrikultur ke profesi lain terkait industri migas. Kuli bangunan, satpam, penjaga persimpangan jalan, supir truk. Banyak juga yang memanfaatkan keramaian untuk buka warung. Yang punya modal mendirikan perusahaan macam CV untuk ikut proyek.

Selain diramaikan dengan pembangunan infrastruktur pertambangan migas, desa-desa ini juga digairahkan dengan pembangunan infrasturktur publik. Jalan, tempat ibadah, sekolah, balai desa, tandon air bersih, jamban, lapangan sepakbola, puskesmas. Pembangunan non-fisik juga sering diselenggarakan. Pengembangan peternakan, koperasi, usaha kreatif, pengobatan gratis, beasiswa, perpustakaan desa. Dana bersumber dari program pengembangan masyarakat dari kontraktor pertambangan migas maupun dari dana desa.

Ada perkiraan semua pembangunan itu tidak akan berjalanan lama. Proyek pembangunan desa yang sangat banter selama ini kadang dinilai hanya untuk melancarkan proyek lima paket EPC. Ketika semua infrastruktur pertambangan telah tersedia, hiruk-pikuk pembangunan desa diprediksi semakin lengang.

Tetapi, mengapa pilkades di sini begitu tegang hingga para calon merogoh kocek milirian rupiah? Seorang calon kades Desa Gayam berujar, salah satu rivalnya bermodal sekitar Rp4 Milliyar.

Pertambangan migas, selain mengusung pembangunan tersebut di atas, mengalirkan dana segar berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa-desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Salah satu sumber dana perimbangan itu adalah Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

Di level daerah, salah satu variabel pembagian jatah ADD didasarkan pada kawasan sumber daya alam. Dalam peraturan pembagian jatah ADD (Peraturan Bupati Nomor 31/2009 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional  Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan Di Kabupaten Bojonegoro, yang telah diubah dengan Perbup Nomor 47/2010) disebutkan mana desa-desa penghasil SDA migas, kehutanan, dan pertambangan umum; mana desa-desa ring I-nya; dan mana desa-desa ring II-nya. Desa penghasil SDA dan desa yang masuk kawasan ring menerima ADD lebih besar dari desa pada umumnya. Dan migas merupakan SDA paling bernilai di Bojonegoro dibanding kehutanan dan pertambangan umum.

Enam desa di Kecamatan Gayam yang menggelar pilkades serentak 2 Februari lalu seluruhnya mencakup desa penghasil migas Blok Cepu, yakni Mojodelik; masuk kawasan ring I, yakni Gayam, Braboan, Bonorejo, dan Katur; dan masuk kawasan ring II, yakni Sudu. Untuk tahun lalu saja, Mojodelik menerima ADD Tahap I sebesar Rp673,272 juta, terbesar dari 419 desa di Bojonegoro, diikuti dua desa di Kecamatan Kapas penghasil migas Lapangan Sukowati yang masuk wilayah Blok Tuban, yakni Campurrejo dan Ngampel yang sama-sama menerima Rp640,815 juta. Jumlah itu tiga kali lipat dari rata-rata ADD Tahap I 2013 untuk 419 desa sebesar RP 205,451 juta.

Sebagaimana dilaporkan wartawan Radar Bojonegoro Tonny Ade Irawan di blognya (tonnyadeirawan.blogspot.com), menurut keterangan Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Bojonegoro Hari Kristianto, Bojonegoro merupakah salah satu dari dua kabupaten yang menyalurkan DBH migas hingga level desa. Jumlah ADD tersebut diperoleh dari perhitungan berikut: 12,5 persen DBH dibagikan melalui ADD; 60 persen dari 12,5 persen itu dibagikan merata ke seluruh desa; 40 persennya dibagikan ke desa-desa penghasil migas sebesar 12,5 persen, desa ring I 10 persen, desa ring II 7,5 persen, dan sisanya 70 persen dibagikan ke seluruh desa non ring.  

Ketika puncak produksi tercapai, seiring naiknya DBH, nilai ADD bakal semakin besar. Belum lagi nanti ditambah alokasi ADD dari 10 persen APBN sebagaimana amanat UU Desa yang baru saja disahkan.  
***
Lamat-lamat saya teringat roman Gadis Pantai karya Pramodya Ananta Toer (terbit pertama 1962). Salah satu bagian cerita roman itu mengisahkan bagaimana emas yang datang tiba-tiba ke kampung memicu ketegangan bahkan kekacauan kehidupan kampung nelayan. Perhiasan emas yang dibawa tokoh utama roman tersebut, Gadis Pantai, sebagai selir bangsawan di kota, memancing menyusupnya para perompak, memicu rasa saling curiga warga kampung, hingga menyulut konflik sesama tetangga.

Dua malam jelang pilkades digelar, saya dan dua wartawan Suara Banyuurip nongkrong di sebuah warung kopi di pinggiran desa sekitar kawasan Blok Cepu, setelah seharian berburu kabar. Terletak di antara deretan tempat parkir para pekerja proyek pertambangan, warung kopi itu berada beberapa meter saja dari pagar kawasan Lapangan Banyuurip Blok Cepu.

Setelah disapa oleh seorang kawan wartawan, seorang pengunjung bercerita kalau ia sengaja nongkrong di warung kopi tersebut lantaran menghindari ketegangan di kampungnya. Beberapa warung kopi di tengah kampungnya telah dijadikan basis dukungan calon kades; warung A tempat pendukung jago A, warung B tempat pendukung calon B. Bahkan ia sendiri berkonflik dengan saudara kandungnya lantaran berbedaan jago. Kakaknya memaksanya untuk pindah mendukung calon yang didukung kakaknya. Ia tak mau, karena itu urusan pribadi dan kebebasan berpendapat. Ia sendiri mengaku jengah dengan ketegangan dan konflik itu. “Dibelani tukaran karo dulur, karo tonggo dewe, sing menang yo jagone, sing dadi lurah yo jagone, bar yo bar,” begitu katanya.

Pernyataan itu mengisyaratkan makna bahwa percuma kita bertengkar dengan saudara dan tetangga demi dukungan ke salah satu calon kepala desa, toh calon lah yang bakal menjadi “pemenang”. “Pemenang” di sini bukan saja berarti memenangkan perolehan suara, tetapi kemenangan atas sebuah jabatan dan kekuasaan yang akan mementukan akses dan arus proyek pembangunan desa. Sementara pilkades selesai, ya selesai; warga tetaplah warga biasa.

Bagaimana Kompas memojokkan petani dan buruh?[i]



1 komentar
Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Petani Beralih Pekerjaan, Lahan Berkurang di Beberapa Daerah | 18 | Ekonomi
Menteri Pertanian Suswono menyambut positif berkurangnya jumlah petani di Indonesia (...) (...) Mentan mengatakan, idealnya populasi petani di negara yang maju perekonomiannya semakin kecil, tetapi dengan skala yang besar.

Pandangan Mentan itu sangat memojokkan petani gurem. Bandingkan dengan berita sebelumnya:

Kompas, Selasa, 3 Desember 2013 | Jumlah Petani Menyusut, Sinyal Kemunduran Sektor Pertanian | 18 | Ekonomi
Jumlah rumah tangga petani gurem susut 4,77 juta rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Alih-alih akibat konsolidasi lahan yang mengandaikan terjadinya proses pembangunan yang inklusif, penyusutan tersebut ditengarai lebih sebagai akibat kemunduran sektor pertanian.

Guru Besar Universitas Lampung Bustanul Arifin, berpendapat, penurunan jumlah keluarga petani adalah proses alami. Semakin maju suatu negara, jumlah petani seharusnya memang semakin berkurang, termasuk juga jumlah petani gurem.

(...) “Pertanian yang involutif tentu tidak akan mampu bersaing di kancah regional dan global. Di sini tidak ada proses pembangunan,” kata Bustanul.

Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Polisi Masih Berjaga, Tumpang Tindih Kepemilikan Lahan Marak di Sumsel | 22 | Nusantara
Situasi di lokasi pabrik Gula Takalar milik PTPN XIV di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Takalar, Sulsel, berangsur kondusif, Selasa (3/12), pascabentrok sehari sebelumnya di mana seorang warga luka tertembak.

Senin lalu, konflik antara PTPN XIV dan petani pecah di Polongbangkeng Utara. Seorang warga mengalami luka di kaki diduga akibiat terkena tembakan.

Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Ajun Komisaris Besar Endi Sutendi mengatakan, terkait peristiwa ini, pihak Polda Sulsel melakukan penyelidikan internal, terutama terkait penanganan aksi massa hingga adanya warga yang terkena tembakan. Sejauh ini, menurut saya aparat sudah melakukan penanganan aksi massa sesuai protap (prosedur tetap). Karena aksi warga itu membawa senjata tajam dan bisa mengancam jiwa orang lain, ada tembakan peringatan. Ini kesimpulan sementara. Kami masih selidiki,” katanya.

Direktur LBH Makasar Abdul Aziz mengatakan tengah menginvestigasi kasus itu.

Di Sumatera Selatan, kasus izin penentuan lahan yang tumpang tindih serta ketidakjelasan batas wilayah antarkabupaten dan kota turut memicu sejumlah konflik lahan sulit diselesaikan.

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar mengatakan, kejelasan batas wilayah itu menjadi dasar penyelesaian sengketa lahan.

Berita ini sebenarnya memuat dua peristiwa: kasus Polongbangkeng, Takalar, Sulsel dan maraknya konflik lahan di Sumsel karena izin yang tumpang tindih. Peristiwa kedua dipakai untuk membingkai kasus pertama. Seolah-olah konflik lahan lumrah terjadi.

Bandingkan dengan berita sebelumnya:

Kompas, Selasa, 3 Desember 2013 | Konflik Lahan, Petani Tertembak, Gubernur Sumsel Minta Fokus Selesaikan Konflik | 15 | Umum
Konflik lahan antara PT PN XIV dan petani pecah di Polongbangkeng Utara, Takalar, Sulsel, Senin (2/12). Dalam peristiwa itu, seorang petani mengalami luka di kaki yang diduga akibat tembakan polisi.

Sabri, anggota Serikat Tani Polongbangkeng (STP), mengatakan, pegawai PTPN XIV bersama lima anggota Brimob, Senin pagi, mendatangi warga yang mengolah lahan di Pologbangkeng Utara. “Tiba-tiba kami disuruh berhenti mengolah lahan dan anggota Brimob langsung melepaskan tembakan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

“Padahal, selama menunggu kasasi, PTPN dilarang mengelola lahan,” ujar Sabri.

Namun, menurut General Manager Pabrik Gula Takalar Ismed Ibrahim mengatakan, lahan itu sudah dimenangkan PTPN setelah keluar putusan Pengadilan Negeri Takalar.

Ismed menambahkan, sebanyak 50 petani itu berupaya menyerang anggota Brimob dan polisi yang mengamankan rencana pengolahan lahan itu. “Ada yang membawa parang, mengayunkannya kepada polisi,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsesl dan Barat Kombes Endi Sutendi tidak bisa dimintai konfirmasi.

Sementara itu, di Sumatera Selatan, konflik lahan terus membayangi 13 dari 17 kabupatenn/kota.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin meminta segera dibentuk tim khusus guna menyelesaikan konflik lahan.

Kompas terasa gigih mengedepankan lumrahnya konflik lahan daripada penembakan Brimob terhadap petani. Di Sumsel, tepatnya di Ogan Ilir, memang terjadi konflik serupa, antara petani lokal dan PTPN Cinta Manis. 2009 lalu terjadi penembakan juga. Tapi lagi-lagi bukan kasus penembakannya yang dijadikan fokus pemberitaan, tapi konflik lahan yang juga terjadi di daerah lain. Pembingkaian seperti ini bisa saja mengaburkan kasus penembakan dan detail konflik lahan di satu daerah tertentu. Solusi yang ditawarkan pun sangat institusionalis: gubernur meminta pembentukan tim khusus untuk menyelesaikan. Saya merasa bingkai seperti ini semakin mengikis simpati khalayak terhadap korban: petani.

Dari petani, kita beralih ke buruh.

Kompas, Rabu, 4 Desember 2013 | Buruh Kembali Tutup Tol, Pemerintah Diminta Bertindak Tegas | Headline
Buruh memiliki hak aspirasi. Namun, jika dalam melakukan haknya itu mereka mengganggu hak orang lain, itu berarti telah terjadi pelanggaran aturan sehingga mereka wajib ditertibkan.

Guru besar Fakultas Ekonomi UI Suahasil Nazara, meminta aparat penegak hukum menertibkan unjuk arasa buruh yang mengganggu aktivitas masyarakat umum sesuai aturan.

Penyampaian aspirasi diiringi perusakan fasilitas umum terulang kembali saat unjuk rasa buruh di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, Selasa kemarin.

Pembatas besi antara jalur tol .... sengaja dirusak agar mereka bisa memasuki jalan tol menggunakan sepeda motor.

Sebelum memasuki Jalan Tol Bitung, massa bentrok dengan polisi. Bentrokan terjadi karena sejumlah buruh melempari polisi dengan batu dan botol minuman kemasan.

Akibat unjuk rasa buruh ... semua jaringan jalan di Jakarta dan sekitarnya nyaris terkunci sejak siang hingga mala hari.

“Ya mau bagaimana lagi. Padahal saya sudah mau keluar tol, tetapi tidak iizinkan sebab sudah diblokade,” ujar Muhlis (49), sopir pabrik garmen di Cikupa.

Dampak kemacetan juga dialami Widi (34), karyawan pabrik di kawasan Cikupa. “Hanya satu dari enam bus karyawan yang bisa masuk dan mengangkut karyawan pulang. Bus lainnya terjebak macet,” kata Widi.

Pemblokadean jalan oleh buruh di Jalan Surya Dharma, Kota Tangerang, yang merupakan akses masuk bandara internasional Soekarno-Hatta lewat pintu MI (melalui kota tangerang) dikeluhkan Gustiana Dewi (46), ibu rumah tangga, warga Legok, Kab. Tangerang. Ia kesal harus menunggu lama karena terjebak macet saat akan pulang menjembut keluarga di bandara.

Di media sosial, keluhan kemacetan ini membahana. Akun @TMCPoldaMetro milik Traffic Management Center Polda Metro Jaya hingga Selasa ukul 21.00 melaporkan arus lalu lintas padat di ruas Sudirman-Semanggi.

Ada 14 paragraf yang menarasikan kemacetan dan keluhan warga terhadap aksi buruh. Nazara yang dipinjam “mulutnya” untuk melegitimasi bingkai pemojokan buruh oleh berita ini memang dikutip kembali, bahwa:
Nazara meminta pemerintah bersikap tepat dalam menghadapi tuntutan buruh agar nasib mereka tak terus menggantung. Nazara mendesak pemerintah mempertimbangkan beberapa dimensi yang melingkupi persoalan tuntutan kenaikan upah.

Namun, lagi-lagi buruh yang dipojokkan:
Penetapan upah minimum tidak sekadar menaikkan gaji pekerja, melainkan diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Buruh wajib memenuhi tuntutan target peningkatan produktivitas perusahaan itu.

Suara buruh hanya mendapat porsi 3 paragraf:
Koordinator aksi buruh di Kabupaten Tangerang, Koswara, mengatakan, unjuk arasa dilakukan sebagai bentuk protes atas penetapan UMK 2014 yang dinilai tidak berpihak kepada buruh.

Koordinator Kabut Bergerak Sunarno mengatakan, buruh menilai penetapan UMK belum sesuai dengan aspirasi buruh, melainkan salah satu pihak saja.

Koswara berdalih, aksi dilakukan agar pemerintah mendengar jeritan buruh.

Pembingkaian seperti ini senada dengan bingkai berita tentang kasus penembakan petani di Polongbangkeng, Takalar. Narasi kemacetan yang dramatis di awal-awal berita sangat mungkin menimbulkan kekesalan pembaca terhadap buruh. “Ah, buruh tuh kerjaannya bikin macet melulu,” berhenti membaca sambil membanting koran. Dan suara buruh di akhir berita pun terlewatkan dibaca.




[i] Catatan ini bukan diniatkan sebagai analisis berita dalam tradisi akademis. Catatan ini hanya celetukan sehari-hari pembaca yang dibikin gelisah atas nada pemberitaan. Dus, meskipun saya belajar sekaligus bekerja di bidang media dan jurnalisme, saya tidak meminjam kutipan, rujukan, alih-alih teori dalam celetukan ini. Catatan ini pun bukan bermaksud mengeneralisasikan nada pemberitaan Kompas secara umum. Saya masih menyukai pemberitaan Kompas akhir-akhir ini tentang penolakan warga terhadap rencana penambangan pegunungan karst untuk pabrik semen di Wonogiri dan Kebumen serta tambang pasir besi di beberapa daerah.

Narasi Perlawanan Petani Pesisir Selatan



1 komentar
Judul         : Menanam Adalah Melawan!
Penulis       : Widodo
Penerbit     : PPLP-KP dan Tanah Air Beta, 2013
Tebal         : x + 160 halaman

“Kalau petani sudah berhenti menanam, buat apa menolak tambang. Karena perlawanan sesungguhnya berada di lahan.” –Anonim–


Suatu siang di penghujung Februari 2013, di bawah terik matahari, ratusan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) menggelar majelis istighostah. Tahlil dan selawat mengumandang bersama desiran angin dan gemuruh ombak Pantai Selatan. Esok paginya, 1 Maret, petani pesisir Kulon Progo memulai tanam perdana. Lahan pasir diguyur air tawar dari sumur-sumur di tengah lahan.Wineh cabai ditancapkan.

Menanam, kerja petani ini mungkin tampak biasa bagi kebanyakan orang. Tetapi tidak bagi petani pesisir Kulon Progo, menanam adalah melawan. Cabai yang dibariskan rapi, berjajar tegak itu adalah simbol menolak tambang pasir besi. Menanam Adalah Melawan(PPLP-KP dan Tanah Air Beta, 2013) pun ditahbiskan sebagai judul catatan harian seorang petani pesisir Kulon Progo yang juga koordinator eksternal PPLP-KP, Widodo.

Narasi dan Kemandirian Perlawanan yang Menyublim

Jika diskursus seputar narasi isu maupun perlawanan basis agraris dipenuhi oleh laporan peneliti, pengamat, atau aktivis outsiders, maka Menanam Adalah Melawan (selanjutnya ditulis MAM) saya maknai sebagai narasi langka di tengah diskursus itu. MAM hadir mengisi kelangkaan narasi isu yang ditulis sendiri oleh pelaku. Di tengah diskursus perlawanan petani pesisir Kulon Progo terhadap tambang pasir besi, MAM menyublim bersama semangat kemandirian perlawanan yang diusung mereka. Ia adalah narasi sekaligus semangat kemandirian. Begitulah pertama dan terutama saya harus menempatkan MAM.

Tulisan di MAM bisa dibagi menjadi tiga bagian: catatan harian penulis sebagai narasi utama; epilog oleh George Junus Aditjondro; dan Lampiran yang berisi wawancara zineBertani Atau Mati dengan Widodo dan Suratimen istri Tukijo, surat-surat solidaritas, pers rilis, laporan analisis produksi pertanian PPLP-KP dan naskah teater Unduk Gurun “Prahara Kulonkono”. Bagian pertama berisi tiga belas tulisan Widodo. Semangat kemandirian merasuk di setiap tulisan, berupa pilihan-pilihan sadar yang melatarbelakangi dan ditempuh sebagai strategi gerakan PPLP-KP.

Tulisan pertama, “Sisi Gelap”, merefleksikan proses pembodohan yang sedang menghegemoni rakyat, berupa pembenaran-pembenaran tambang pasir besi oleh kalangan tertentu yang “tidak tahu menahu tentang sebuah peristiwa langsung” dan “mengatakan yang menurut pemerintah itu baik” (hlm. 2). Dari kesadaran ini, Widodo menekankan pentingnya masyarakat sendiri untuk berpikir dan bertindak serta waspada terhadap kalangan tertentu. Keburukan akademisi yang melegitimasi proyek pertambangan, aparat hukum yang mengkriminalisasikan Tukijo[i], budayawan, dan wacana demokrasi yang selama ini berwajah baik, disingkap dalam “Antara Baik dan Buruk” (hlm. 9–16). Sinisme, bahkan hujatan, terhadap akademisi, LSM, politisi, ormas, semakin eksplisit di “Abu-abu” (hlm. 61–67).

Namun, bukan berarti PPLP-KP menolak solidaritas dari pihak luar. “Bahkan semakin banyak orang yang bersolidaritas itu sangat kami harapkan” (hlm. 62). Sinisme itu tak lebih dari penegasan sikap selektif dan hati-hati terhadap pihak luar yang kerap hanya memanfaatkan untuk kepentingan sempit. Selain surat-surat solidaritas dari berbagai negara di Lampiran, beberapa nama seperti BSW Adjie Koesoemo, seorang keluarga Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang membela perjuangan PPLP-KP dengan perspektif sejarah agraria Yogyakarta (kawasan tambang pasir besi di pesisir Kulon Progo menggunakan klaim tanah kerajaan yang berpuluh-puluh tahun telah dimanfaatkan petani untuk budidaya); dosen Fakultas Pertanian UGM Dr. Djafar Sidiq yang giat mendukung penolakan tambang pasir besi dengan argumen-argumen akademis; pers mahasiswa Universitas Sanata Dharma Natas dan Balairung UGM yang memberitakan penolakan tambang dari perspektif petani; serta Solidaritas Tolak Tambang Besi (STTB), yang dinilai sebagai kawan disebut dalam “Penerus Kehidupan” (hlm. 53–67).

Selektivitas solidaritas ini saya rasa juga bagian dari kemandirian. Mereka menentukan sendiri siapa kawan, siapa lawan dan siapa abu-abu. “Ada di Mana-mana” (hlm. 75–84) mengisahkan lebih lanjut tentang solidaritas dalam bangunan gerakan PPLP-KP. Pertemuan PPLP-KP dengan sesama akar rumput seperjuangan seperti Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FKKPS) yang lantas mengawali terbentuknya Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA) menyiratkan kesadaran pentingnya solidaritas sesama akar rumput. “Kami sadar sepenuhnya betapa pentingnya kami sesama petani untuk saling mengerti, merasakan dan memiliki tentang semua hal, apalagi soal permasalahan dan kasus yang selalu membelit dan menimpa para petani” (hlm. 76).

Senjatanya Orang-orang yang Menolak Kalah

Posisi kedua di mana saya harus menempatkan MAM adalah pada konteks diskurus dalam relasi struktur oposisi biner antara rakyat dengan kolaborasi negara dan modal. Dalam wawancaranya dengan Left Book Review edisi x/2013, sejarawan Wilson yang terinspirasi dari karya magnum opus Sartono Kartodjirjo Pemberontakan Petani Banten 1888menekankan pentingnya penulisan sejarah dengan subjek utama pelaku, bukan penguasa. Ia juga menyerukan bahwa organisasi rakyat harus menuliskan sendiri sejarahnya.[ii] MAM kiranya menjadi satu jawaban dari seruan itu. Selain melawan narasi yang dikampanyekan kelas penguasa, sejarah gerakan rakyat yang ditulis oleh pelaku tentunya mampu menggambarkan secara lebih jeli berbagai intervensi yang bisa melemahkan gerakan. Karena wacana tidak pernah netral kuasa. Cerita tentang penekanan kemandirian dan selektivitas solidaritas saya rasakan sebagai wujud kejelian itu di MAM.

Namun, MAM tidak mengeksplorasi perlawanan petani pesisir Kulon Progo secara sistematis sebagaimana tradisi akademis.[iii] Sebagai produk literer, MAM lebih bermuatanpolitical pamflet ketimbang data yang basah. Dalam konteks ini, MAM akan tepat dimaknai sebagai bagian dari dinamika perlawanan itu sendiri.

James C. Scott pernah begitu berpengaruhnya menulis perlawanan sehari-hari petani lewat karya monumentalnya Senjatanya Orang-orang Kalah (YOI, 2000-terjemahan). Gagasan Scott yang menawarkan cara pandang baru di tengah dominannya kajian perlawanan petani pada pemberontakan yang luas, teroganisir dan revolusioner (hlm. 39) itu sekilas memang tidak mewadahi perlawanan PPLP-KP. Perlawanan petani di Sedaka, Malaysia, yang ditulis Scott tidak dilingkupi konteks oposisi diametral kelas yang terang-benderang mewujud seperti di petani pesisir Kulon Progo dan cerita akar rumput lain di MAM yang tegas melawan kolaborasi negara dan modal. Alih-alih mewadahi, Scott mengungkapkan bahwa pemberontakan petani yang terbuka akan mudah dikalahkan. Namun optimisme Scott akan menguatnya perlawanan sehari-hari petani dalam wujud polip anthozoa yang suatu saat bisa saja menenggelamkan kapal kelas penindas menemui relevansi dalam narasi perlawanan MAM. Jika Scott memaknai perlawanan sehari-hari itu sebagai senjatanya orang-orang kalah, maka MAM adalah senjatanya orang-orang yang menolak kalah.

Rencana pertambangan pasir besi yang menyembul 2007 silam memang mengagetkan petani pesisir Kulon Progo yang tengah bangkit dari kekalahan dari pembangunan. “Menanam Adalah Melawan!” (hlm. 33–51) mengisahkan transformasi warga pesisir yang dulu dijuliki wong cubung menuju kehidupan yang lebih baik dengan penemuan potensi lahan pasir untuk ditanami cabai oleh Sukarman muda pada tahun 1985. Wong cubung“yang identik dengan kotor, jorok, miskin, tidak berpendidikan, penyakitan dan bayak lagi yang intinya adalah semua hal yang jelek-jelek” sehingga “mau macarin cewek dari luar daerah, kami menjadi minder”, berlahan-lahan bisa memperbaiki taraf hidup.

Mereka terus berinovasi seperti tumpang sari cabai dengan sayuran, menanam semangka dan melon di musim kemarau, dan sistem pengairan sumur dari timba manual ke pipanisasi. Tiga bulan setelah tanam perdana 1 Maret lalu, petani pesisir Kulon Progo memanen cabai. Harganya mencapai rata-rata Rp20.000/kilogram. Dalam Lampiran 5 “Laporan GAPOKTAN PPLP-Kulon Progo” disebutkan, dengan harga Rp10.000 saja, keuntungan dari cabai dengan lahan 1.000 meter persegi bisa mencapai Rp7.755.000; melon Rp4.030.000. Sebuah kemenangan-kemenangan kecil petani, yang oleh Widodo dirasakan sebagai kelas yang paling menjadi korban dan menjadi percobaan berbagai macam kepentingan negara dan orang-orang yang merasa besar (Pengantar).

Rabu siang, 26 Juni, Widodo menulis pesan perlawanan di dinding facebook-nya (Unduk Gurun) bahwa hari ini JMI dan pemerintah sedang membicarakan akuisisi lahan untuk lapak pabrik baja meskipun petani terus menolak. “Fungsikan diri masing2 utk sebuah perlawnan yang nyata,” tulisnya.

Pertambangan pasir besi dengan kongsi perusahaan milik keluarga Kraton Ngayogyakarta Jogja Magasa Mining dan Indo Mines Ltd. asal Austalia dalam Jogja Magasa Iron (JMI) yang sudah menancapkan tapak pilot project di pesisir Kulon Progo terus dipaksakan. PPLP-KP, Widodo, Menanam Adalah Melawan!, dan perlawanan tolak tambang besi adalah kesatuan perlawanan yang terus berhembus menembus batas.

Sabtu, 15 Juni, bersama ratusan warga PPLP-KP Widodo hadir di acara Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta di Parangkusumo, Bantul, sebagai bentuk solidaritas penolakan penggusuran Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP). Pada peringatan hari jadi ke-6 PPLP-KP 1 April 2012 lalu, Koordinator ARMP Pak Watin turut berorasi di Kulon Progo. Selain terkonsolidasikan dalam isu rencana penggusuran ruang hidup, PPLP-KP dan ARMP ditemukan dalam konteks spesifik agraria dalam pola keistimewaan Yogyakarta. Bersama warga Suryowijayan yang telah digusur atas klaim tanah kerajaan, PPLP-KP dan ARMP kini menghadapi keistimewaan Yogyakarta yang melegitimasi kembalinya kekuasaan Kraton Ngayogyakarta atas tanah kerajaan yang telah dikembalikan kepada negara dan rakyat pada tahun 1980-an. Lima keluarga warga Suryowijayan telah digusur atas klaim Sultanaat Ground (SG—tanah kasultanan) oleh pengusaha, warga Parangkusumo bakal digusur karena dituduh menempati secara liar SG untuk proyek pariwisata, dan petani Kulon Progo bakal digusur atas klaim Pakualamaat Ground (PAG) untuk tambang.

Berikut penggalan paragraf yang menutup “Antara Baik dan Buruk”:

"Heh, terus apa artinya “Tahta untuk Rakyat?” Bohong besar, penipu ulung, semua hanya slogan! Apa bukti kesetiaan ataupun keutuhan negeri ini bila daerah istimewa ini harus berdiri sendiri. Peraturan tentang pengaturan tanah, apa gunanya Badan Pertanahan Nasional bila badan tersebut harus tunduk pada peraturan raja. “Ada negera di dalam negara” itulah kiranya predikat yang tepat” (hlm. 16).


[i] Tukijo adalah petani dan aktivis PPLP-KP asal Dusun Gapit, Karangsewu, Galur, Kulon Progo yang mengalami dua kali kriminalisasi. Kriminalisasi pertama terjadi pada Mei 2009 dengan tuduhan pencemaran nama baik karena bertanya hasil pendataan tanah ke kepala dusun. Lihat Kritik Menuai Pidana, Konsekuensi Hak Asasi Manusia dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia (Human Right Watch, 2010) Kriminalisasi kedua terjadi pada 2011. Lihat MAM bab “Petani Sejati” hlm. 27–32.

[ii] Lihat “Wilson : Organisasi Rakyat Harus Menuliskan Sendiri Sejarahnya!” dihttp://indoprogress.com/lbr/?p=1265.

[iii] Untuk kajian akademis lihat Kus Sri Antoro, “Konflik-konflik Sumberdaya Alam di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Tesis Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, 2010); Dian Yanuardy, “Commoning, Dispossession Projects and Resistance: A Land Dispossession Project for Sand Iron Mining in Yogyakarta, Indonesia” (Paper dipresentasikan pada International Conference on Global Land Grabbing II, Land Deal Initiative dan Department of Development Sociology Cornell University, Ithaca, New Yok, 17–19 Oktober 2012). Untuk laporan jurnalistik lihatBalairung, “Tarik Ulur Eksekusi Tambang Kulon Progo”, edisi 46/XXVII/September 2012;Natas, “Sesaji Raja untuk Dewa Kapital”, edisi 2011.

Yogyakarta Lebih Istimewa Tanpa Penggusuran



2 komentar
PANGGUNG berukuran 4 x 4 meter berdiri di kawasan Kali Mati, Dusun Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Sabtu, 15 Juni 2013. Backdrop panggung bertuliskan “DIY LEBIH ISTIMEWA JIKA TIDAK ADA GUSURAN DENGAN DALIH APAPUN, -ARMP-” terpampang pada dinding anyaman bambu di sisi kiri pandangan khalayak. Dari radius beberapa puluh meter, gemuruh ombak Pantai Selatan terdengar sayup-sayup.

Pak Watin, Koordinator ARMP, berorasi membuka acara.
Panggung budaya itu didirikan setelah puluhan warga Parangkusumo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penggusuran (ARMP) mengadakan rapat pada Selasa malam, 4 Juni. Rapat yang juga dihadiri berbagai elemen solidaritas ini mendadak digelar karena warga resah atas pernyataan Pemda Bantul yang memastikan 150 bangunan di Parangkusumo bakal digusur secepatnya dan telah direstui oleh Gubernur DIY sekaligus Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat Sultan HB X.[1] Lewat ARMP, warga Parangkusumo yang mayoritas sebagai pedagang kecil pun terus menyuarakan penolakan.[2]

Sejak 2006, warga Parangkusumo hidup di bawah ancaman penggusuran. Tiga ratusan rumah telah digusur. Dengan dalih penataan kawasan pantai, Pemda Bantul dan Pemprop DIY melabeli warga Parangkusumo sebagai penduduk yang secara liar menempati Sultanaat Ground (SG-tanah kerajaan), bermukim terlalu dekat dengan pantai sehingga mengganggu kerapian, dan melakukan bisnis maksiat atau prostitusi ilegal. Menurut ARMP, berbagai label ini dikampanyekan oleh pemerintah untuk satu tujuan: menggusur warga demi melancarkan rencana mega proyek untuk menjadikan Parangtritis sebagai Bali Kedua.

Sementara, rapat Selasa malam itu untuk merencanakan aksi budaya di Parangkusumo sebagai peringatan dan kampanye penolakan penggusuran. Rencana aksi ini sekaligus menyambut gandeng Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta[3] yang diinisiasi oleh solidaritas Forum Komunikasi Masyarakat Agraris.[4] Rally ini sengaja diinisiasi setelah serangkaian diskusi tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY dan dampaknya terhadap distribusi dan penguasaan tanah. Diskusi melibatkan Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP), ARMP, warga Ambarrukmo dan warga Suryowijayan korban penggusuran SG, serta solidaritas FKMA dari berbagai elemen.
***
"Jika masih ada gusuran, Yogyakarta sungguh belum istimewa!!! Rengungkan & pikirkan". Spanduk tertancap di depan salah satu rumah warga Parangkusumo.
WACANA KEISTIMEWAAN Yogyakarta yang sempat santer menjadi sorotan publik pada rentang 2010–2012 hanya berkutat pada isu konflik antara pusat dan daerah, khususnya pemilihan atau penetapan gubernur DIY. Isu pertanahan yang lebih esensial terkandung dalam Undang-Undang Keistimewaan seolah kabur (atau dikaburkan?). Padahal, isu agraria mengiringi pembahasan keistimewaan DIY bukannya tak ada.
Penolakan tambang pasir besi oleh petani pesisir Kulon Progo PPLP-KP selain atas argumen ekologi, juga menggugat klaim Pakualamanaat Ground (PAG-tanah Pakualaman). Begitu juga warga Parangkusumo yang menolak klaim SG. Mbah Manto dan empat warga di Suryowijayan, Kota Yogyakarta, bahkan telah digusur oleh Pemkot Yogyakarta dengan klaim SG.[5]

Gugatan atas klaim SG dan PAG tersebut bukan tanpa dasar. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara” (Diktum Keempat huruf A).[6] Pada HUT ke-9 UUPA 24 September 1973, Sultan Hamengku Buwono IX mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang isinya penegasan sikap untuk menyetujui penerapan UUPA di DIY.[7] Pemerintah pusat menyambutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 33 tathun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY, dan dikuatkan dengan Perda Nomor 3 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di Propinsi DIY. Sejak saat itu, SG dan PAG di DIY secara de jure telah dihapus.

Lewat UUK, SG dan PAG kembali berlaku di DIY. Pasal 7, Bab IV UUK DIY mengungkapkan kewenangan keistimewaan salah satunya urusan pertanahan. Kesultanan dan Kadipaten (Pakualaman) menjadi subjek hukum yang mempunyai hak milik atas tanah kerajaan.
***
Gamelan warga Parangkusumo saat mengalunkan Gending Slamet menyambut para tamu.

RALLY DIBUKA pada peringatan Panen Raya PPLP-KP sekaligus peluncuran buku Menanam Adalah Melawan! (PPLP-KP dan Tanah Air Beta, 2013) karya petani pesisir Kulon Progo Widodo, 6 Juni lalu di Desa Garongan, Panjatan, Kulon Progo. Setelah acara panen raya PPLP-KP, Rally disambut gandeng oleh ARMP untuk diadakan di Parangkusumo.

Tabuhan gamelan dan lesung berirama. Gending Slamet menyambut kedatangan ratusan warga PPLP-KP dan pengunjung lain dari berbagai elemen solidaritas. Lawakan dari warga Parangkusumo mengisi panggung.

Selanjutnya, diskusi digelar. Pak Watin selaku Koordinator ARMP, Pak Manto dari PPLP-KP, Pak Edi warga Suryowijayan, dan Dr. Benny Hari Juliawan dosen Universitas Sanata Dharma naik ke panggung. Pak Watin memaparkan, sejak diberlakukannya Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Bantul, ekonomi warga menurun 90 persen. “Wisata ritual menurun drastis,” katanya. Perda ini merupakan kampanye moral Pemda Bantul untuk menggusur warga Parangkusumo. Dalam berita “PENATAAN PANTAI: Penghuni Pantai Parangkusumo Tak Ber-KTP Bantul” (Harianjogja.com, 31/05/2013), Bupati Bantul juga mengaku telah mendapat persetujuan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah untuk menata kawasan Parangkusumo. Padahal, menurut warga, prostitusi liar yang dituduhkan pemda tersebut tidak benar. Mayoritas warga Parangkusumo adalah pedagang kecil yang berjualan di sekitar kawasan pantai. Beberapa orang yang aktif dalam ARMP seperti Sutinah adalah pedagang mie ayam, Kawit adalah pedagang warung angkringan, juga Pak Watin yang memasok dagangan makanan angkringan di depan rumahnya.

Pak Watin juga menceritakan, awal berdirinya ARMP adalah respon dari penggusuran tiga titik di Parangkusumo pada 2006. “Muncul lagi (rencana penggusuran) di basis ARMP, tahu-tahu dikasih surat bongkar, ini awal berdirinya ARMP. Kita lalu melawan dan melawan, menggalang dukungan dari teman-teman.”

Cerita senada dipaparkan Pak Manto dari PPLP-KP yang sejak 2006 terus menyuarakan penolakan tambang pasir besi. “Di tempat kami ada lima belas ribu jiwa lebih yang lahan pertaniannya akan dijadikan tambang pasir besi dengan klaim PAG. Sejak 2006 isu itu digulirkan, kami selalu intensif melakukan perjuangan, agar kawasan kami diperuntukkan sesuai tata ruang, yaitu budidaya pertanian, pemukiman, dan pariwisata,” ungkap Pak Manto.

Dari Suryowijayan, Kota Yogyakarta, Pak Edi menceritakan, tahun ’70-an Mbah Manto mulai membersihkan tanah tempat pembuangan sampah untuk jualan, beberapa orang lain kemudian mengikuti berjualan di tanah tersebut. “Pada tahun ’90-an ada pengusaha membeli tanah di sebelah barat kami. Tanpa sepengetahuan kami, dia mengajukan kekancingan ke Kraton. Tahun 2003 kekancingan terbit, dan kami dihadapkan ke Poltabes serta sering diintimidasi bahwa kami melakukan pelanggaran menempati tanah tersebut, akhirnya sampai ke pengadilan kami kalah, tempat kami dieksekusi. Sedangkan kami mengajukan kekancingan tidak pernah ditanggapi.”

Pak Edi juga mengungkapkan bahwa banyak kasus sepola di Yogyakarta, seperti di Pengok, Gondomanan, dan sekitar Ambarrukmo Plaza. “Di Gondomanan itu (tanah) di depan sudah punya kekancingan untuk servis kunci dan jualan makanan, belakangnya seorang pengusaha, yang depan ini mau mengajukan perpanjangan kekancingan tidak bisa, malah muncul kekancingan atas nama belakangnya, akhirnya yang di depan digusur juga.” Meskipun banyak kasus seperti ini, menurut Pak Edi, perlawanan dari korban tidak kencang. “Budaya di Jogja masih menghormati Sultan, jadi tidak berani melakukan perlawanan. Kami dulu juga pendukung keistimewaan, (kami) tidak berpikir bahwa keistimewaan bakal menggusur kami, karena waktu itu isu yang disebar adalah pusat bakal mengganggu Sultan jadi gubernur, dan tidak tahu akhir dari keputusan ternyata Kraton bakal menguasai kembali tanah-tanah yang dulu tahun ‘80-an sudah
dikembalikan kepada negara dan rakyat.”

Diskusi. Dari kiri: Sri dari solidaritas FKMA sebagai moderator, Romo Benny, Pak Manto dari PPLP-KP, Pak Watin, dan Pak Edi.

Dalam konteks distibusi dan penguasaan tanah yang lebih luas, Romo Benny, begitu Dr. Benny Hari Juliawan akrab disapa, memaparkan bahwa kepemilikan tanah sudah bergeser dari tangan rakyat ke tangan penguasa dan pengusaha-pengusaha besar. Proyek perkebunan besar yang katanya hendak mengentaskan kemiskinan rakyat malah menjauhkan akses rakyat atas tanah. “Padahal, rakyat itu pintar, sudah terbiasa hidup susah, tetapi tetap akan menemukan caranya untuk betahan hidup, bahkan bisa menemukan teknologi tepat guna seperti di Kulon Progo yang berhasil mengubah lahan pasir menjadi lahan pertanian. Yang diperlukan hanya keberpihakan negara kepada rakyat.”

Sayangnya, Romo Benny menggambarkan, “Rakyat itu dianggap seperti slilit (sisa makanan di gigi) yang mengganggu di mulut, yang bisa dicongkel dan dibuang. Satu-satunya jalan menggalang kekuatan untuk memperjuangkan hak ya kalau kita berkumpul seperti ini.”

Mengharap keberpihakan akademisi? “Ada ketakukan di antara para akademisi. Banyak universitas di Jogja berdiri di atas tanah Sultan. Surat-suratnya pun belum tentu sertifikat. Kalau para dosen mempertanyakan hal ini (distribusi tanah), itu ya berhubungan dengan tempat ngliwet (menanak nasi) para dosen.” Selain itu, menurut Romo Benny, akademisi tidak lepas dari godaan pura-pura saleh seperti di panggung politik nasional. “Bicara harus santun, tetapi dibalik kesantunan dan kesopanan itu ada korupsi, mencuri harta rakyat. Ini juga menghinggapi akademisi.” Acara Rally ini menurut Romo Benny adalah pukulan bagi para akademisi. “Kami menjadi malu, enak-enak saja berdiri di atas penderitaan orang, menjadikan penderitaan bapak ibu sebagai bahan studi kami. Saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa, tetapi saya meminta maaf,” pungkas Romo Benny.
***
Labuhan.

SETELAH DISKUSI dicukupkan, orasi dari berbagai elemen solidaritas sambung-menyambung. Seruan untuk menguatkan solidaritas akar rumput menjadi pesan utama orasi. Pekikan “Hidup rakyat!” di setiap orasi berkali-kali memecah desiran angin dan gemuruh ombak.

Sampai pada puncak acara, Labuhan. Gunungan berisi sayuran setinggi sekira satu meter dengan puncak buah nanas dipikul. Di depannya para dayang yang berdandan Jawa menjinjing keranjang bunga. Di belakangnya sesaji makanan berupa nasi, ingkung (ayam panggang utuh), lauk-pauk dan beberapa buah kelapa juga dipikul. Iring-iringan labuhan menuju bibir Pantai Selatan.

Angin pantai berdesir. Ombak Laut Kidul bergemuruh. Gunungan dan sesaji diletakkan di pasir. Pengiring Labuhan bersimpuh. Pak Watin membuka doa dengan tembang tradisional Jawa “Kidung Rumeksa Ing Wengi”.

Ana kidung rumeksa ing wengi 
teguh hayu luputa ing lara 
luputa bilahi kabeh 
jim setan datan purun
paneluhan tan ana wani
niwah panggawe ala
gunaning wong luput
geni atemahan tirta
maling adoh tan ana ngarah ing mami
guna duduk pan sirna

Ada kidung menjaga keheningan malam
Kukuh selamat terbebas dari penyakit
Terbebas dari segala malapetaka
Jin dan setan jahat pun tidak mendekat
Segala jenis sihir tak ada yang berani
Apalagi perbuatan jahat
Guna-guna tersingkir
Api menjadi air
Pencuri pun menjauh dari kami
Guna-guna sakti sirna


Selesai berdoa, Pak Watin menggendong dua buah kelapa menuju ke tengah ombak. Ia larung dua buah kelapa. Para dayang menyusulnya, memberikan keranjang bunga. Bunga-bunga dominan merah ditabur, mewarnai birunya ombak yang terus bergerak menepi.
Matahari mulai tenggelam. Layar tancap digelar. Film dokumenter “Reclaiming” karya swadaya warga dan berbagai komunitas solidaritas (Front Pemuda Rengas-FPR, Sangkakalam Publishing & Distribution Palembang, Needle n’Bitch) yang baru rampung digarap, diputar. Dokumenter ini mengisahkan perjuangan warga Desa Rengas dan Lubuk Bandung, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, merebut kembali lahan mereka yang diserobot oleh PTPN VII sejak tahun 1980-an. “Sampai tetes darah terakhir,” pesan seorang ibu warga Rengas Ruwaida kepada warga yang mengalami nasib sama, menutup film.



[1] Jumat, 31 Mei 2013, media daring Harianjogja.com memuat tiga berita tentang rencana penggusuran ini berturut-turut dengan tag line PENATAAN PANTAI: 1) “PENATAAN PANTAI: Disetujui Sultan, Warga Pantai Parangkusumo Bakal Digusur”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/relokasi-warga-disetujui-sultan-warga-pantai-parangkusumo-bakal-dipindah-411790, (18:01 WIB), 2) “PENATAAN PANTAI: Penghuni Pantai Parangkusumo Tak Ber-KTP Bantul”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/relokasi-warga-penghuni-pantai-parangkusumo-tak-ber-ktp-bantul-411867, (18:15 WIB), 3) “PENATAAN PANTAI: Satpol PP Targetkan 150 Bangunan Digusur Secepatnya”, http://www.harianjogja.com/baca/2013/05/31/penataan-pantai-satpol-pp-targetkan-150-bangunan-digusur-secepatnya-411873, (18:29 WIB)
[2] Kamis, 30 Mei 2013, ratusan warga Parangkusumo menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DIY. Media lokal Kedaulatan Rakyat Online memberitakan aksi ini dengan judul “TOLAK PENGGUSURAN DAN ANCAM BERBUAT ANARKIS, PKL Parang Kusumo Unjukrasa di DPRD DIY”, http://krjogja.com/read/174614/pkl-parang-kusumo-unjukrasa-di-dprd-diy.kr. Komentar Koordinator ARMP Watin bahwa seandainya pemerintah bersikeras menggusur warga Parangkusumo, mungkin bakal terjadi tragedi Tanjung Priok kedua, dilabeli oleh KR sebagai ancaman perbuatan anarkis warga. KR adalah media lokal yang dekat dengan Kraton.
[3] Lihat “Undangan Rally Gerakan Politik Agraria Yogyakarta”, http://selamatkanbumi.com/ID/undangan-rally-gerakan-politik-agraria-yogyakarta/
[5] Kisah penggusuran warga Suryowijayan, Kota Yogyakarta, lihat “Mbah Manto Tergusur Surat Tanah Kraton Milik Pengusaha”, Kompasiana, 30 Januari 2013, http://regional.kompasiana.com/2013/01/30/mbah-manto-tergusur-surat-tanah-kraton-milik-pengusaha-524221.html.
[6] Tanah Swapraja adalah tanah kerajaan yang kepemilikannya didasarkan pada hukum positif Rijksblad Swapraja 1918.
[7] Informasi ini dirujuk dari berita “Berlaku UUPA di DIY”, Kedaulatan Rakyat, edisi 28 Mei 1984.
older post